Organisasi ini menilai temuan potensi energi di wilayah transmigrasi sebagai peluang besar untuk mempercepat kemandirian ekonomi daerah sekaligus memperkuat fondasi pembangunan nasional berbasis sumber daya domestik.

Ketua Umum MARTABAT Prabowo-Gibran, KRT Tohom Purba, menegaskan bahwa transformasi ini mencerminkan arah kebijakan yang visioner dan adaptif terhadap dinamika global. 

“Perubahan pendekatan transmigrasi dari sekadar relokasi penduduk menjadi pembangunan ekosistem ekonomi adalah lompatan besar dalam kebijakan pembangunan nasional. Ini menunjukkan keberanian negara dalam membaca potensi riil di lapangan,” ujarnya, Minggu (19/4/2026).

Menurut Tohom, ditemukannya puluhan sumur minyak di kawasan transmigrasi di Kutai Kartanegara beberapa waktu lalu menjadi bukti bahwa wilayah-wilayah tersebut memiliki nilai strategis yang selama ini belum dimaksimalkan. 

Ia menilai integrasi antara sektor migas dan kawasan transmigrasi akan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang lebih berdaya saing.

“Ketika kawasan transmigrasi terhubung langsung dengan industri energi, maka yang tercipta bukan hanya aktivitas ekonomi, tetapi juga multiplier effect yang luas—mulai dari penciptaan lapangan kerja, peningkatan infrastruktur, hingga tumbuhnya industri turunan,” jelasnya.

Tohom juga menyoroti pentingnya pengelolaan potensi tersebut secara inklusif dan berkeadilan. 

Ia menyebutkan bahwa masyarakat lokal dan transmigran harus menjadi aktor utama dalam rantai nilai ekonomi yang terbentuk. 

“Jangan sampai eksploitasi sumber daya hanya menguntungkan segelintir pihak. Harus ada skema distribusi manfaat yang adil agar kesejahteraan benar-benar dirasakan masyarakat di kawasan tersebut,” tegasnya.

Tohom yang juga Ketua Umum Aglomerasi Watch ini mengatakan bahwa penyelesaian sengketa lahan melalui program Transmigrasi Tuntas (Transtuntas) menjadi kunci utama untuk membuka pintu investasi. 

Tanpa kepastian hukum, potensi sebesar apa pun tidak akan bisa dimanfaatkan secara optimal.

Ia menambahkan bahwa keberhasilan pengembangan kawasan transmigrasi berbasis energi di sekitar IKN akan menjadi model baru pembangunan kawasan terpadu di Indonesia. 

Dengan dukungan infrastruktur, energi, dan kebijakan yang terintegrasi, kawasan tersebut berpotensi menjadi episentrum pertumbuhan ekonomi baru di luar Pulau Jawa.

“Ke depan, kita harus melihat transmigrasi sebagai platform pembangunan kawasan berbasis potensi lokal. Jika dikelola dengan tepat, ini bisa menjadi kekuatan utama Indonesia dalam menghadapi tantangan ekonomi global sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional,” pungkasnya.

[Redaktur: Rinrin Khaltarina]

Ketua Umum Organisasi Relawan Nasional MARTABAT Prabowo-Gibran, KRT Tohom Purba, menilai tingginya antusiasme masyarakat terhadap Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN menunjukkan bahwa kepercayaan publik terhadap proyek strategis nasional tersebut terus tumbuh.

"Fenomena lonjakan pengunjung ini bukan sekadar wisata, tetapi bentuk legitimasi sosial bahwa IKN diterima sebagai simbol masa depan Indonesia yang maju, inklusif, dan berkelanjutan," ujar Tohom, beberapa waktu lalu.

Ia menegaskan, angka 352.102 pengunjung dalam 12 hari selama periode 18–29 Maret 2026 merupakan sinyal kuat bahwa pembangunan IKN tidak lagi sekadar wacana, melainkan telah menjadi realitas yang dirasakan langsung oleh masyarakat luas.

Menurutnya, keberhasilan menarik puluhan ribu kendaraan dan wisatawan ke kawasan yang sebelumnya dianggap terpencil membuktikan efektivitas konektivitas dan percepatan infrastruktur yang dibangun pemerintah.

"Ini menunjukkan bahwa pembangunan tidak hanya fokus pada fisik, tetapi juga membangun rasa memiliki masyarakat terhadap IKN sebagai rumah bersama bangsa," tambahnya.

Tohom juga menyoroti titik-titik strategis seperti Istana Negara, Masjid Negara, Jembatan Kaca, hingga Bendungan Sepaku Semoi yang menjadi magnet utama kunjungan sebagai simbol integrasi antara fungsi pemerintahan, budaya, dan pariwisata.

Ia melihat transformasi ruang publik seperti Plaza Seremoni dan Plaza Bhinneka sebagai indikator tumbuhnya ekosistem sosial yang sehat dan dinamis di kawasan tersebut.

"Ketika ruang publik hidup, kuliner tumbuh, interaksi sosial berkembang, itu berarti kota ini tidak dibangun secara kaku, tetapi dengan pendekatan humanis dan berorientasi pada masyarakat," jelasnya.

Tohom menilai kehadiran fasilitas edukatif seperti Sentra Massa yang menampilkan konsep kota cerdas menjadi langkah strategis dalam membangun literasi publik terhadap arah pembangunan nasional berbasis teknologi.

Lebih jauh, ia mengapresiasi kesiapan pelayanan dan pengamanan yang melibatkan berbagai unsur seperti TNI, Polri, hingga tenaga kesehatan dalam mengelola lonjakan pengunjung secara profesional.

"Ini adalah gambaran tata kelola modern yang kolaboratif, di mana negara hadir secara nyata dalam memastikan kenyamanan dan keamanan masyarakat," ujarnya.

Tohom yang juga Ketua Umum Aglomerasi Watch menambahkan bahwa IKN memiliki potensi besar menjadi pusat pertumbuhan baru yang akan mengurangi ketimpangan pembangunan antarwilayah di Indonesia.

"IKN bukan hanya memindahkan pusat pemerintahan, tetapi juga mendistribusikan kesejahteraan dan membuka peluang ekonomi baru di kawasan timur Indonesia," katanya.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan, sejalan dengan harapan pengunjung internasional yang melihat IKN sebagai kota modern di tengah hutan.

"Prinsip pembangunan hijau harus tetap dijaga, karena di situlah nilai tambah IKN di mata dunia, yakni harmoni antara kemajuan dan keberlanjutan," ucapnya.

Menurut Tohom, keterbukaan pemerintah dalam memperlihatkan progres pembangunan kepada publik melalui pendekatan “seeing is believing” menjadi strategi komunikasi yang efektif dalam membangun kepercayaan.

"IKN adalah simbol martabat bangsa, dan di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran, kita melihat arah pembangunan yang tidak hanya ambisius tetapi juga terukur dan inklusif," pungkasnya.

[Redaktur: Rinrin Khaltarina]

Organisasi relawan nasional tersebut menilai langkah ini sebagai sinyal kuat kesinambungan pembangunan IKN sekaligus bentuk komitmen nyata pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam mempercepat operasional pusat pemerintahan baru.

Ketua Umum MARTABAT Prabowo-Gibran, KRT Tohom Purba, mengatakan bahwa dimulainya tahapan awal ini menunjukkan arah kebijakan pembangunan yang semakin terstruktur dan terukur. 

“Kami melihat progres ini sebagai bagian dari konsistensi pemerintah dalam memastikan IKN tidak hanya menjadi simbol, tetapi benar-benar berfungsi sebagai pusat pemerintahan modern yang lengkap,” ujarnya, Minggu (5/4/2026).

Menurut Tohom, pembangunan gedung legislatif dan yudikatif merupakan elemen krusial dalam mewujudkan keseimbangan kekuasaan negara di IKN. 

“Tidak cukup hanya eksekutif, kehadiran lembaga legislatif dan yudikatif di IKN akan memperkuat sistem checks and balances, sehingga tata kelola pemerintahan bisa berjalan lebih optimal dan kredibel,” katanya.

Ia juga menilai percepatan pembangunan pasca-Lebaran sebagai momentum penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proyek strategis nasional tersebut. 

“Akselerasi setelah Lebaran ini harus dijaga ritmenya. Jangan sampai ada jeda yang mengurangi kepercayaan investor maupun masyarakat. Konsistensi adalah kunci,” tegasnya.

Lebih lanjut, Tohom menyoroti bahwa target penyelesaian pada 2028 merupakan tantangan besar yang membutuhkan sinergi lintas sektor. 

“Target ini realistis jika didukung koordinasi yang solid antara pemerintah pusat, otorita IKN, dan seluruh pemangku kepentingan. Ini bukan hanya proyek infrastruktur, tetapi transformasi peradaban,” ungkapnya.

Tohom yang juga Ketua Umum Aglomerasi Watch ini mengatakan bahwa pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan harus terintegrasi dengan konsep aglomerasi wilayah di sekitarnya. 

“IKN tidak boleh berdiri sendiri. Harus ada konektivitas ekonomi, sosial, dan infrastruktur dengan wilayah penyangga agar dampak ekonominya merata dan berkelanjutan,” ujarnya.

Ia menambahkan, pembangunan gedung yudikatif dan legislatif juga harus mengedepankan prinsip keberlanjutan dan efisiensi. 

“IKN harus menjadi contoh kota masa depan yang mengedepankan green infrastructure, digital governance, dan efisiensi energi. Ini peluang Indonesia untuk menunjukkan kepemimpinan global dalam pembangunan kota modern,” katanya.

Di sisi lain, MARTABAT Prabowo-Gibran menilai keberlanjutan proyek IKN di bawah pemerintahan saat ini menunjukkan adanya kepastian arah pembangunan nasional. 

Hal ini dinilai penting untuk menjaga stabilitas ekonomi dan memperkuat posisi Indonesia di mata dunia.

Sebelumnya, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menyampaikan bahwa pembangunan gedung yudikatif dan legislatif saat ini masih berada pada tahap land clearing dan akan dilanjutkan ke tahap fondasi setelah Lebaran. 

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan fasilitas legislatif dan yudikatif di IKN dapat rampung pada 2028.

[Redaktur: Rinrin Khaltarina]

Organisasi relawan nasional tersebut menilai proyek ini sebagai langkah strategis dalam mempercepat konektivitas nasional serta memperkuat fondasi pembangunan ekonomi di kawasan timur Indonesia.

Ketua Umum MARTABAT Prabowo-Gibran, KRT Tohom Purba, menyatakan bahwa kehadiran Jalan Tol IKN merupakan simbol nyata dari transformasi infrastruktur Indonesia yang semakin modern dan terintegrasi. 

“Tol IKN ini bukan sekadar proyek jalan, tetapi representasi dari visi besar pembangunan yang berorientasi masa depan dan pemerataan,” ujarnya.

Menurut Tohom, pengoperasian penuh tol yang menghubungkan berbagai segmen strategis seperti Sepinggan-Karang Joang hingga akses menuju Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) akan memberikan dampak signifikan terhadap efisiensi mobilitas dan logistik. 

“Pemangkasan waktu tempuh dari dua jam menjadi sekitar 30–45 menit adalah lompatan besar yang akan meningkatkan produktivitas kawasan secara menyeluruh,” katanya.

Ia menilai, keberadaan tol tersebut juga akan mendorong pertumbuhan kawasan industri, perdagangan, serta investasi baru di sekitar IKN dan wilayah penyangga seperti Balikpapan dan Penajam Paser Utara. 

“Konektivitas adalah kunci. Ketika akses semakin cepat dan efisien, maka arus barang, jasa, dan manusia akan semakin dinamis,” ucapnya.

Lebih lanjut, Tohom menekankan pentingnya pengelolaan tol melalui skema profesional seperti Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) agar operasional berjalan optimal dan berkelanjutan. 

“Manajemen yang profesional akan memastikan kualitas layanan tetap terjaga serta memberikan kepastian bagi investor,” jelasnya.

Tohom yang juga Ketua Umum Aglomerasi Watch mengatakan bahwa pembangunan Tol IKN harus dilihat sebagai bagian dari desain besar pengembangan kawasan aglomerasi nasional. 

“IKN tidak bisa berdiri sendiri. Ia harus terhubung dengan pusat-pusat ekonomi lain dalam satu ekosistem terintegrasi yang saling menguatkan,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa penyelesaian infrastruktur pendukung seperti Istana Wakil Presiden, masjid negara, serta sistem sanitasi dan pengelolaan air limbah akan semakin memperkuat kesiapan IKN sebagai ibu kota masa depan. 

“Kita melihat progresnya sudah sangat maju, tinggal penyempurnaan di beberapa aspek teknis,” katanya.

Menurutnya, keberhasilan proyek Tol IKN akan menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan infrastruktur nasional di era pemerintahan Prabowo-Gibran. 

“Ini adalah momentum untuk menunjukkan bahwa Indonesia mampu membangun infrastruktur kelas dunia dengan perencanaan matang dan eksekusi yang konsisten,” ujarnya.

[Redaktur: Rinrin Khaltarina]

Mereka menilai langkah ini sebagai sinyal kuat keberlanjutan pembangunan IKN sekaligus momentum strategis untuk mendorong masuknya investasi domestik maupun global ke pusat pemerintahan baru Indonesia.

Ketua Umum MARTABAT Prabowo-Gibran, KRT Tohom Purba, menegaskan bahwa kepastian anggaran tersebut menjadi fondasi penting dalam meningkatkan kepercayaan investor. 

“Turunnya DIPA 2026 ini adalah bukti konkret bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka serius menjadikan IKN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru. Ini momentum yang harus ditangkap oleh para investor,” ujar Tohom, Jumat (27/3/2026).

Menurut Tohom, fase pembangunan IKN kini telah bergeser dari sekadar infrastruktur dasar menuju penguatan fungsi kota modern berbasis teknologi dan pelayanan publik. 

Ia menilai arah ini sejalan dengan tren global, di mana kota-kota masa depan mengedepankan konsep smart city, keberlanjutan, dan inklusivitas sosial.

Lebih lanjut, Tohom menilai penekanan pada transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran, seperti yang ditegaskan Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono melalui penandatanganan pakta integritas, merupakan faktor kunci dalam menarik kepercayaan pasar.

“Investor tidak hanya melihat potensi proyek, tetapi juga governance. Ketika tata kelola dijaga ketat dan bebas conflict of interest, maka risiko investasi akan jauh lebih terukur,” jelasnya.

Ia juga menyoroti alokasi anggaran yang difokuskan pada operasional dan pemeliharaan fasilitas dasar, pemberdayaan masyarakat lokal, serta penguatan sistem digital pemerintahan. 

Menurutnya, kombinasi ini menciptakan ekosistem kota yang tidak hanya layak huni, tetapi juga produktif secara ekonomi.

Dalam analisis visionernya, Tohom memandang IKN sebagai “magnet baru” yang akan menggeser pusat gravitasi ekonomi Indonesia dari Jawa ke Kalimantan. 

Ia memperkirakan, dalam beberapa tahun ke depan, kawasan ini akan berkembang menjadi hub investasi di sektor energi hijau, teknologi digital, hingga industri kreatif berbasis kearifan lokal.

“Tohom yang juga Ketua Umum Aglomerasi Watch ini mengatakan bahwa pembangunan IKN tidak bisa dilihat sebagai proyek jangka pendek, melainkan sebagai grand design transformasi Indonesia menuju negara maju. Efek aglomerasinya akan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru yang saling terhubung,” paparnya.

Ia pun mengimbau para pelaku usaha, baik nasional maupun internasional, untuk tidak ragu mengambil posisi sejak dini. 

Menurutnya, investasi awal di IKN akan memberikan keuntungan strategis dalam jangka panjang, terutama ketika kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) mulai beroperasi penuh.

Dengan turunnya DIPA dan kesiapan struktur pengelola anggaran yang profesional, Tohom optimistis IKN telah memasuki fase “point of no return”. 

Ia menegaskan, keberhasilan implementasi anggaran Rp6 triliun ini akan menjadi tolok ukur penting dalam membangun kepercayaan publik sekaligus mempercepat realisasi visi Indonesia sebagai kekuatan ekonomi baru di kawasan Asia.

[Redaktur: Rinrin Khaltarina]

Menurut organisasi relawan nasional tersebut, konsep IKN yang bebas kabel semrawut dan tanpa galian jalan merupakan lompatan besar menuju standar kota maju yang layak ditiru oleh seluruh daerah di Indonesia.

Ketua Umum MARTABAT Prabowo-Gibran, KRT Tohom Purba, menegaskan bahwa pendekatan infrastruktur bawah tanah seperti MUT mencerminkan arah pembangunan nasional yang visioner dan berkelas dunia. 

“IKN menunjukkan bahwa Indonesia mampu keluar dari pola lama pembangunan yang tidak terintegrasi. Ini bukan sekadar estetika kota, tetapi transformasi cara berpikir dalam membangun peradaban modern,” ujarnya, belum lama ini.

Ia menjelaskan, sistem MUT yang mengintegrasikan kabel listrik, fiber optik, jaringan air, hingga gas dalam satu koridor bawah tanah memberikan efisiensi tinggi sekaligus meminimalkan gangguan terhadap aktivitas masyarakat. 

“Selama ini kita terbiasa dengan kabel bergelantungan dan jalanan yang terus-menerus dibongkar. Di IKN, semua itu dihapus. Ini bukti bahwa perencanaan matang menghasilkan kualitas hidup yang lebih baik,” kata Tohom.

Menurutnya, keunggulan konsep tersebut tidak hanya berdampak pada keindahan kota, tetapi juga pada efisiensi operasional dan keberlanjutan lingkungan. 

“Biaya pemeliharaan jangka panjang akan lebih rendah, risiko kerusakan akibat pekerjaan galian bisa ditekan, dan kota menjadi lebih ramah lingkungan. Ini adalah standar baru pembangunan perkotaan Indonesia,” tuturnya.

Tohom yang juga Ketua Umum Aglomerasi Watch menambahkan bahwa konsep MUT harus mulai direplikasi di kawasan-kawasan strategis lain, khususnya wilayah aglomerasi dan kota-kota besar.

“Kita tidak bisa lagi membangun kota secara parsial. Integrasi utilitas seperti di IKN harus menjadi model nasional, terutama untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan mobilitas yang efisien di kawasan perkotaan,” ujarnya.

Ia juga menilai proyek pembangunan MUT di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) yang dikerjakan oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk menjadi fondasi penting dalam mewujudkan kota pintar yang sesungguhnya. 

Dengan panjang jalan mencapai sekitar 10,9 kilometer yang terintegrasi dengan terowongan utilitas, proyek ini dinilai sebagai bukti konkret keseriusan pemerintah dalam membangun infrastruktur berkelanjutan.

“Ke depan, keberhasilan IKN harus menjadi benchmark nasional. Semua daerah bisa meniru dengan menyesuaikan kapasitas fiskal dan kebutuhan wilayah masing-masing. Ini bukan soal mahal atau tidak, tetapi soal komitmen terhadap kualitas pembangunan,” kata Tohom.

Ia menutup dengan menegaskan bahwa langkah ini sejalan dengan visi besar Indonesia menuju negara maju. 

“Kalau kita ingin sejajar dengan negara-negara maju, maka standar infrastrukturnya juga harus maju. IKN sudah memulai, sekarang saatnya daerah-daerah lain mengikuti,” pungkasnya.

[Redaktur: Rinrin Khaltarina]

Dukungan tersebut dinilai sebagai sinyal kuat meningkatnya kepercayaan global terhadap arah pembangunan IKN sebagai kota masa depan berbasis teknologi dan keberlanjutan.

Ketua Umum MARTABAT Prabowo-Gibran, KRT Tohom Purba, menegaskan bahwa hibah ini merupakan bentuk pengakuan internasional atas visi besar transformasi Indonesia. 

“Ini adalah validasi global bahwa arah pembangunan IKN sudah berada di jalur yang tepat. Dunia melihat Indonesia serius membangun ibu kota yang bukan hanya fisik, tetapi juga digital, adaptif, dan berdaya saing tinggi,” ujar Tohom, Jumat (27/2/2026).

Menurutnya, langkah Otorita Ibu Kota Nusantara mengamankan dukungan teknis dari USTDA menunjukkan pendekatan yang matang dan terukur. 

Dana tersebut akan digunakan untuk asistensi teknis penyusunan arsitektur sistem terintegrasi, model keuangan dan investasi, hingga paket pengadaan (RFP) yang bankable dan siap ditawarkan ke pasar global.

Tohom menilai, proyeksi IKN menjadi Cognitive City merupakan lompatan strategis yang menempatkan Indonesia sebagai pelopor di kawasan. 

Konsep kota kognitif memungkinkan sistem perkotaan belajar dari data, melakukan simulasi real-time, serta mengoptimalkan layanan publik secara adaptif berbasis kecerdasan buatan. 

“Kalau ini terealisasi dengan konsisten, IKN tidak hanya menjadi smart city biasa, tetapi platform inovasi nasional yang mengintegrasikan tata kelola, ekonomi digital, dan keberlanjutan lingkungan,” katanya.

Ia juga menyoroti pentingnya prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam pembangunan ekosistem digital IKN. 

Menurut Tohom, investor global saat ini tidak hanya melihat potensi keuntungan, tetapi juga aspek transparansi, keamanan data, serta komitmen terhadap lingkungan. 

“Dengan kerangka ESG yang kuat, IKN bisa menjadi magnet investasi jangka panjang. Ini bukan proyek lima tahun, tetapi fondasi peradaban baru Indonesia,” tegasnya.

Di sisi lain, Tohom yang juga Ketua Umum Aglomerasi Watch ini mengatakan bahwa pembangunan IKN harus diintegrasikan secara harmonis dengan kawasan penyangga dan pusat-pusat ekonomi lain di sekitarnya.

Menurutnya, konsep kota kognitif tidak boleh berdiri sendiri, melainkan menjadi simpul dalam jaringan aglomerasi nasional yang saling terhubung. 

“IKN harus menjadi episentrum inovasi yang memancar ke wilayah sekitarnya, menciptakan efek pengganda ekonomi dan pemerataan pembangunan,” ujarnya.

Ia menambahkan, kolaborasi dengan konsorsium internasional seperti Eficens Systems Inc., Frost & Sullivan, hingga kemitraan teknologi melalui Google Cloud Platform menunjukkan bahwa Indonesia mengadopsi standar global dalam tata kelola data dan keamanan siber. 

Hal ini dinilai penting untuk menjaga kedaulatan digital sekaligus membuka ruang kolaborasi internasional.

Bagi MARTABAT Prabowo-Gibran, dukungan Amerika Serikat melalui USTDA menjadi momentum strategis untuk mempercepat realisasi visi IKN sebagai kota hijau, berkelanjutan, dan berbasis kecerdasan buatan. 

Tohom menegaskan, keberhasilan IKN nantinya akan menjadi simbol martabat Indonesia sebagai bangsa yang mampu merancang masa depan dengan teknologi, tata kelola modern, dan komitmen lingkungan yang kuat.

“Ini bukan hanya tentang membangun ibu kota baru, tetapi membangun model kota masa depan yang bisa menjadi rujukan global. Jika dikelola konsisten dan transparan, IKN akan menjadi legacy besar bagi generasi mendatang,” pungkasnya.

[Redaktur: Rinrin Khaltarina]

Langkah tersebut dinilai sebagai sinyal kuat meningkatnya kepercayaan investor global terhadap arah pembangunan nasional dan visi besar Indonesia ke depan.

Ketua Umum MARTABAT Prabowo-Gibran, KRT Tohom Purba, menegaskan bahwa kolaborasi antara Otorita IKN dan Ayedh Dejem Group merupakan bukti konkret bahwa pembangunan Nusantara bukan sekadar wacana, melainkan agenda strategis yang dipercaya dunia internasional.

“Masuknya investasi sekitar Rp4 triliun dari pengembang asal UEA ini menunjukkan bahwa IKN telah dipandang sebagai kawasan dengan prospek ekonomi jangka panjang yang sangat menjanjikan,” ujar Tohom, Minggu (25/1/2026).

Menurut Tohom, alokasi lahan seluas 9,7 hektare di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) 1A merupakan cerminan dari kejelasan tata kelola dan kepastian hukum yang ditawarkan pemerintah. 

Hal tersebut, kata dia, menjadi faktor krusial bagi investor asing dalam mengambil keputusan besar.

“Keberanian investor global menanamkan modal di jantung pemerintahan masa depan Indonesia menandakan bahwa fondasi kebijakan, stabilitas politik, serta kesinambungan visi pembangunan nasional telah terbaca dengan baik,” katanya.

Lebih jauh, Tohom menyoroti rencana pembangunan kompleks perkantoran, area komersial, pusat perbelanjaan, hingga fasilitas ibadah sebagai pendekatan pembangunan yang holistik. 

Ia menyebut konsep tersebut sejalan dengan semangat IKN sebagai kota modern yang tidak hanya berorientasi ekonomi, tetapi juga sosial dan budaya.

Tohom yang juga Ketua Aglomerasi Watch ini mengingatkan pentingnya integrasi antara pembangunan kawasan inti dengan wilayah penyangga di sekitarnya.

“Percepatan investasi di KIPP harus dibarengi dengan perencanaan aglomerasi yang matang agar manfaat ekonomi IKN dapat dirasakan secara merata, tidak menumpuk di satu titik saja,” ujarnya.

Ia menilai pembangunan infrastruktur pendukung, seperti jalan kawasan KIPP 1A dan kawasan yudikatif dengan nilai kontrak triliunan rupiah, merupakan langkah strategis untuk memastikan kelancaran aktivitas pemerintahan dan ekonomi di masa depan. 

Namun, Tohom juga mengungkapkan pentingnya pengawasan berkelanjutan agar proyek-proyek tersebut tetap tepat waktu, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik.

“IKN harus menjadi etalase peradaban baru Indonesia. Investasi asing memang penting, tetapi yang lebih penting adalah memastikan bahwa pembangunan ini berkelanjutan, inklusif, dan memberi nilai tambah bagi rakyat,” pungkasnya.

[Redaktur: Rinrin Khaltarina]

Proyek strategis ini dinilai menjadi elemen penting dalam memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus menopang pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Ketua Umum MARTABAT Prabowo–Gibran, KRT Tohom Purba, mengatakan RDMP Balikpapan mencerminkan arah baru kebijakan energi nasional yang lebih berdaulat dan berorientasi jangka panjang. 

“RDMP Balikpapan adalah fondasi strategis untuk memastikan IKN dan kawasan sekitarnya memiliki pasokan energi yang kuat, stabil, dan mandiri,” ujar Tohom, Sabtu (24/1/2026).

Ia menilai keberhasilan Indonesia menghentikan impor solar sejak akhir 2025 merupakan sinyal positif dari konsistensi kebijakan energi pemerintah. 

“Langkah ini menunjukkan bahwa ketahanan energi bukan wacana, tetapi sudah mulai diwujudkan secara konkret melalui peningkatan kapasitas kilang dan penguatan industri dalam negeri,” katanya.

Menurut MARTABAT, keberadaan RDMP Balikpapan memiliki dampak berlapis bagi kawasan Kalimantan Timur.

Selain menjamin pasokan BBM dan LPG, proyek ini juga memperkuat ekosistem ekonomi dan industri yang menjadi penopang utama IKN. 

“Tanpa energi yang andal, pembangunan IKN akan rapuh. RDMP Balikpapan memastikan hal itu tidak terjadi,” ucap Tohom.

Dari sisi pembangunan sumber daya manusia, MARTABAT memandang RDMP Balikpapan sebagai peluang besar bagi generasi muda. 

“Proyek ini membuka ruang bagi anak-anak muda lokal untuk terlibat dalam industri berteknologi tinggi dan menjadi bagian dari transformasi energi nasional,” tuturnya.

Menutup pernyataannya, Tohom mengajak masyarakat untuk ikut menjaga keberlanjutan RDMP Balikpapan sebagai aset strategis negara. 

“Ini adalah investasi besar bangsa. Menjaga RDMP Balikpapan berarti menjaga ketahanan energi nasional dan masa depan IKN,” pungkasnya.

[Redaktur: Rinrin Khaltarina]

Organisasi Relawan Nasional MARTABAT Prabowo–Gibran menegaskan bahwa dimulainya Tahap II Pembangunan IKN bukan lagi sekadar kelanjutan proyek, melainkan penanda bahwa IKN telah masuk jalur yang tidak bisa diputar balik atau point of no return.

Ketua Umum MARTABAT Prabowo–Gibran, KRT Tohom Purba, menilai transformasi IKN dari kawasan konstruksi menjadi kota yang mulai diaktivasi secara fungsional merupakan bukti keseriusan negara dalam membangun pusat pemerintahan baru. 

“Ketika fungsi-fungsi kekuasaan negara mulai dipindahkan, infrastruktur hunian disiapkan secara masif, dan layanan dasar telah aktif, maka secara politik dan administratif, IKN sudah melampaui fase uji coba,” ujarnya.

Menurut Tohom, dimulainya Tahap II yang berfokus pada penguatan IKN sebagai Ibu Kota Politik menunjukkan bahwa pembangunan kini bergerak dari simbol menuju substansi. 

“Pembangunan gedung DPR/MPR, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, hingga hampir rampungnya Istana Wakil Presiden adalah sinyal kuat bahwa IKN sedang dipersiapkan sebagai pusat pengambilan keputusan nasional,” katanya.

Ia menambahkan, progres hunian vertikal ASN serta hunian TNI/Polri yang hampir tuntas memperlihatkan kesiapan negara dalam mengelola migrasi aparatur secara terstruktur. 

“IKN bukan hanya soal gedung megah, tapi tentang bagaimana ekosistem pemerintahan dan kehidupan sosial dibangun secara simultan. Itu yang sekarang mulai terlihat,” tutur Tohom.

Dari sisi sosial dan kebangsaan, Tohom menilai penyelesaian kompleks rumah ibadah, mulai dari Masjid Negara hingga Basilika Fransiskus Xaverius Nusantara, menjadi simbol penting wajah Indonesia di masa depan.

 “IKN diproyeksikan sebagai etalase peradaban Indonesia yang inklusif. Ketika rumah-rumah ibadah berdiri berdampingan dan dirancang monumental, itu bukan sekadar arsitektur, melainkan pesan kebangsaan,” ujarnya.

MARTABAT Prabowo–Gibran juga menyoroti aspek ekonomi dan keberlanjutan. Menurut Tohom, masuknya investasi swasta dan skema KPBU dengan nilai ratusan triliun rupiah menunjukkan tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap masa depan IKN. 

“Investor tidak menanamkan modal pada proyek yang belum jelas arahnya. Fakta ini memperkuat kesimpulan bahwa IKN sudah melewati titik spekulasi,” katanya.

Ia menegaskan bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, IKN diposisikan sebagai proyek strategis jangka panjang lintas pemerintahan. 

“IKN bukan agenda lima tahunan. Ini adalah fondasi Indonesia ke depan, dan Tahap II adalah fase konsolidasi menuju ibu kota politik yang sesungguhnya pada 2028,” ucap Tohom.

Menutup pernyataannya, Tohom menyebut bahwa perdebatan soal perlu atau tidaknya IKN kini sudah tidak relevan. 

“Pertanyaannya bukan lagi ‘apakah IKN bisa’, tetapi ‘seberapa cepat dan seberapa baik kita mengelolanya’. Di titik ini, IKN sudah melaju, dan bangsa ini harus memastikan arah lajunya tepat,” pungkasnya.

[Redaktur: Rinrin Khaltarina]

Menurut MARTABAT, kebijakan ini menunjukkan keseriusan negara dalam membangun pusat pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya terpusat di IKN, tetapi juga berdampak luas bagi wilayah sekitar dan kawasan lain di Indonesia.

Ketua Umum Organisasi Relawan Nasional MARTABAT Prabowo-Gibran, KRT Tohom Purba, menilai pendekatan yang ditempuh pemerintah mencerminkan visi jangka panjang pembangunan nasional.

“Penataan daerah mitra IKN dengan dasar hukum yang jelas adalah langkah visioner. Ini bukan sekadar membangun ibu kota baru, tetapi membangun ekosistem ekonomi nasional yang saling terhubung dan berkeadilan,” ujar Tohom, Minggu (18/1/2026).

Ia menegaskan, keberadaan IKN sebagai superhub ekonomi akan menjadi motor baru pemerataan pembangunan jika dikelola secara inklusif dan akuntabel. 

Menurutnya, Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 menjadi fondasi penting agar kerja sama antarwilayah berjalan transparan dan memberi kepastian bagi investor.

“Dengan kepastian hukum, arus investasi tidak akan menumpuk di satu titik. Daerah mitra akan tumbuh bersama IKN, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan daya saing regional,” kata Tohom.

Tohom juga menilai kebijakan Otorita IKN yang membuka peluang daerah mitra tidak hanya terbatas di Kalimantan sebagai terobosan strategis. 

Ia melihat konsep superhub ekonomi memungkinkan integrasi antarpulau, sehingga IKN berfungsi sebagai simpul penggerak ekonomi nasional.

“Ini sejalan dengan semangat Indonesia sentris. IKN harus menjadi pemantik kolaborasi ekonomi lintas wilayah, bukan simbol pemusatan baru,” ujarnya.

Lebih jauh, Tohom menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan pelaku usaha agar konsep superhub ekonomi benar-benar terwujud. 

Ia menilai, kerja sama yang diatur melalui Keputusan Kepala Otorita IKN dapat menjadi instrumen efektif untuk memastikan tata kelola yang sehat dan saling menguntungkan.

Tohom juga Ketua Aglomerasi Watch ini menyoroti pentingnya pengawasan terhadap pengembangan kawasan mitra agar tidak menimbulkan ketimpangan baru. 

Tohom yang juga Ketua Aglomerasi Watch ini mengatakan bahwa penguatan daerah mitra harus dibarengi pengendalian tata ruang, infrastruktur berkelanjutan, serta perlindungan sosial bagi masyarakat lokal.

“Superhub ekonomi harus tumbuh dengan prinsip keberlanjutan. Jangan sampai pembangunan cepat justru mengorbankan keseimbangan sosial dan lingkungan,” tegasnya.

Ia optimis, di bawah kepemimpinan nasional Prabowo-Gibran, konsep IKN sebagai pusat ekonomi baru dapat menjadi warisan pembangunan yang memperkuat daya saing Indonesia di tingkat global.

“Jika konsisten dijalankan, IKN bukan hanya ibu kota pemerintahan, tetapi episentrum ekonomi masa depan Indonesia,” pungkas Tohom.

[Redaktur: Rinrin Khaltarina]

Inisiatif ini dinilai penting untuk mempercepat konektivitas kawasan, memperkuat integrasi regional, serta membuka akses ekonomi baru bagi Kalimantan sebagai pintu gerbang Indonesia di Asia Tenggara.

Ketua Umum Organisasi Relawan Nasional MARTABAT Prabowo–Gibran, KRT Tohom Purba, mengatakan pembangunan IKN harus dirancang sebagai pusat pertumbuhan regional, bukan hanya kota administrasi nasional. 

"Konektivitas lintas negara melalui angkutan umum bus merupakan langkah strategis untuk memastikan IKN terhubung langsung dengan denyut ekonomi negara-negara tetangga," katanya, Sabtu (3/1/2026).

Tohom menilai, pengalaman layanan angkutan lintas batas negara seperti rute bus Pontianak–Kuching membuktikan bahwa transportasi darat lintas negara memiliki tingkat keterjangkauan dan minat masyarakat yang tinggi. 

Ia menyebut capaian jumlah penumpang yang terus meningkat sebagai indikator kuat bahwa moda bus lintas negara layak dijadikan tulang punggung konektivitas kawasan.

“Bus lintas negara adalah moda transportasi yang inklusif. Ia melayani masyarakat luas, dari pekerja lintas batas, pelaku UMKM, hingga wisatawan. Ini sejalan dengan visi pemerintahan Prabowo–Gibran yang menekankan pemerataan pembangunan dan keadilan akses,” ujar Tohom.

Ia juga mengungkapkan peran strategis OIKN sebagai koordinator kebijakan lintas sektor dan lintas negara. 

Menurut Tohom, kerja sama dengan Malaysia dan Brunei tidak hanya memperkuat mobilitas manusia, tetapi juga mempercepat arus barang, pariwisata, dan investasi ke kawasan IKN dan sekitarnya.

Selain berdampak ekonomi, Tohom menilai interkoneksi angkutan umum bus lintas negara juga sejalan dengan konsep pembangunan hijau yang diusung IKN. 

Transportasi massal, kata dia, merupakan solusi jangka panjang untuk menekan emisi dan mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi.

“Jika sejak awal IKN dibangun dengan fondasi transportasi publik yang kuat dan terintegrasi secara regional, maka Indonesia sedang meletakkan standar baru pembangunan kota masa depan di Asia Tenggara,” pungkasnya.

[Redaktur: Rinrin Khaltarina]

Infrastruktur tersebut dinilai menjadi indikator bahwa kawasan Otorita IKN tidak hanya dibangun untuk mengejar konektivitas, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan ekosistem hutan Kalimantan.

Ketua Umum Organisasi Relawan Nasional MARTABAT Prabowo-Gibran, KRT Tohom Purba, menilai kehadiran jembatan satwa sebagai langkah strategis yang menandai perubahan paradigma pembangunan nasional.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur besar kini mulai ditempatkan sejalan dengan prinsip perlindungan lingkungan.

“Jembatan satwa ini merupakan simbol bahwa pembangunan Indonesia sedang bergerak menuju standar kelas dunia,” ujarnya, Rabu (31/12/2025).

Ia mengungkapkan bahwa kota masa depan harus dibangun dengan kesadaran ekologis, bukan dengan mengorbankan ruang hidup satwa demi percepatan proyek.

Tohom juga menegaskan bahwa kehadiran jembatan satwa di atas Tol IKN bukan keputusan teknis semata, melainkan pilihan politik pembangunan. 

“Negara sedang mengirim pesan bahwa pembangunan tidak boleh memutus rantai ekologi. Ini keputusan yang berani dan tidak populis, tapi sangat penting,” ujarnya.

Tohom mengatakan, perlindungan terhadap satwa endemik seperti orangutan, macan dahan, bekantan, dan beruang madu menunjukkan bahwa negara mulai menempatkan keberlanjutan sebagai ukuran keberhasilan proyek. 

“Kalau tol dibangun cepat tapi merusak habitat, itu bukan kemajuan. Yang disebut maju adalah ketika infrastruktur hadir tanpa membuat alam kalah,” katanya.

Ia mengapresiasi langkah PT Waskita Karya (Persero) Tbk yang menerapkan teknologi konstruksi berkelanjutan, termasuk penggunaan timbunan ringan mortar busa. 

Menurut Tohom, pendekatan tersebut membuktikan bahwa BUMN Indonesia mampu bekerja dengan standar global. 

“Ini bukan proyek asal jadi. Ada kesadaran bahwa satwa harus merasa aman melintas, bukan sekadar dipindahkan,” ucapnya.

Tohom yang juga Ketua Aglomerasi Watch menilai pembangunan IKN memberikan preseden baru dalam pengelolaan kawasan aglomerasi nasional. 

Ia menyebut integrasi antara jalan tol, hutan lindung, dan koridor satwa sebagai praktik tata ruang modern yang selama ini kerap hanya menjadi konsep di atas kertas. 

“IKN sedang diuji. Kalau ini konsisten, kita punya model kota baru yang ramah alam,” katanya.

Tohom menambahkan, proyek Tol IKN Seksi 3B yang ditargetkan rampung pada Agustus 2026 harus dijaga konsistensinya hingga tahap operasional. 

"Kelas dunia itu bukan pada saat peresmian, tetapi ketika kebijakan ini tetap dijaga puluhan tahun ke depan,” ujarnya.

Menurut Tohom, kehadiran jembatan satwa di kawasan Otorita IKN memperkuat posisi Indonesia di mata internasional sebagai negara yang mampu membangun kota modern dengan tanggung jawab ekologis. 

“Kalau ini berhasil, IKN bukan hanya ibu kota baru, tapi simbol bahwa pembangunan Indonesia sudah naik kelas,” tutupnya.

[Redaktur: Rinrin Khaltarina]

Sinergi ini dinilai menjadi fondasi penting dalam membangun “dream team” birokrasi yang mampu mengawal pembangunan IKN secara efektif, transparan, dan berorientasi masa depan.

Menurut MARTABAT Prabowo–Gibran, seleksi CPNS OIKN berbasis CAT BKN mencerminkan komitmen kuat pemerintah menghadirkan tata kelola SDM aparatur yang objektif, meritokratis, dan bebas intervensi. 

Pendekatan ini sejalan dengan agenda besar pemerintahan Prabowo–Gibran yang menempatkan reformasi birokrasi dan integritas aparatur sebagai prasyarat utama keberhasilan pembangunan nasional, khususnya di kawasan strategis seperti IKN.

Ketua Umum Organisasi Relawan Nasional MARTABAT Prabowo–Gibran, KRT Tohom Purba, menegaskan bahwa pembangunan fisik IKN harus berjalan seiring dengan pembangunan kualitas manusianya. 

Ia menilai, kehadiran CPNS hasil seleksi CAT BKN merupakan investasi jangka panjang negara untuk memastikan OIKN diisi oleh talenta terbaik yang siap bekerja lintas disiplin.

“IKN adalah simbol peradaban baru Indonesia. Karena itu, OIKN membutuhkan dream team yang tidak hanya cerdas secara teknis, tetapi juga kokoh secara etika dan integritas. Kolaborasi CAT BKN–OIKN adalah langkah tepat untuk memastikan standar tersebut,” ujar Tohom.

Tohom menyoroti penekanan OIKN dan BKN terhadap integritas sebagai nilai utama ASN. Menurutnya, integritas aparatur akan menentukan kepercayaan publik terhadap IKN sebagai pusat pemerintahan masa depan. 

“Pegawai berintegritas adalah benteng utama dari praktik penyimpangan. Di IKN, standar itu harus dimulai sejak proses rekrutmen,” katanya.

Ia juga menilai orientasi Indonesia-sentris dalam pembangunan IKN membutuhkan aparatur yang adaptif, berwawasan kebangsaan, dan mampu bekerja kolaboratif. 

CPNS hasil CAT BKN, lanjut Tohom, diharapkan cepat beradaptasi dengan tantangan institusional OIKN yang dinamis, sekaligus mampu menghadirkan layanan publik berkelas dunia.

Tohom yang juga Ketua Aglomerasi Watch mengatakan bahwa kualitas SDM OIKN akan berpengaruh langsung terhadap pengelolaan kawasan aglomerasi di sekitar IKN. 

“IKN akan menjadi magnet pertumbuhan baru. Aparatur yang berintegritas dan kompeten akan menentukan apakah pertumbuhan itu inklusif, tertata, dan berkelanjutan, atau justru memunculkan persoalan baru,” ujarnya.

Menurut Tohom, penekanan BKN terhadap kompetensi manajerial, sosial budaya, dan integritas merupakan paket lengkap yang relevan dengan tantangan OIKN. 

Ia berharap pola rekrutmen dan pembinaan ASN seperti ini dapat menjadi model nasional dalam penguatan birokrasi di kementerian dan lembaga lain.

“Kami melihat ini sebagai praktik baik yang patut dijaga konsistensinya. Jika SDM aparatur IKN kuat, maka visi besar menjadikan IKN sebagai pusat pemerintahan modern, bersih, dan melayani akan lebih mudah diwujudkan,” pungkas Tohom.

[Redaktur: Rinrin Khaltarina]

Masuknya dua konsorsium global tersebut dinilai sebagai penanda kuat bahwa pembangunan IKN telah bergerak dari fase perencanaan menuju realisasi konkret yang diakui dunia internasional.

Ketua Umum MARTABAT Prabowo-Gibran, KRT Tohom Purba, menilai keberhasilan ini menunjukkan efektivitas kepemimpinan OIKN dalam menerjemahkan visi besar pemerintahan Prabowo-Gibran ke dalam proyek yang kredibel dan bankable. 

“Ini memperlihatkan tumbuhnya kepercayaan global terhadap arah pembangunan Indonesia ke depan,” ujar Tohom, Jumat (26/12/2025).

Menurutnya, keterlibatan konsorsium Amerika Serikat dan Korea Selatan dalam pembangunan rumah susun di IKN membuktikan bahwa konsep kota masa depan yang diusung pemerintah mulai dipahami dan diterima oleh investor internasional. 

“IKN kini tidak lagi dipandang sebagai gagasan ambisius di atas kertas, melainkan sebagai proyek nyata dengan tata kelola yang semakin matang,” katanya.

Tohom menilai skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang dijalankan OIKN telah menjadi instrumen penting dalam menarik investasi jangka panjang. 

Ia berpandangan, transparansi dan kepastian hukum menjadi faktor kunci yang membuat investor global berani menanamkan modal dalam jumlah besar. 

“Keberhasilan ini harus dijaga dengan konsistensi kebijakan dan kepastian eksekusi di lapangan,” ujarnya.

Ia juga menyebutkan bahwa pembangunan 41 tower rumah susun dari total investasi Rp 12,3 triliun akan mempercepat pemenuhan kebutuhan hunian bagi aparatur sipil negara dan masyarakat di IKN. 

“Hunian adalah fondasi kota. Ketika hunian tersedia dengan baik, aktivitas ekonomi dan sosial akan tumbuh secara alami,” kata Tohom.

Dalam perspektif yang lebih luas, Tohom melihat proyek hunian ini sebagai katalis bagi masuknya investasi lanjutan di sektor lain, mulai dari jasa, pendidikan, hingga teknologi. 

“IKN berpotensi menjadi showcase pembangunan perkotaan Indonesia di mata dunia, dan hunian modern adalah pintu masuknya,” ujarnya.

Tohom yang juga Ketua Aglomerasi Watch ini menyoroti pentingnya pembangunan IKN yang terintegrasi dengan wilayah penyangga di sekitarnya. 

Menurutnya, keberhasilan IKN tidak hanya diukur dari megahnya bangunan, tetapi dari kemampuannya menciptakan aglomerasi ekonomi yang sehat dan berkeadilan. 

“IKN harus tumbuh sebagai pusat pertumbuhan baru yang memberi manfaat bagi kawasan sekitar, bukan berdiri sebagai enclave eksklusif,” tegasnya.

Ia menambahkan, keterlibatan investor global perlu diimbangi dengan penguatan peran pelaku nasional dan daerah. 

“Kolaborasi internasional harus berjalan seiring dengan pemberdayaan tenaga kerja dan industri dalam negeri agar dampak ekonominya benar-benar dirasakan luas,” ujarnya.

Tohom optimistis, di bawah pemerintahan Prabowo-Gibran, pembangunan IKN akan semakin menunjukkan hasil nyata. 

“Apa yang kita lihat hari ini adalah fondasi. Ke depan, IKN harus menjadi simbol kemandirian, daya saing, dan kepercayaan dunia terhadap Indonesia,” pungkasnya.

Sebelumnya, Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono menyampaikan bahwa masuknya konsorsium dari Amerika Serikat dan Korea Selatan merupakan bukti kepercayaan dunia internasional terhadap pembangunan IKN. 

Ia menegaskan skema KPBU yang transparan dan berkelanjutan menjadi faktor utama yang menarik minat investor global, sekaligus menandai bahwa IKN kini bergerak sebagai proyek nyata yang diakui di kancah internasional.

[Redaktur: Rinrin Khaltarina]

Kebijakan ini dinilai sebagai terobosan penting untuk mempercepat pembangunan sekaligus menciptakan kepastian hukum yang selama ini menjadi faktor krusial dalam keputusan investasi.

Organisasi relawan nasional pendukung pemerintahan Prabowo–Gibran tersebut menilai kemudahan birokrasi yang diberikan OIKN menunjukkan keseriusan negara dalam membangun ekosistem investasi yang efisien, transparan, dan berorientasi pada hasil. 

Dengan memangkas jalur administratif hingga cukup ditangani di tingkat OIKN dan kantor wilayah, hambatan klasik investasi dinilai dapat ditekan secara signifikan.

Ketua Umum MARTABAT Prabowo-Gibran, KRT Tohom Purba, menyebut kebijakan OIKN sebagai langkah strategis yang selaras dengan visi besar pemerintahan baru dalam mempercepat pembangunan nasional berbasis tata kelola yang modern. 

Menurutnya, kepastian hukum atas lahan adalah fondasi utama bagi kepercayaan investor.

“Penyederhanaan pengurusan sertifikat tanah ini adalah sinyal kuat bahwa negara hadir dan bekerja secara konkret. Investor membutuhkan kepastian, kecepatan, dan kejelasan. Ketika hal itu dijamin sejak awal, maka akselerasi pembangunan IKN akan berjalan lebih terukur dan berkelanjutan,” ujar Tohom, Minggu (22/12/2025).

Ia menilai pendekatan OIKN yang mengambil peran aktif sebagai penghubung antara investor dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN merupakan bentuk reformasi birokrasi yang nyata, bukan sekadar wacana. Langkah tersebut dinilainya mampu memangkas biaya ekonomi tinggi akibat prosedur yang berbelit-belit.

Lebih jauh, Tohom menegaskan bahwa kemudahan sertifikasi tanah bukan hanya soal investasi jangka pendek, tetapi juga bagian dari upaya membangun kredibilitas IKN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru. 

Menurutnya, kepercayaan dunia usaha akan tumbuh seiring konsistensi kebijakan dan kepastian regulasi.

“Tohok ukur keberhasilan IKN bukan hanya seberapa cepat bangunan berdiri, tetapi seberapa kuat ekosistem hukumnya menopang aktivitas ekonomi. Apa yang dilakukan OIKN hari ini adalah investasi kepercayaan untuk jangka panjang,” katanya.

Di sisi lain, Tohom yang juga Ketua Aglomerasi Watch ini mengatakan bahwa percepatan pengurusan sertifikat tanah di IKN harus dipandang sebagai model tata kelola kawasan aglomerasi masa depan di Indonesia. 

Ia menilai pola pelayanan terintegrasi seperti ini layak direplikasi di kawasan strategis nasional lainnya.

“Pengelolaan aglomerasi modern membutuhkan kepastian ruang dan hukum. Jika IKN berhasil, ini bisa menjadi cetak biru bagi pengembangan kawasan metropolitan dan aglomerasi lain di Tanah Air,” ungkap Tohom.

Menurutnya, keberhasilan OIKN mempermudah investasi akan berkontribusi langsung pada penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan sektor pendukung, serta pemerataan pembangunan antarwilayah. 

Hal tersebut sejalan dengan agenda besar pemerintahan Prabowo–Gibran dalam membangun Indonesia yang lebih terintegrasi dan berdaya saing global.

[Redaktur: Rinrin Khaltarina]

MARTABAT menilai, inisiatif ini merupakan momentum penting untuk memperkuat konektivitas lintas negara di Pulau Kalimantan sekaligus mempercepat integrasi ekonomi kawasan.

Menurut organisasi ini, pembangunan jalur transportasi dari kawasan Otorita IKN menuju Sarawak tidak hanya berdampak pada mobilitas orang dan barang, tetapi juga menjadi fondasi bagi tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru di kawasan perbatasan. 

Konektivitas yang kuat dinilai akan mempercepat arus investasi, pariwisata, serta memperkuat posisi IKN sebagai simpul pertumbuhan baru di Asia Tenggara.

Ketua Umum Organisasi Relawan Nasional MARTABAT Prabowo-Gibran, KRT Tohom Purba, menegaskan bahwa kerja sama transportasi lintas negara di Pulau Kalimantan harus dilihat sebagai strategi besar jangka panjang. 

“IKN bukan hanya ibu kota administratif, tetapi juga pintu gerbang Indonesia di Borneo. Konektivitas darat dan udara ke Sarawak akan menjadikan IKN sebagai hub regional yang hidup dan berdaya saing,” ujarnya, Jumat (19/12/2025).

Menurut Tohom, rencana pembukaan penerbangan langsung dari Sarawak ke Nusantara serta pengembangan jalur kereta api lintas negara merupakan langkah visioner yang sejalan dengan semangat pemerintahan Prabowo-Gibran dalam membangun Indonesia dari pinggiran dan memperkuat kerja sama kawasan. 

Ia menilai, keberadaan Bandara Internasional Nusantara sebagai bandara komersial harus segera dioptimalkan agar menjadi pengungkit ekonomi, bukan sekadar infrastruktur simbolik.

Tohom juga menyebut bahwa konektivitas darat, termasuk wacana jalur kereta api yang menghubungkan Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam, berpotensi mengubah wajah ekonomi Kalimantan secara menyeluruh. 

Jalur tersebut dinilai dapat memperlancar distribusi logistik, menurunkan biaya transportasi, serta membuka akses wilayah-wilayah yang selama ini terisolasi. 

“Ini berkaitan dengan keadilan pembangunan dan pemerataan kesejahteraan,” katanya.

Lebih jauh, Tohom melihat kerja sama ini sebagai peluang memperkuat diplomasi ekonomi berbasis kawasan. 

Dengan latar budaya serumpun dan kedekatan geografis, Indonesia dan Malaysia, khususnya di Pulau Kalimantan, memiliki modal sosial yang kuat untuk membangun kolaborasi lintas sektor. 

Transportasi yang terintegrasi akan menjadi tulang punggung bagi kerja sama di bidang pendidikan, kesehatan, pariwisata, hingga kebudayaan.

Tohom yang juga Ketua Aglomerasi Watch ini mengatakan bahwa pembangunan transportasi lintas negara harus dirancang secara terintegrasi dengan tata ruang dan pengembangan wilayah aglomerasi. 

Menurutnya, tanpa perencanaan yang matang, konektivitas berisiko hanya memusatkan pertumbuhan di satu titik. 

“IKN harus menjadi penggerak aglomerasi Kalimantan, bukan magnet yang menyedot sumber daya daerah sekitar. Transportasi darat dan udara harus menghubungkan, bukan memisahkan,” jelasnya.

Ia menambahkan, dukungan semua pihak, pemerintah pusat, daerah, dunia usaha, dan masyarakat, menjadi kunci keberhasilan proyek strategis ini. 

Transparansi, keberlanjutan lingkungan, serta keberpihakan pada kepentingan masyarakat lokal harus menjadi prinsip utama dalam setiap tahap pembangunan. 

“Kalau dikelola dengan visi besar dan tata kelola yang baik, konektivitas IKN–Sarawak akan menjadi warisan penting bagi generasi mendatang,” pungkas Tohom.

Sebelumnya, Otorita IKN bersama Pemerintah Sarawak membahas peluang kerja sama lintas sektor, termasuk rencana penerbangan langsung yang akan dioperasikan maskapai Air Borneo serta wacana pembangunan jalur kereta api lintas Indonesia–Malaysia–Brunei Darussalam, sebagai upaya memperkuat konektivitas dan dinamika ekonomi kawasan Pulau Kalimantan.

[Redaktur: Rinrin Khaltarina]

Organisasi ini menilai langkah pemerintah memperkuat disiplin, integritas, dan kultur kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di IKN merupakan fondasi penting untuk menempatkan Nusantara sebagai pusat tata kelola pemerintahan modern di masa depan.

MARTABAT menilai bahwa apa yang dibangun di IKN bukan sekadar gedung-gedung baru atau koridor pemerintahan, melainkan arus budaya baru yang cepat, berkarakter, dan berorientasi pada kolaborasi.

Ketua Umum MARTABAT Prabowo–Gibran, KRT Tohom Purba, menegaskan bahwa momentum pembentukan kultur birokrasi IKN harus dibaca sebagai babak baru modernisasi negara. 

Ia menyebut pernyataan Wamendagri Bima Arya tentang etos kerja ASN IKN sebagai penanda bahwa pemerintah serius menjadikan Nusantara pusat standar baru bagi pemerintahan Indonesia.

“IKN sedang membangun bukan hanya gedung, tapi DNA baru birokrasi nasional. Ini kesempatan langka dalam sejarah republik,” ujar Tohom.

Ia menjelaskan, generasi ASN yang ditempatkan lebih awal di Nusantara -- yang oleh Bima Arya disebut sebagai As-Sabiqun Al-Awwalun -- adalah kelompok yang akan menentukan wajah Indonesia 20–30 tahun mendatang. 

Menurutnya, jika kultur kerja di IKN berhasil dibangun dengan disiplin tinggi, keberanian berinovasi, dan integritas kokoh, maka efek domino ke seluruh daerah akan sangat besar.

“Inilah alasan mengapa MARTABAT melihat OIKN sebagai role model baru Indonesia. Jika etos ini konsisten, ia akan menular ke provinsi-provinsi lain. Kita butuh pusat gravitasi baru untuk perubahan,” kata Tohom.

Dalam analisisnya, Tohom menyoroti dua aspek: pertama, bahwa pembangunan IKN adalah kebijakan politik jangka panjang yang membutuhkan keberanian untuk menata ulang pola hubungan pusat–daerah; kedua, bahwa bangsa ini sedang membutuhkan titik referensi birokrasi yang lebih tangkas dan profesional.

“Kita tidak sedang memindahkan bangunan, kita sedang memindahkan cara berpikir. Ini jauh lebih berat, tetapi jauh lebih penting,” ujarnya.

Tohom yang juga Ketua Aglomerasi Watch ini mengatakan bahwa keberhasilan IKN akan sangat dipengaruhi oleh kemampuan ASN untuk mengelola integrasi kawasan, digitalisasi layanan, dan dinamika urban baru di wilayah yang sedang berkembang pesat.

Menurutnya, tantangan di lapangan bukan hanya soal fisik, melainkan soal menjaga konsistensi kultur kinerja yang modern dan adaptif.

“Aglomerasi Nusantara adalah laboratorium besar. Jika OIKN sukses membangun kultur kerjanya, Indonesia akan memiliki kota pemerintahan dengan standar global,” ujarnya.

Tohom menegaskan bahwa MARTABAT Prabowo–Gibran akan terus memberikan dukungan moral, kajian strategis, serta dorongan publik agar OIKN tetap berada di jalur yang progresif, baik dalam digitalisasi layanan, sistem pemerintahan berbasis elektronik, maupun transformasi budaya kerja ASN.

Ia menutup dengan optimisme bahwa IKN, jika dikelola dengan konsisten, dapat menjadi ikon kemajuan pemerintahan Indonesia dan simbol kepemimpinan nasional yang visioner.

[Redaktur: Rinrin Khaltarina]

MARTABAT menilai kolaborasi ini selaras dengan visi besar pembangunan IKN sebagai kawasan hijau, mandiri, dan berbasis energi terbarukan, sekaligus menegaskan keseriusan pemerintah dalam mewujudkan Green Smart City yang berkelanjutan.

Ketua Umum MARTABAT Prabowo–Gibran, KRT Tohom Purba, menegaskan bahwa kerja sama energi hidro dengan Tajikistan merupakan langkah strategis yang memperkuat fondasi masa depan IKN. 

“Ini adalah arsitektur energi masa depan Indonesia. IKN harus dibangun di atas fondasi energi bersih yang stabil, dan pengalaman Tajikistan, yang telah memenuhi hingga 90 persen kebutuhannya dari tenaga air, menjadi referensi emas bagi Indonesia,” ujar Tohom, Senin (8/12/2025).

Menurutnya, kerja sama ini merupakan bukti keseriusan diplomasi energi Indonesia. 

“Kita sedang bergerak menuju era di mana keamanan energi menjadi instrumen pertahanan dan kemandirian nasional. IKN akan menjadi etalase dunia bahwa Indonesia siap memimpin transformasi energi di Asia Tenggara,” tambahnya.

Ia menilai bahwa pemanfaatan teknologi dan pengetahuan Tajikistan dapat mempercepat pembangunan sistem kelistrikan IKN secara signifikan. 

“Yang kita butuhkan adalah percepatan dengan presisi. Teknologi hidro Tajikistan terbukti efektif dan efisien. Implementasinya di Indonesia, terutama untuk mendukung megaproyek PLTA seperti Sungai Kayan, akan menjadi multiplier effect bagi industri hijau,” jelas Tohom.

Tohom yang juga Ketua Aglomerasi Watch menambahkan bahwa perkembangan ini memiliki implikasi lebih luas terhadap tata ruang dan pengelolaan kawasan IKN. 

“Kawasan IKN akan tumbuh sebagai aglomerasi hijau yang memadukan teknologi, efisiensi energi, dan konektivitas antarwilayah. Sinergi PLTA dengan pembangunan infrastruktur lainnya akan menciptakan kawasan metropolitan baru yang rendah emisi dan berdaya saing global,” ungkapnya.

Dalam pandangan Tohom, langkah Indonesia memperkuat hubungan dengan negara non-tradisional seperti Tajikistan mencerminkan visi geopolitik baru yang lebih adaptif dan progresif. 

“Ini bagian dari reposisi Indonesia dalam rantai nilai global. Kita tidak lagi sekadar mengekspor bahan mentah, tetapi membangun jejaring energi bersih dan industri bernilai tambah tinggi,” tegasnya.

Sebelumnya, kerja sama Indonesia–Tajikistan dibahas dalam pertemuan Duta Besar RI untuk Kazakhstan dan Tajikistan, M. Fadjroel Rachman, dengan Perdana Menteri Tajikistan, Qohir Rasulzoda, di Dushanbe pada 4 Juni 2025. 

Pembahasan meliputi potensi investasi alumina senilai 2 miliar dolar AS dan pengembangan energi hidro untuk mendukung IKN.

Tajikistan, negara yang memperoleh sekitar 90 persen listriknya dari tenaga air, menawarkan kemampuan teknis dan teknologi yang relevan untuk pengembangan PLTA di Indonesia. 

Kerja sama ini diharapkan memperkuat rencana besar PLTA Sungai Kayan berkapasitas lebih dari 13.000 MW yang sebagian energinya akan diperuntukkan bagi IKN.

Pertemuan juga membahas peluang pengolahan minyak sawit Indonesia menjadi produk hijau untuk pasar Asia Tengah, serta rencana kunjungan Menteri Luar Negeri RI Sugiono ke kawasan tersebut untuk memperkuat hubungan diplomatik dan memperluas pasar non-tradisional.

[Redaktur: Rinrin Khaltarina]

Organisasi relawan nasional ini menilai pendataan penduduk IKN merupakan pondasi penting bagi tata kelola pemerintahan modern yang berbasis data akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Langkah ini mempercepat lahirnya pemerintahan cerdas yang mampu merespons perubahan secara presisi,” ujar Ketua Umum MARTABAT Prabowo–Gibran, KRT Tohom Purba, Sabtu (6/12/2025).

Menurutnya, MoU tersebut menegaskan bahwa pembangunan IKN bukan semata proyek fisik, tetapi transformasi sistemik menuju tata kelola digital yang mengutamakan akurasi, transparansi, dan efisiensi.

“Data adalah bahan bakar utama smart government. Tanpa fondasi statistik yang kuat, kebijakan hanya akan bersandar pada asumsi. Dengan pendataan penduduk yang terstruktur, IKN bisa memulai masa depannya dengan pijakan yang tepat,” ungkap Tohom.

Ia menjelaskan bahwa keberadaan data kependudukan yang presisi akan menentukan kualitas perencanaan wilayah, pemetaan layanan publik, hingga desain ekosistem sosial-ekonomi di kawasan inti pemerintahan baru.

“IKN membutuhkan arsitektur data yang hidup, adaptif, dan terintegrasi lintas sektor. Pendataan ini adalah pintunya,” katanya.

Tohom yang juga Ketua Aglomerasi Watch ini mengatakan bahwa IKN harus menjadi contoh terbaik bagaimana kota baru dikelola dengan pendekatan aglomerasi modern.

“Pendekatan aglomerasi itu menuntut konsolidasi data lintas ruang. Dengan data yang valid, pemerintah dapat membaca mobilitas, mengelola migrasi, memprediksi kebutuhan layanan publik, dan menjaga keseimbangan antara pertumbuhan kota dengan kualitas lingkungan,” tuturnya.

Lebih jauh, Tohom menekankan bahwa kerja sama Otorita IKN–BPS akan memperkuat dasar hukum dan metodologi statistik nasional, sekaligus menyelaraskan IKN dengan standar kota berkelas dunia.

“Kita sedang membangun ibu kota yang merupakan pusat inovasi dan tata kelola. Maka, setiap fondasi harus diletakkan dengan presisi,” tegasnya.

[Redaktur: Rinrin Khaltarina]

Organisasi ini menilai inisiatif tersebut menunjukkan kolaborasi sehat antara pemerintah dan dunia usaha dalam mempercepat pemenuhan infrastruktur dasar pemerintahan di era Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Ketua Umum MARTABAT Prabowo–Gibran, KRT Tohom Purba, menilai langkah Intiland dan Nindya Karya harus menjadi contoh bagi BUMN maupun perusahaan swasta lain. 

“Model KPBU ini membuktikan bahwa dunia usaha bisa menjadi motor percepatan pembangunan sekaligus menciptakan pola kerja yang efisien, transparan, dan rendah risiko bagi pemerintah,” ujarnya, Senin (1/12/2025).

Tohom menjelaskan bahwa proyek perumahan menteri yang diprakarsai Intiland—seluas sedikitnya 7 hektare dengan nilai investasi sekitar Rp2,88 triliun—serta proyek delapan tower rumah susun ASN oleh Nindya Karya senilai Rp2,7 triliun, menunjukkan komitmen swasta dan BUMN dalam mengisi kebutuhan permukiman pemerintahan yang modern. 

Menurutnya, keberanian dua perusahaan itu masuk lebih awal melalui status pemrakarsa membuktikan tingkat kepercayaan tinggi terhadap arah pembangunan IKN di bawah pemerintahan baru.

Ia menekankan bahwa pembangunan hunian menteri berluas 390 meter persegi dengan skema DBFOMT, serta rumah susun ASN bertipologi 190 meter persegi, adalah fondasi penting bagi efektivitas kinerja birokrasi. 

“Hunian yang layak bukan sekadar tempat tinggal, tetapi merupakan prasyarat mental dan operasional agar pejabat negara fokus bekerja,” kata Tohom.

Tohom yang juga Ketua Aglomerasi Watch menambahkan bahwa pola KPBU yang memberikan kompensasi nilai 10 persen dan jaminan pemerintah justru menjadi model kolaborasi masa depan. 

“Skema KPBU ini strategis karena risiko finansial terukur, swasta mendapat kepastian, dan negara memperoleh infrastruktur berkualitas tanpa bebani APBN secara langsung. Inilah arsitektur pembiayaan publik modern yang perlu diperluas,” ujarnya.

Ia menilai kolaborasi seperti ini akan menciptakan pusat-pusat aglomerasi ekonomi baru yang menopang pertumbuhan kota, termasuk IKN. 

Karena itu, ia mendorong agar BUMN karya, pengembang properti, perusahaan besar di sektor energi, telekomunikasi, hingga perbankan ikut mengadaptasi model serupa untuk membangun fasilitas lain seperti pemukiman ASN, kawasan perkantoran, pusat riset, hingga infrastruktur sosial.

“Era Prabowo–Gibran membutuhkan keberanian dan inovasi. Jika semua pihak ikut terlibat seperti Intiland dan Nindya Karya, maka lompatan pembangunan akan terjadi lebih cepat dari yang kita bayangkan,” tegas Tohom.

[Redaktur: Rinrin Khaltarina]

MARTABAT menilai pengakuan global ini merupakan sinyal kuat bahwa transformasi IKN berada di jalur yang benar dan membuka kesempatan besar bagi Indonesia untuk memperkuat reputasi internasionalnya sebagai negara yang siap memasuki era baru pembangunan modern dan berkelanjutan. 

Atas pengakuan itu, MARTABAT mengajak seluruh elemen bangsa untuk meningkatkan dukungan terhadap agenda besar IKN sebagai proyek strategis jangka panjang.

Ketua Umum MARTABAT Prabowo-Gibran, KRT Tohom Purba, menyebut bahwa pujian The World adalah cerminan keberanian Indonesia menjalankan lompatan peradaban. 

“Ketika media global mengakui Nusantara sebagai kota paling visioner, itu bukan sekadar penghargaan, tetapi validasi terhadap arah baru pembangunan nasional. Pemerintah telah menempatkan Indonesia pada posisi yang jarang diambil negara berkembang: memulai kota masa depan dari nol, berbasis riset, teknologi, dan keberlanjutan,” kata Tohom, Jumat (28/11/2025).

Tohom menegaskan bahwa dukungan bangsa sangat dibutuhkan agar ekosistem utama IKN, baik pemerintahan, sosial, maupun teknologi, dapat berkembang maksimal. 

Ia menilai keberanian Presiden Prabowo Subianto melanjutkan percepatan pembangunan legislatif dan yudikatif di Nusantara menunjukkan komitmen politik yang kuat dan layak mendapat penguatan dari seluruh masyarakat. 

“IKN ini bukan proyek lima tahunan, ini proyek peradaban. Untuk menjadikannya simbol Indonesia Maju 2045, pemerintah dan masyarakat harus berada pada frekuensi yang sama: optimistis, visioner, dan berorientasi jangka panjang,” ujarnya.

Lebih jauh, Tohom menilai pendekatan futuristik yang diusung IKN, mulai dari energi surya, transportasi listrik, tata kota berbasis AI, hingga konsep mobilitas rendah emisi, merupakan bukti bahwa Nusantara tidak hanya dibangun untuk menjawab kebutuhan hari ini, tetapi juga mengantisipasi tantangan global masa depan. 

“Dunia sedang bergerak menuju kota yang adaptif terhadap iklim, cerdas secara teknologi, dan rendah emisi. IKN sudah berdiri di jalur itu sejak awal. Ini membuatnya punya peluang realistis menjadi role model pembangunan kota modern di Asia Tenggara,” tambahnya.

Tohom yang juga Ketua Aglomerasi Watch menambahkan bahwa ekosistem perkotaan di sekitar IKN harus diperkuat dengan perencanaan aglomerasi yang matang. Ia menilai sinergi antarwilayah akan menjadi kunci utama kesuksesan besar IKN.

“Aglomerasi Nusantara harus dikelola secara ilmiah dan berbasis data. Kota masa depan tidak boleh berdiri sendiri—ia harus menjadi episentrum pertumbuhan yang menarik wilayah sekitar. Ini momentum untuk membangun tata ruang Kalimantan paling modern dalam sejarah Indonesia,” tegasnya.

Tohom juga menyoroti kontribusi besar generasi muda, khususnya Gen Z ASN yang mulai mengisi hunian awal di Nusantara. Ia menyebut kehadiran mereka sebagai ‘energi peradaban’ yang akan menentukan kultur kerja dan kultur kota di masa depan. 

“Gen Z punya idealisme, minat teknologi tinggi, dan keberanian untuk mencoba hal baru. Nusantara membutuhkan spirit seperti itu. Mereka adalah lapisan pertama yang membentuk DNA kota masa depan,” ujarnya.

MARTABAT Prabowo-Gibran menegaskan kembali bahwa Indonesia perlu menyatukan dukungan politik, sosial, dan kultural agar IKN tidak hanya menjadi simbol pembangunan fisik, tetapi juga simbol transformasi nasional. 

“Masyarakat harus ikut berperan. Proyek ini telah mendapat pengakuan dunia, sekarang tugas kita memastikan bahwa IKN tumbuh sebagai kota unggul, kota aman, kota hijau, dan kota yang membanggakan Indonesia,” kata Tohom.

Sebelumnya, dalam laporan The World disebutkan bahwa Nusantara dinilai memiliki peluang besar menjadi kota masa depan yang memadukan teknologi modern, sistem berkelanjutan, dan ketahanan iklim. 

Media itu juga menyoroti langkah pemerintah Indonesia mempercepat pembangunan ekosistem pemerintahan, keberadaan generasi muda sebagai pionir, serta komitmen kuat OIKN dalam menjaga kualitas pembangunan. 

Kepala OIKN, Basuki Hadimuljono, menegaskan bahwa IKN adalah proyek strategis jangka panjang yang “harus dirawat seperti bayi” dan akan membawa Indonesia menuju kota unggul yang layak mendapat perhatian global.

[Redaktur: Rinrin Khaltarina]

Mereka menilai geliat investasi ini merupakan peluang besar, namun sekaligus menjadi pengingat bahwa pengusaha Indonesia seharusnya tampil lebih dominan di tanah sendiri. 

Pernyataan itu disampaikan menyusul laporan OIKN yang telah menerima 36 surat minat investasi (LoI) dari perusahaan-perusahaan China hingga 26 Mei 2025.

Ketua Umum MARTABAT Prabowo–Gibran, KRT Tohom Purba, menilai derasnya minat investor asing memang menjadi sinyal positif bagi percepatan pembangunan IKN, namun harus dibarengi upaya serius mendorong partisipasi pelaku usaha nasional. 

“Kalau perusahaan asing berani masuk dan melihat prospek besar, mestinya pengusaha kita justru lebih dulu berada di garis depan. Ini kesempatan besar untuk penguatan ekonomi nasional,” ujar Tohom, Senin (17/11/2025).

Menurutnya, pembangunan Ibu Kota Nusantara tidak boleh dipandang semata-mata sebagai proyek fisik, tetapi sebagai arena strategis untuk menumbuhkan ekosistem bisnis Indonesia. 

Ia menegaskan bahwa pemerintah juga perlu memastikan kebijakan yang memberi ruang dan keberpihakan bagi pelaku usaha lokal agar tidak menjadi tamu di negaranya sendiri.

Dalam pandangannya, keberadaan 36 LoI dari China mencerminkan kepercayaan internasional terhadap IKN. 

Namun jika tidak diimbangi oleh dominasi pengusaha dalam negeri, Indonesia akan kehilangan potensi multiplier effect paling penting: penciptaan nilai tambah dan kepemilikan ekonomi nasional.

“Kalau investor asing sudah membaca peluang ini, maka pengusaha Indonesia harus jauh lebih berani. Jangan tunggu sampai seluruh sektor strategis diisi oleh mereka baru kita bergerak,” tegasnya.

Tohom yang juga Ketua Aglomerasi Watch ini menambahkan bahwa pembangunan kota baru seperti IKN bukan hanya proyek infrastruktur, tetapi proses pembentukan pusat ekonomi baru. 

“Aglomerasi ekonomi adalah mesin pertumbuhan. Kalau pelaku usaha lokal tidak mengambil posisi strategis sejak awal, maka manfaat jangka panjang akan banyak mengalir ke pihak luar,” katanya. 

Ia mengungkapkan perlunya strategi terpadu agar bisnis nasional mampu menguasai rantai pasok, terutama di sektor-sektor bernilai tambah tinggi seperti teknologi digital, industri hijau, dan layanan perkotaan modern.

Menurut Tohom, pemerintah sebaiknya memperkuat mekanisme pendampingan, pembiayaan, dan perluasan akses bagi UMKM hingga korporasi nasional agar dapat ikut serta. 

“IKN ini laboratorium ekonomi masa depan. Kita harus memastikan bahwa yang tumbuh bukan hanya proyeknya, tapi juga pengusaha bangsanya,” ujarnya menutup pernyataannya.

Sebelumnya, Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengonfirmasi telah menerima 36 LoI dari perusahaan-perusahaan China yang tertarik berinvestasi di sektor energi, perumahan, teknologi digital, pengelolaan sampah, transportasi, hingga industri gaya hidup dan penyiaran. 

Sebagian besar minat investasi tersebut menggunakan skema KPBU, sementara sisanya melalui investasi langsung. Investor asing asal China, PT Delonix Bravo Investment, bahkan telah lebih dulu merealisasikan pembangunan Delonix Nusantara Commercial Complex dengan nilai investasi Rp500 miliar sebagai pionir. 

Total kerja sama investasi dengan China disebut telah mencapai sekitar Rp70 triliun.

[Redaktur: Rinrin Khaltarina]

Gerakan ini dinilai selaras dengan visi pemerintahan Prabowo-Gibran yang menempatkan Indonesia sebagai poros kemajuan baru dunia melalui penguatan diplomasi ekonomi, kemandirian energi, dan jejaring investasi hijau.

Ketua Umum MARTABAT Prabowo-Gibran, KRT Tohom Purba, menilai kerja sama internasional yang dijajaki Pemkab PPU merupakan bentuk inovasi kepemimpinan daerah yang berorientasi masa depan. 

Ia mengatakan, langkah itu menunjukkan bahwa pembangunan IKN tidak hanya soal infrastruktur, melainkan juga penciptaan ekosistem ekonomi global yang kolaboratif dan berkelanjutan.

“Langkah Pemkab PPU menggandeng Kanada memperlihatkan visi ekonomi daerah yang maju dan adaptif. Kanada memiliki rekam jejak kuat dalam inovasi energi terbarukan dan industri hijau. ini sejalan dengan arah pembangunan IKN yang mengedepankan keberlanjutan dan efisiensi,” ujar Tohom, di Jakarta, Rabu (12/11/2025).

Tohom menilai, kolaborasi tersebut bisa menjadi contoh ideal bagi daerah lain dalam membangun diplomasi ekonomi yang cerdas dan produktif. 

Ia mengungkapkan bahwa hubungan lintas negara bukan sekadar urusan investasi modal, tetapi juga pertukaran pengetahuan dan teknologi yang memberi nilai tambah bagi masyarakat lokal.

“Yang kita dorong sekarang adalah investment with purpose, investasi yang menghadirkan manfaat sosial, teknologi, dan kapasitas sumber daya manusia. PPU berada di jalur yang tepat untuk menjadi pilot project pembangunan hijau terintegrasi di kawasan IKN,” tambahnya.

Tohom yang juga Ketua Aglomerasi Watch ini menilai, langkah kolaboratif tersebut sejalan dengan konsep aglomerasi ekonomi yang menjadi pendorong utama daya saing wilayah sekitar IKN.

“Sebagai Ketua Aglomerasi Watch, saya melihat PPU telah membaca arah kebijakan nasional dengan sangat baik. Integrasi kawasan penyangga IKN membutuhkan sinergi antara pemerintah daerah, investor global, dan lembaga pendidikan. Model PPU-Kanada bisa menjadi benchmark bagi daerah lain,” jelasnya.

Lebih lanjut, Tohom menilai keberanian pemerintah daerah untuk membuka pintu kolaborasi global seperti ini mencerminkan semangat baru Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran, yakni membangun kemajuan berbasis nilai, etika, dan keberlanjutan.

“Inilah makna sesungguhnya dari Indonesia Emas 2045. Jadi, bukan hanya tentang pertumbuhan ekonomi, tapi tentang kedaulatan dalam kolaborasi global. PPU telah memulainya,” tutup Tohom.

[Redaktur: Rinrin Khaltarina]

Otorita IKN (OIKN) mencatat total komitmen investasi yang masuk telah menembus Rp225,02 triliun, menjadi bukti kuat bahwa proyek strategis nasional ini semakin diminati oleh investor dalam dan luar negeri. 

Menyikapi capaian tersebut, Organisasi Relawan Nasional MARTABAT Prabowo-Gibran menyampaikan apresiasi dan dukungannya terhadap langkah pemerintah dalam mempercepat pembangunan IKN.

Menurut MARTABAT, besarnya investasi ini harus diikuti dengan peningkatan kualitas fasilitas publik di daerah penyangga kawasan otorita, agar manfaat pembangunan IKN dapat dirasakan secara lebih merata oleh masyarakat lokal. 

Organisasi ini menilai bahwa arah kebijakan Presiden Prabowo yang menekankan pemerataan pembangunan nasional sejalan dengan semangat “Indonesia Maju dari Pinggiran”.

Ketua Umum MARTABAT Prabowo-Gibran, KRT Tohom Purba, menilai bahwa momentum investasi besar di IKN tidak boleh berhenti pada pembangunan infrastruktur inti saja. 

Ia menekankan pentingnya menata kawasan penyangga seperti Balikpapan, Samarinda, dan Kutai Kartanegara agar terintegrasi dengan sistem IKN.

“Investasi sebesar Rp225 triliun harus menjadi lokomotif kemajuan wilayah sekitar. Jangan sampai kawasan inti modern, tapi daerah penyangga tertinggal dalam hal fasilitas publik, transportasi, air bersih, dan pelayanan sosial,” ujar Tohom, Minggu (9/11/2025).

Lebih lanjut, Tohom menilai bahwa peran masyarakat lokal, pelaku UMKM, serta sektor pendidikan harus mendapat porsi besar dalam kebijakan pembangunan kawasan penyangga. 

Ia menyoroti pentingnya membangun ekosistem sosial dan ekonomi yang berkelanjutan agar IKN tidak menjadi “pulau urban” di tengah ketimpangan regional.

“Pemerintah sudah benar memperkuat pelatihan dan pemberdayaan masyarakat sekitar. Tapi perlu langkah lebih agresif, terutama dalam akses pendidikan vokasi, infrastruktur dasar, dan transportasi penghubung,” jelasnya.

Tohom yang juga Ketua Aglomerasi Watch ini menambahkan bahwa keberhasilan IKN sangat ditentukan oleh kualitas aglomerasi di kawasan penyangga. 

Ia menekankan pentingnya konsep “kota-kota pendukung IKN” yang saling terkoneksi dan berfungsi sebagai simpul ekonomi baru.

“Konsep aglomerasi harus menjadi fondasi perencanaan jangka panjang. Artinya, Balikpapan, Samarinda, Penajam, dan Kutai bukan hanya hinterland, tapi bagian dari ekosistem kota cerdas yang menopang IKN secara fungsional,” ujar Tohom.

Ia juga mengingatkan bahwa pembangunan fasilitas publik harus memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan dan tata ruang hijau. 

Dengan begitu, pembangunan IKN dan kawasan pendukungnya dapat menjadi model percontohan kota masa depan Indonesia.

“Presiden Prabowo memiliki visi kuat untuk mewujudkan IKN sebagai simbol pemerataan dan kemajuan nasional. MARTABAT siap menjadi jembatan aspirasi masyarakat agar semangat pembangunan itu benar-benar terasa dari pusat hingga daerah penyangga,” tutupnya.

[Redaktur: Sobar Bahtiar]

Menurut organisasi ini, kesepakatan batas wilayah bukan hanya pencapaian teknis, tetapi momentum penting untuk memastikan transformasi IKN menjadi Pemerintah Daerah Khusus (Pemdasus) pada tahun 2028 berjalan sesuai arah visi Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Dalam pernyataannya, MARTABAT menilai penegasan batas wilayah ini merupakan tonggak penting yang akan memperkuat kepastian hukum, efisiensi tata kelola, serta mencegah tumpang tindih kewenangan antara Otorita IKN dengan pemerintah daerah di sekitarnya. 

Langkah ini juga dianggap krusial dalam membangun kepercayaan publik dan investor terhadap masa depan IKN sebagai pusat pemerintahan yang modern, terintegrasi, dan berkeadilan.

Ketua Umum MARTABAT Prabowo-Gibran, KRT Tohom Purba, menyebut kesepakatan batas wilayah tersebut sebagai “titik balik administrasi yang bersejarah”. 

Menurutnya, kepastian batas bukan semata soal peta atau koordinat, melainkan pondasi dari sistem pemerintahan baru yang akan mengedepankan efisiensi dan kemandirian.

“Dengan batas yang jelas, Otorita IKN bisa melangkah ke fase berikutnya, yakni menjadi Pemerintah Daerah Khusus yang mandiri dalam mengatur, mengelola, dan mengembangkan wilayahnya tanpa bergantung pada struktur administratif provinsi atau kabupaten. Ini sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan desentralisasi cerdas yang dicanangkan pemerintahan Prabowo-Gibran,” ujar Tohom di Jakarta, Selasa (28/10/2025).

Tohom menilai, kejelasan batas ini akan memudahkan sinkronisasi tata ruang dan pelayanan publik, termasuk urusan administrasi kependudukan, perizinan investasi, dan penataan infrastruktur. 

Ia menekankan bahwa langkah ini harus diiringi dengan pembenahan kelembagaan dan kesiapan sumber daya manusia agar Otorita IKN dapat menjalankan fungsi pemerintahan yang efektif dan akuntabel.

“Pemdasus IKN 2028 bukan sekadar perubahan status hukum, tetapi perwujudan tata kelola baru yang menempatkan efisiensi dan integritas sebagai roh pemerintahan. Ini akan menjadi model baru bagi daerah lain di Indonesia,” tegas Tohom.

Lebih jauh, Tohom yang juga Ketua Aglomerasi Watch menyoroti pentingnya kolaborasi lintas wilayah dalam memastikan IKN tidak berdiri eksklusif, tetapi menjadi pusat pertumbuhan aglomerasi Kalimantan Timur yang terhubung dengan Balikpapan, Kutai Kartanegara, dan Penajam Paser Utara. Menurutnya, batas wilayah yang jelas justru memperkuat integrasi ekonomi dan sosial kawasan.

“Dalam konteks aglomerasi, batas itu bukan untuk memisahkan, melainkan untuk memperjelas tanggung jawab dan memperkuat sinergi. Dengan delineasi yang presisi, pembangunan antarwilayah akan saling menopang, bukan saling tumpang tindih,” jelasnya.

Tohom juga menekankan perlunya pendekatan berkeadilan dalam pembangunan IKN agar manfaatnya dirasakan hingga pelosok Kalimantan Timur. 

Ia memuji langkah pemerintah yang mengintegrasikan peningkatan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia ke dalam agenda pembangunan IKN.

“Keberhasilan IKN bukan hanya diukur dari megahnya gedung, tetapi dari sejauh mana masyarakat lokal menjadi bagian dari ekosistem kemajuan itu. Itulah esensi pembangunan yang berkeadilan,” pungkas Tohom.

Dengan penetapan batas wilayah yang kini sudah disepakati, berbagai pihak berharap IKN semakin siap menapaki fase baru dalam tata kelola pemerintahan yang efisien, modern, dan berbasis kepastian hukum, sebuah visi yang selaras dengan arah kebijakan nasional di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran.

[Redaktur: Rinrin Khaltarina]

Organisasi ini menilai, langkah tersebut merupakan bukti bahwa proyek IKN telah mendapat pengakuan internasional dan menjadi magnet baru bagi investasi global.

MARTABAT Prabowo–Gibran mendorong Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) untuk tidak berhenti pada kerja sama bilateral semata, tetapi memperluas jejaring hingga ke berbagai negara di kawasan Asia, Eropa, dan Timur Tengah. 

Menurut organisasi ini, semakin banyak negara yang berinvestasi, semakin kuat pula posisi IKN sebagai simbol kemajuan Indonesia di mata dunia.

Ketua Umum MARTABAT Prabowo–Gibran, KRT Tohom Purba, menilai langkah Pakistan merupakan sinyal positif sekaligus momentum untuk mempercepat penguatan ekosistem investasi di IKN. 

“Ini saat yang tepat bagi OIKN untuk membuka pintu lebih lebar. Jangan hanya menunggu, tapi aktif menjemput investor dari berbagai belahan dunia,” ujarnya, Kamis (23/10/2025).

Tohom menilai sektor pendidikan dan perumahan menjadi dua fondasi vital dalam membangun sebuah kota yang berkelanjutan.

Menurutnya, kehadiran investor dari Pakistan di kedua sektor tersebut akan membawa dampak jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan penduduk IKN.

“Ketika negara seperti Pakistan menaruh kepercayaan dengan membangun sekolah internasional dan proyek perumahan, itu berarti mereka melihat potensi besar Nusantara sebagai kota masa depan yang terbuka dan inklusif,” kata Tohom.

Tohom yang juga Ketua Aglomerasi Watch ini menekankan bahwa keberhasilan IKN tidak hanya diukur dari nilai investasi yang masuk, tetapi dari sejauh mana pembangunan tersebut mampu menciptakan keseimbangan antara pusat pemerintahan, pusat bisnis, dan kawasan pemukiman rakyat. 

“Konsep aglomerasi di IKN harus terintegrasi secara sosial, ekonomi, dan lingkungan. Jangan sampai IKN menjadi kota elitis yang hanya bisa dinikmati kelompok tertentu,” tegasnya.

Ia juga mendorong pemerintah melalui OIKN agar memastikan bahwa kerja sama investasi luar negeri tetap sejalan dengan prinsip kedaulatan ekonomi nasional. 

“Investasi asing harus menjadi katalis pembangunan, bukan pengendali arah pembangunan. Kuncinya adalah tata kelola yang transparan, adil, dan berpihak pada rakyat,” tambah Tohom.

Lebih jauh, Tohom menilai forum seperti Mahakam Investment Forum (MIF) 2025 merupakan langkah cerdas yang perlu digencarkan. Forum tersebut bukan hanya mempertemukan investor, tetapi juga memperlihatkan kesiapan Indonesia sebagai tuan rumah investasi dunia. 

“IKN harus menjadi etalase peradaban baru Indonesia. Dengan pendekatan terbuka dan profesional, kita bisa mengundang partisipasi dari negara manapun tanpa kehilangan kendali atas kedaulatan,” ujarnya.

Sebagai penutup, Tohom mengingatkan agar semangat kolaborasi internasional di IKN tidak sekadar bersifat seremonial. 

“Semua negara harus diberi ruang berkontribusi. Tapi yang terpenting, manfaatnya harus kembali ke rakyat Indonesia,” pungkasnya.

[Redaktur: Rinrin Khaltarina]

Bagi MARTABAT, transformasi menuju kota dunia tidak akan pernah tercapai jika kualitas sumber daya manusia -- khususnya para guru -- tidak ditingkatkan secara serius dan berkelanjutan.

Ketua Umum MARTABAT Prabowo-Gibran, KRT Tohom Purba, menegaskan bahwa pendidikan adalah urat nadi dari peradaban sebuah kota. 

“IKN tidak boleh hanya menjadi kota baru dengan bangunan megah. Ia harus memiliki ruh, dan ruh itu lahir dari guru yang memiliki pola pikir global dan bermental kompetitif,” ujar Tohom, Minggu (12/10/2025).

Menurutnya, komitmen OIKN menghadirkan pendidikan kelas dunia patut diapresiasi karena dimulai dari fondasi paling strategis: pembentukan growth mindset para pendidik. 

“Selama ini pembangunan sering dimulai dari infrastruktur fisik. IKN mengawali dari manusia. Ini langkah visioner yang harus disorot,” lanjutnya.

Pada Senin (6/10/2025), ratusan guru dari wilayah delineasi IKN berkumpul di Multifunction Hall Kantor Kemenko 3, KIPP IKN, mengikuti pelatihan intensif yang menghadirkan pendidik lulusan University College London (UCL), Galih Sulistyaningra. 

Program ini menekankan pentingnya kepercayaan diri guru lokal untuk naik kelas dan beradaptasi dengan standar internasional.

MARTABAT Prabowo-Gibran menilai hadirnya sosok pendidik berkelas dunia ke dalam ekosistem guru IKN adalah penanda bahwa Nusantara tidak sekadar memindahkan administrasi pemerintahan, tetapi sedang membangun pusat peradaban baru yang menyerap praktik pendidikan terbaik dunia. 

“Jika guru dilatih untuk berpikir seperti pendidik global, maka murid-muridnya kelak tidak hanya menjadi warga kota, tetapi warga dunia,” kata Tohom.

Tohom yang juga Ketua Aglomerasi Watch ini menambahkan bahwa pendekatan ini sejalan dengan konsep kota modern yang tidak lagi bertumpu pada beton dan aspal, melainkan pada jejaring pengetahuan dan daya saing manusia. 

“Saya mengamati dinamika aglomerasi kota-kota maju dunia. Semuanya punya satu kesamaan: mereka memulai dari sistem pendidikan yang adaptif. IKN sedang menuju ke arah itu,” ujarnya.

Ia juga menyoroti pentingnya pemerataan akses pelatihan, tidak hanya terfokus pada kawasan inti IKN. 

“Guru di luar lingkar pusat IKN juga harus disertakan. Kalau hanya inti kota yang maju, maka ekosistem aglomerasi tidak terbentuk. Kita tidak ingin IKN menjadi menara gading, tetapi pusat gravitasi kemajuan yang menyebar ke wilayah sekitarnya,” tegasnya.

MARTABAT Prabowo-Gibran berharap OIKN melanjutkan pola ini sebagai gerakan nasional. 

Menurut mereka, ketika guru lokal mulai percaya diri dan mendapat akses pada standar global, maka Indonesia tidak hanya membangun ibu kota baru, tetapi juga membangun cara berpikir baru sebagai bangsa.

[Redaktur: Rinrin Khaltarina]

MARTABAT menegaskan, kesiapan infrastruktur ini bukan hanya simbol administrasi, melainkan sinyal kuat bagi komunitas internasional bahwa Nusantara siap menjadi pusat diplomasi dan investasi global.

Ketua Umum MARTABAT Prabowo-Gibran, KRT Tohom Purba, menyebut langkah Otorita IKN tersebut sebagai milestone penting dalam pembangunan kota yang berstandar internasional. 

“Penyediaan lahan seluas 63 hektare untuk kompleks kedutaan besar menunjukkan bahwa IKN tidak sekadar proyek pemindahan ibu kota, tetapi transformasi menuju kota diplomatik berkelas dunia. Ini menegaskan keseriusan pemerintah dalam membangun ibu kota yang inklusif dan berdaya saing global,” ujar Tohom di Jakarta, Senin (7/10)/2025.

Menurutnya, penyiapan kawasan diplomatik juga menandakan kepercayaan diri Indonesia di mata dunia. 

“Kawasan diplomatik bukan hanya tempat perwakilan negara sahabat, tapi juga simbol keterbukaan dan stabilitas politik. Negara mana pun yang memindahkan kedutaannya ke IKN berarti memberi pengakuan terhadap kredibilitas Indonesia sebagai pusat pemerintahan yang visioner dan aman,” tambahnya.

Tohom menilai, langkah ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menempatkan IKN sebagai kota global yang berlandaskan teknologi hijau dan tata ruang cerdas. 

Ia menilai, pembangunan kompleks diplomatik tersebut harus diikuti dengan ketersediaan fasilitas modern seperti area bisnis, hunian ramah lingkungan, hingga akses transportasi publik yang efisien.

“Diplomatic compound itu tidak bisa berdiri sendiri. Ia harus terintegrasi dengan sistem transportasi massal, infrastruktur digital, dan keamanan cerdas yang menjadikan diplomat merasa nyaman dan produktif di IKN,” jelasnya.

Tohom yang juga Ketua Aglomerasi Watch ini menegaskan bahwa pembangunan kawasan diplomatik harus menjadi bagian dari rencana besar aglomerasi IKN sebagai pusat pertemuan peradaban dunia. 

“IKN dirancang bukan hanya sebagai ibu kota pemerintahan, tapi juga episentrum ekonomi, teknologi, dan budaya baru Indonesia. Penyiapan lahan untuk kedutaan besar ini adalah bagian dari upaya menyiapkan Nusantara agar sejajar dengan kota dunia seperti Canberra, Brasília, atau Putrajaya,” ungkapnya.

Ia menambahkan, keberadaan kompleks diplomatik seluas 63 hektare akan memberi efek domino pada pertumbuhan kawasan sekitarnya, terutama sektor jasa, pendidikan internasional, dan perdagangan. 

“Bayangkan dampak ekonominya. Dengan hadirnya kedutaan dari berbagai negara, akan tumbuh sekolah internasional, kawasan bisnis, pusat kuliner, hingga ekosistem ekonomi kreatif. Ini bukan sekadar pembangunan fisik, tapi katalis transformasi sosial-ekonomi di Kalimantan Timur,” kata Tohom.

Tohom juga menyoroti pentingnya koordinasi antara Otorita IKN, Kementerian Luar Negeri, dan pemerintah daerah agar pembangunan kawasan diplomatik berjalan selaras dengan nilai keberlanjutan dan efisiensi lahan. 

“Kita harus memastikan kawasan ini ramah lingkungan, menggunakan energi hijau, dan menjadi contoh kota masa depan yang harmonis antara teknologi dan alam,” tegasnya.

Menurut Tohom, langkah IKN menyiapkan lahan diplomatik menunjukkan bahwa Indonesia sudah menyiapkan wajah baru untuk dunia internasional. 

“Kita tidak hanya membangun kota, tetapi menanamkan identitas baru bangsa: Indonesia yang modern, berwawasan global, namun tetap berakar pada kearifan lokal,” ujarnya.

Sebelumnya, Otorita IKN bersama Kementerian Luar Negeri telah menyampaikan bahwa lahan seluas 62,9 hektare disiapkan untuk pembangunan diplomatic compound bagi kedutaan besar berbagai negara sahabat. 

Kawasan ini akan dilengkapi fasilitas perdagangan, sekolah internasional, hunian diplomat, serta ruang terbuka hijau. Sejumlah negara, termasuk Bangladesh, telah menyatakan minat dan kesiapan untuk memindahkan kantor kedutaannya ke Nusantara pada 2028.

[Redaktur: Sobar Bahtiar]

Bagi MARTABAT, komitmen Negeri Sarawak untuk menanamkan modalnya di kawasan Otorita IKN adalah sinyal penting yang menegaskan posisi IKN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di Asia Tenggara.

Ketua Umum MARTABAT Prabowo-Gibran, KRT Tohom Purba, menilai pernyataan Wakil Perdana Menteri Sarawak, Datuk Amar Haji Awang Tengah bin Ali Hasan, yang menyebut IKN sebagai game changer ASEAN, memiliki makna yang jauh lebih luas dari sekadar simbol kerja sama lintas negara. 

“Investasi dari Sarawak bukan hanya memberi nilai tambah pada pembangunan fisik, tetapi juga memperkuat legitimasi IKN sebagai magnet ekonomi kawasan. Ini bisa menjadi model integrasi baru di Asia Tenggara,” ungkap Tohom, Jumat (3/10/2025).

Menurut Tohom, kehadiran delegasi Sarawak yang dipimpin langsung oleh Wakil Perdana Menteri dan sejumlah pejabat strategis menunjukkan adanya keseriusan serta arah yang jelas. 

Ia menegaskan, investasi lintas sektor yang ditawarkan Sarawak akan memberi manfaat bagi Indonesia, khususnya dalam mempercepat pembangunan ekosistem ekonomi hijau, inklusif, dan berbasis kolaborasi regional.

“Jika IKN mampu menjadi simpul konektivitas bisnis, investasi, dan kebudayaan ASEAN, maka dampaknya akan sangat besar bagi Indonesia. Kita bicara tentang multiplier effect yang menyentuh banyak sektor, dari perdagangan hingga pariwisata, dari UMKM hingga industri kreatif,” jelasnya.

Tohom yang juga Ketua Aglomerasi Watch ini menambahkan, investasi Sarawak akan memberi akselerasi bagi IKN untuk menjadi pusat gravitasi baru di Asia Tenggara. 

“Dalam konteks aglomerasi, IKN berpotensi menjadi episentrum pertumbuhan lintas batas. Dukungan Sarawak akan mempertegas peran IKN bukan hanya sebagai pusat pemerintahan, tapi juga sebagai penghubung antarwilayah yang strategis,” tegasnya.

Ia menilai, simbolik penanaman pohon Meranti di Plaza Bhineka oleh delegasi Sarawak bersama Otorita IKN bukan sekadar seremoni, melainkan pesan kuat tentang komitmen pembangunan berkelanjutan. 

Menurutnya, langkah-langkah seperti ini perlu terus dikembangkan agar investasi yang masuk benar-benar membawa keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan.

Tohom juga menggarisbawahi bahwa kolaborasi lintas negara ini akan semakin memperkokoh posisi Indonesia dalam peta geopolitik kawasan. 

“Dengan adanya investasi dari Sarawak, maka IKN benar-benar akan tampil sebagai game changer ASEAN. Ini momentum yang harus dijaga, karena bisa memperkuat bargaining position Indonesia dalam diplomasi ekonomi dan politik regional,” tandasnya.

Sebelumnya, Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN, Sudiro Roi Santoso, menegaskan pihaknya siap memfasilitasi masuknya investasi dari Sarawak, baik skala besar maupun usaha kecil. 

Menurutnya, minggu depan Otorita IKN akan menyampaikan prosedur serta rencana proyek kepada calon investor.

[Redaktur: Sobar Bahtiar]

MARTABAT menilai, masuknya 15 calon investor asal Kazakhstan ke dalam radar pembangunan IKN menunjukkan bahwa proyek ini bukan sekadar gagasan, melainkan sudah menjadi magnet global. 

“Ini bukti bahwa Indonesia tengah berdiri sejajar dengan negara-negara yang mampu menawarkan iklim investasi berkualitas,” demikian sikap resmi organisasi tersebut.

Ketua Umum MARTABAT Prabowo-Gibran, KRT Tohom Purba, menegaskan bahwa kehadiran Kazakhstan membawa pesan penting bagi dunia internasional. 

Menurutnya, Astana yang baru berusia 28 tahun telah membuktikan diri sebagai kota modern dengan tata ruang visioner. 

“Astana adalah model yang tepat untuk IKN. Mereka datang bukan hanya untuk menjajaki, tapi untuk berbagi pengalaman konkret dan menanamkan modal. Ini langkah yang harus disambut dengan kebijakan yang gesit dan strategi yang berorientasi jangka panjang,” ujar Tohom.

Lebih lanjut, Tohom mengingatkan bahwa sektor investasi yang ditawarkan Kazakhstan—mulai dari konstruksi, transportasi, kecerdasan buatan, hingga solusi kota pintar—sangat relevan dengan kebutuhan IKN. 

“Inilah saatnya Indonesia membuka pintu selebar-lebarnya, namun tetap cermat dalam memilih mitra. Jangan sampai kita hanya mengejar jumlah investasi, tapi mengabaikan kualitas, keberlanjutan, dan dampaknya terhadap masyarakat lokal,” katanya.

Ia juga menyoroti peran diplomasi ekonomi yang dimainkan oleh Duta Besar RI untuk Kazakhstan, Fadjroel Rachman, yang memimpin langsung pertemuan hybrid dengan para calon investor. 

“Diplomasi yang efektif akan menciptakan jembatan antara visi pembangunan IKN dengan kepercayaan investor global. Dari sinilah reputasi Indonesia sebagai pusat investasi dunia bisa terus dikukuhkan,” tambahnya.

Tohom, yang juga Ketua Aglomerasi Watch, menilai bahwa investasi internasional di IKN tidak hanya memberi nilai finansial, tetapi juga memperkuat pertumbuhan ekonomi di sekitar Kalimantan Timur. 

“Kita harus melihat ini sebagai pemicu lahirnya pusat pertumbuhan baru. Investasi Kazakhstan akan menarik ekosistem pendukung: industri kreatif, teknologi, transportasi modern, hingga jasa keuangan. Jika dikelola dengan benar, ini akan menjadi katalis Indonesia menuju 2045,” tegasnya.

Dengan semakin derasnya arus modal dari berbagai negara, Tohom menekankan pentingnya pengawasan publik. 

“IKN harus menjadi etalase transparansi. Rakyat berhak tahu sejauh mana investasi asing berkontribusi bagi kesejahteraan nasional. Ke depan, saya optimistis IKN bukan hanya pusat pemerintahan, tapi juga episentrum ekonomi dunia,” pungkasnya.

[Redaktur: Sobar Bahtiar]

Dukungan penuh terhadap perluasan kapasitas KKT disuarakan langsung oleh jajaran pengurus MARTABAT sebagai bentuk kontribusi nyata bagi agenda strategis pemerintahan Prabowo-Gibran.

Ketua Umum MARTABAT Prabowo-Gibran, KRT Tohom Purba, menegaskan bahwa KKT bukan sekadar terminal peti kemas biasa, melainkan simpul logistik yang menentukan kepercayaan investor dan kelancaran rantai pasok. 

“Jika pemerintah serius menjadikan IKN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru, maka infrastruktur logistik seperti KKT harus diperbesar kapasitasnya. Tanpa itu, suplai material dan distribusi barang bisa tersendat, yang akhirnya menurunkan daya tarik investasi,” kata Tohom di Jakarta, Jumat (26/9/2025).

Ia menyoroti kapasitas penanganan 240.000 TEU per tahun yang dimiliki KKT saat ini masih tergolong terbatas, terutama untuk menopang proyek jangka panjang seperti pembangunan IKN dan kawasan industri berbasis energi hijau di Kalimantan. 

“Kita bicara masa depan puluhan tahun, bukan sekadar lima tahun ke depan. Maka perencanaan kapasitas KKT harus dikalibrasi ulang, minimal dua kali lipat dari yang ada saat ini,” ujarnya.

Tohom menjelaskan bahwa KKT memiliki posisi strategis karena berada di Teluk Balikpapan dan langsung terhubung dengan jalur ALKI II. 

“Inilah pintu gerbang maritim Kalimantan. Jadi, memperbesar KKT sama artinya dengan memperbesar peluang ekspor-impor, memperlancar distribusi antarpulau, dan memperkuat bargaining Indonesia di jalur logistik global,” jelasnya.

Lebih jauh, Tohom yang juga Ketua Aglomerasi Watch ini menambahkan bahwa pengembangan KKT bukan hanya urusan teknis pelabuhan, tetapi menyangkut tata ruang aglomerasi wilayah Kalimantan Timur. 

“Pelabuhan adalah nadi aglomerasi. Tanpa logistik yang andal, konektivitas kawasan industri Balikpapan, Samarinda, hingga kawasan penyangga IKN akan timpang. Maka penguatan KKT harus dipandang sebagai strategi aglomerasi ekonomi, bukan proyek parsial,” tegasnya.

Tohom juga mengingatkan bahwa transformasi digital yang sudah dilakukan KKT, seperti sistem informasi terintegrasi dan elektrifikasi container crane, harus ditingkatkan lebih jauh. 

“Digitalisasi ini bagus, tapi ke depan perlu ada dukungan penuh dari pemerintah pusat dalam hal kebijakan fiskal, regulasi, hingga kepastian investasi. Jangan sampai KKT menjadi bottleneck justru di saat IKN membutuhkan logistik tercepat dan terandal,” ujarnya.

Sebelumnya, Direktur Utama KKT, Enriany Muis, menyebut pelabuhan ini telah berkontribusi signifikan terhadap perekonomian Kalimantan Timur melalui aktivitas bongkar muat antarpulau maupun ekspor-impor selama 13 tahun terakhir. 

Enriany juga menegaskan bahwa elektrifikasi crane di KKT sudah membantu mengurangi emisi, sejalan dengan visi pembangunan IKN yang berwawasan lingkungan.

[Redaktur: Rinrin Khaltarina]

Menurut organisasi ini, konsep ini bukan hanya soal menghadirkan destinasi wisata, melainkan menciptakan fondasi ekonomi kreatif yang akan menopang keberlanjutan IKN di masa depan.

Ketua Umum MARTABAT Prabowo-Gibran, KRT Tohom Purba, menegaskan bahwa kunci keberhasilan desa wisata di IKN adalah sosialisasi masif kepada masyarakat lokal. 

“Kita tidak bisa hanya mengandalkan pembangunan fisik dan infrastruktur. Keterlibatan masyarakat adalah faktor penentu agar desa wisata benar-benar menjadi motor ekonomi yang hidup. Sosialisasi harus menyentuh langsung warga, memberi pemahaman bahwa mereka bukan sekadar penonton, tetapi pemain utama dalam ekosistem IKN,” ujarnya, Minggu (21/9/2025).

Tohom menilai, desa wisata mampu menghadirkan multiplier effect yang luas. Mulai dari UMKM, kerajinan tangan, kuliner lokal, hingga seni pertunjukan bisa mendapat ruang tumbuh. 

“Kalau desa wisata dikelola secara profesional, dampaknya bukan hanya pada turis, tetapi juga pada daya hidup masyarakat asli Kalimantan. Mereka akan menjadi pelaku ekonomi yang mandiri, sekaligus penjaga budaya,” katanya.

Lebih lanjut, ia menggarisbawahi pentingnya model pembangunan yang inklusif. Menurutnya, pemerintah dan otorita IKN harus memastikan bahwa desa wisata tidak hanya menjadi etalase untuk pendatang, melainkan ruang pemberdayaan bagi warga lokal.

“Inilah momentum besar untuk memutus ketergantungan pada sumber daya alam tak terbarukan. Desa wisata bisa menjadi wajah baru ekonomi hijau dan berkelanjutan,” jelasnya.

Tohom yang juga Ketua Aglomerasi Watch ini mengatakan bahwa pembangunan IKN tidak bisa dipandang hanya sebagai proyek urban modern, melainkan sebagai proyek aglomerasi sosial-ekonomi yang menuntut integrasi. 

“IKN akan didatangi ratusan ribu penduduk baru. Kalau tidak dikelola dengan kearifan lokal, ada risiko ketimpangan. Desa wisata adalah cara elegan untuk menyeimbangkan modernitas dengan akar budaya,” tegasnya.

Sebelumnya, Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, menyampaikan bahwa desa wisata akan menjadi ujung tombak estetika dan ekonomi IKN. 

Ia menilai Kalimantan Timur perlu mencontoh keberhasilan Bali dalam mengelola pariwisata secara profesional, serta mengajak pihak swasta, termasuk perusahaan tambang dan perkebunan, untuk menyalurkan CSR mereka demi mendukung desa wisata.

[Redaktur: Sobar Bahtiar]

Dukungan ini sekaligus menjadi sinyal bahwa relawan siap mengawal keberhasilan proyek strategis nasional tersebut hingga tuntas.

Ketua Umum MARTABAT Prabowo-Gibran, KRT Tohom Purba, menilai instruksi Presiden merupakan langkah berani yang menunjukkan konsistensi dalam membangun visi besar bangsa. 

“Target tiga tahun adalah sinyal politik yang jelas bahwa negara tidak boleh berlama-lama dalam transisi. IKN harus berdiri dengan perangkat lengkap, dari eksekutif, legislatif, hingga yudikatif, agar pemindahan ibu kota benar-benar bermakna,” ujarnya di Jakarta, Jumat (12/9/2025).

Menurut Tohom, ketegasan Presiden Prabowo sekaligus menjadi dorongan moral bagi seluruh kementerian, lembaga, hingga otorita IKN untuk bergerak cepat. 

Ia menegaskan bahwa tidak boleh ada alasan teknis maupun birokratis yang memperlambat pembangunan. 

“Proyek ini bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan transformasi peradaban. Jika kita konsisten, IKN akan menjadi simbol kedaulatan dan modernitas Indonesia,” tegasnya.

Lebih lanjut, Tohom menyebut bahwa pembangunan IKN harus dipandang bukan hanya sebagai proyek infrastruktur, tetapi juga sebagai pusat gravitasi ekonomi baru di luar Jawa. 

“IKN akan menciptakan ekosistem baru yang membuka ruang investasi, mendorong pemerataan pembangunan, dan memecah konsentrasi penduduk Jakarta yang sudah terlalu padat,” katanya.

Tohom yang juga Ketua Aglomerasi Watch ini mengatakan bahwa percepatan pembangunan IKN akan berdampak besar terhadap pertumbuhan wilayah penyangga. 

Menurutnya, kota-kota satelit di Kalimantan Timur harus dipersiapkan dengan matang, baik dari segi transportasi, energi, maupun konektivitas digital. 

“Jangan sampai IKN menjadi pulau megah di tengah ketimpangan. Konsep aglomerasi harus dikawal agar IKN menyatu dengan daerah sekitarnya, bukan berdiri sendiri,” jelasnya.

Ia menambahkan, konsumen dan masyarakat luas akan merasakan manfaat nyata jika pembangunan IKN dipercepat secara terukur. 

Mulai dari pembukaan lapangan kerja baru, peningkatan layanan publik, hingga terciptanya standar hidup yang lebih layak. 

“Visi Presiden Prabowo ini harus diterjemahkan ke dalam kerja nyata yang terukur, bukan wacana yang berlarut-larut,” pungkas Tohom.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, untuk menuntaskan pembangunan IKN dalam waktu tiga tahun. 

Prasetyo memastikan seluruh perangkat eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus segera diselesaikan agar syarat pemindahan ibu kota dari Jakarta terpenuhi.

[Redaktur: Sobar Bahtiar]

Menurut organisasi ini, minat investor dari negara tetangga merupakan sinyal positif bahwa IKN benar-benar menjadi pusat perhatian kawasan regional maupun internasional.

Ketua Umum MARTABAT Prabowo–Gibran, KRT Tohom Purba, menilai ketertarikan Brunei merupakan bukti bahwa pembangunan IKN tidak hanya dilihat dari perspektif domestik, tetapi juga dari kacamata global. 

“Kehadiran investor Brunei menunjukkan bahwa IKN memiliki daya tarik dan kredibilitas. Ini bukan hanya proyek nasional, tapi sudah menjadi magnet investasi kawasan. Dengan masuknya Brunei, peluang kerja sama lintas sektor akan semakin terbuka,” ujar Tohom di Jakarta, Kamis (4/9/2025).

Tohom menegaskan bahwa Brunei memiliki rekam jejak kuat dalam investasi sektor energi, konstruksi, hingga pariwisata. Kehadiran perusahaan-perusahaan besar dari Brunei, menurutnya, bisa menjadi katalis penting bagi ekosistem bisnis di Nusantara. 

“Investor asing cenderung melihat faktor kepastian, akses, dan stabilitas. Jika Brunei saja sudah berani melangkah, maka ini akan mendorong negara lain untuk ikut berpartisipasi,” tegasnya.

Lebih lanjut, Tohom yang juga Ketua Aglomerasi Watch ini mengatakan bahwa rencana investasi tersebut sejalan dengan misi IKN sebagai kota masa depan yang berbasis kemitraan global. 

Ia menilai, Brunei memiliki kesamaan visi dalam mendorong pembangunan berkelanjutan dan efisiensi birokrasi. 

“Kehadiran investor Brunei bisa memperkuat aglomerasi ekonomi di Kalimantan, terutama dalam sektor logistik dan pariwisata yang memiliki potensi luar biasa. Dari sudut pandang kawasan, ini akan mempercepat konektivitas regional,” tambahnya.

Ia juga menekankan bahwa investasi asing harus tetap diarahkan pada prinsip keberlanjutan dan pemberdayaan masyarakat lokal.

“Yang paling penting adalah memastikan manfaatnya langsung dirasakan masyarakat. Jangan sampai IKN hanya menjadi etalase megaproyek, tetapi harus benar-benar menjadi mesin penggerak ekonomi rakyat,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menyambut baik kunjungan Dubes RI untuk Brunei Darussalam Achmad Ubaedillah bersama rombongan pengusaha Brunei. 

Ia menegaskan, Otorita IKN berkomitmen memberikan kemudahan berusaha dan menjadikan Nusantara sebagai kawasan percontohan birokrasi yang efisien sekaligus adaptif terhadap kebutuhan dunia usaha. 

[Redaktur: Rinrin Khaltarina]

Menurut organisasi ini, langkah tersebut penting untuk memastikan kelanjutan proyek Multi Years Contract (MYC) yang sebelumnya ditangani Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dapat rampung tepat waktu dan sesuai standar.

Ketua Umum MARTABAT Prabowo-Gibran, KRT Tohom Purba, menegaskan bahwa alih kelola ini merupakan langkah strategis.

“Transisi dari Kementerian PU ke OIKN seharusnya tidak menimbulkan hambatan. Dengan struktur baru ini, proyek yang tersisa bisa dituntaskan dengan fokus, efisiensi, dan pengawasan lebih ketat,” ujarnya, Minggu (30/8/2025).

Tohom menyebutkan pentingnya kesinambungan manajemen proyek agar ambisi pembangunan IKN tidak terhambat. 

“IKN bukan hanya simbol ibu kota baru, tetapi pusat gravitasi ekonomi dan inovasi. 

Setiap proyek yang tertunda, sekecil apapun, bisa mempengaruhi kualitas infrastruktur dan daya tarik investasi. OIKN harus hadir sebagai pengawal proyek yang memastikan target selesai sesuai jadwal,” kata Tohom.

Lebih jauh, Tohom yang juga Ketua Aglomerasi Watch ini menyoroti aspek perencanaan jangka panjang. Menurutnya, perpindahan pengelolaan proyek ke OIKN harus diiringi dengan monitoring yang ketat agar standar mutu tetap terjaga. 

“Perencanaan yang matang dan pengawasan yang konsisten adalah kunci agar IKN bisa menjadi ibu kota modern yang efisien dan berkelanjutan. Tidak hanya tuntas, tetapi juga berkualitas,” jelas Tohom.

Sebelumnya, Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti, mengonfirmasi masih ada sejumlah proyek MYC yang belum rampung, salah satunya jalan tol. 

Ia optimis seluruh proyek akan tuntas paling lambat tahun 2026 karena anggaran yang tersedia sudah siap. 

Menteri PU Dody Hanggodo juga menegaskan bahwa proyek yang tersisa akan diteruskan oleh OIKN di bawah kepemimpinan Basuki Hadimuljono, memastikan pembangunan IKN tetap berjalan lancar.

Keputusan ini mendapat sorotan positif dari kalangan pengamat, termasuk relawan dan aktivis pembangunan, karena menegaskan komitmen pemerintah untuk menyelesaikan IKN sesuai target. 

MARTABAT Prabowo-Gibran menekankan dukungan penuh terhadap langkah OIKN, sekaligus mendorong koordinasi yang lebih intensif antara pihak pengelola, kontraktor, dan pemerintah daerah agar pembangunan berjalan tanpa hambatan.

Dengan kelanjutan proyek oleh OIKN, diharapkan seluruh infrastruktur IKN akan rampung pada 2028, siap mendukung aktivitas pemerintahan, ekonomi, dan sosial di ibu kota baru.

[Redaktur: Rinrin Khaltarina]

Penempatan pasukan elite TNI AL itu dinilai bukan hanya memperkuat pertahanan, tetapi juga mempercepat hadirnya infrastruktur pendukung yang akan membuat IKN semakin siap menjadi pusat pemerintahan baru.

Ketua Umum MARTABAT Prabowo-Gibran, KRT Tohom Purba, menegaskan bahwa keputusan ini mencerminkan konsistensi pemerintah dalam membangun IKN secara terintegrasi antara aspek keamanan, infrastruktur, dan tata ruang. 

“Pembangunan batalyon marinir di IKN bukan sekadar penguatan militer, tapi juga akselerator infrastruktur karena keberadaan pasukan ini membutuhkan dukungan logistik, transportasi, dan fasilitas yang memadai,” ujarnya, Sabtu (16/8/2025).

Tohom mengurai bahwa kehadiran batalyon marinir akan menciptakan efek domino positif terhadap percepatan pembangunan, mulai dari pembukaan akses jalan baru, penyediaan perumahan prajurit, hingga meningkatnya arus distribusi logistik. 

“Ketika prajurit ditempatkan di IKN, otomatis akan ada percepatan pada semua lini pendukung, dan itu akan menggerakkan sektor ekonomi lokal,” jelasnya.

Tohom yang juga Ketua Aglomerasi Watch ini mengatakan bahwa penempatan satuan marinir di IKN akan memperkuat daya tarik investasi, baik domestik maupun internasional. 

“Investor akan merasa lebih aman ketika melihat bahwa pusat pemerintahan dijaga oleh pasukan elite dengan alutsista lengkap. Stabilitas keamanan adalah pondasi utama bagi pertumbuhan kawasan,” paparnya.

Ia juga menyoroti bahwa langkah TNI AL yang memperkuat wilayah strategis seperti IKN sejalan dengan agenda besar menjadikan kawasan ini sebagai simpul pertumbuhan Kalimantan dan Indonesia Timur. 

“Jika kawasan otorita IKN aman, maka konektivitas dengan kota-kota satelit akan berkembang pesat. Ini selaras dengan konsep aglomerasi yang mendorong pertumbuhan wilayah secara terpadu,” imbuhnya.

Sebelumnya, Komandan Korps Marinir (Dankormar) Mayor Jenderal TNI Endi Supardi mengungkapkan rencana pembentukan lima batalyon infanteri marinir baru, salah satunya akan ditempatkan di IKN. Batalyon lainnya akan dibangun di Jakarta, Lampung, Ambon, dan Natuna. 

Penempatan di IKN disebut sebagai prioritas, sementara lokasi lain seperti Natuna masih dalam kajian logistik. 

“Masalah logistik dan anggaran menjadi faktor penting, namun untuk IKN, sinyal penguatan pertahanan sudah jelas,” kata Endi.

Selain itu, Kepala Staf TNI AL (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali juga mengumumkan peningkatan status 14 Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) menjadi Komando Daerah TNI AL (Kodaeral), termasuk yang berada di wilayah strategis seperti Jakarta dan IKN, untuk memperkuat pertahanan maritim nasional.

[Redaktur: Sobar Bahtiar]

Ketua Umum MARTABAT Prabowo-Gibran, KRT Tohom Purba, menilai langkah Presiden yang memerintahkan Otorita IKN untuk bekerja keras menyelesaikan pembangunan adalah sinyal kuat bahwa pemerintah tidak ingin proyek strategis nasional ini tertunda. 

Menurutnya, kepastian arah kebijakan dari kepala negara menjadi kunci agar penyelesaian infrastruktur inti, termasuk kompleks legislatif, yudikatif, dan fasilitas pendukung, dapat rampung dalam target waktu yang sudah ditetapkan.

"Presiden menunjukkan komitmen penuh, bahkan ketika Keppres pemindahan ibu kota belum diteken. Pesan beliau jelas: IKN harus siap secara sarana dan prasarana sebelum menjadi pusat pemerintahan. Ini bukan hanya soal fisik bangunan, tetapi kesiapan ekosistem kota yang terintegrasi," kata Tohom di Jakarta, Senin (11/8/2025).

Tohom menambahkan, keberanian Presiden menetapkan anggaran sebesar Rp 48,8 triliun untuk kelanjutan IKN periode 2025–2029 menunjukkan bahwa visi pembangunan tersebut bukan sekadar wacana politik, melainkan rencana jangka panjang yang realistis dan terukur. 

"Kita bicara tentang masa depan pemerintahan dan pusat ekonomi baru Indonesia. Keputusan ini akan mempengaruhi daya saing nasional di masa mendatang," ujarnya.

Tohom yang juga Ketua Aglomerasi Watch ini mengingatkan bahwa pemindahan ibu kota ke IKN akan mengubah pola pertumbuhan wilayah di Kalimantan Timur dan sekitarnya. 

“Kita harus memastikan tata kelola ruang wilayah tetap terkendali. Jangan sampai pembangunan hanya memindahkan masalah kemacetan, kepadatan, atau ketimpangan dari Jakarta ke lokasi baru,” tegasnya.

Ia mengapresiasi pernyataan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang menyebut pemerintah tetap berkomitmen menyelesaikan pembangunan secepat mungkin, meskipun Keppres pemindahan ibu kota masih menunggu. 

Menurut Tohom, hal ini menunjukkan adanya sinkronisasi antara visi Presiden dan langkah kementerian terkait.

"Kecepatan, kualitas, dan transparansi pelaksanaan proyek IKN akan menjadi tolok ukur keberhasilan pemerintahan saat ini. Masyarakat, pelaku usaha, dan komunitas internasional menunggu bukti bahwa Indonesia mampu membangun pusat pemerintahan modern yang berkelanjutan," pungkasnya.

[Redaktur: Sobar Bahtiar]

Ketua Umum MARTABAT, KRT Tohom Purba, menyebut kebijakan ini sebagai titik balik penting yang menjadikan IKN bukan hanya pusat pemerintahan, tetapi juga cerminan kota dunia yang inklusif dan berkeadilan sosial.

"Ketika hunian tidak lagi eksklusif untuk ASN dan personel Hankam, maka IKN benar-benar mulai mewujud sebagai kota untuk semua. Ini lompatan besar dalam arah kebijakan hunian nasional," ujar Tohom, Minggu (3/8/2025).

Tohom menilai bahwa kehadiran satu tower rusun untuk masyarakat umum, meski baru tahap awal, merupakan sinyal positif bahwa pembangunan IKN tidak hanya berpihak pada elite birokrasi dan militer, tetapi juga menyentuh rakyat kecil yang menjadi fondasi kota masa depan.

"Kita harus membaca ini sebagai langkah awal untuk pembukaan akses yang lebih luas bagi profesi-profesi umum seperti guru, petugas kebersihan, pedagang, perawat, bahkan pengemudi ojek, untuk ikut hidup dan tumbuh di IKN," lanjut Tohom.

Tohom juga memuji semangat inklusivitas yang ditunjukkan oleh Menteri Pekerjaan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait dan Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono, yang secara terbuka mendorong penyediaan hunian layak untuk masyarakat umum.

Menurut Tohom, arah kebijakan ini sejalan dengan semangat reformasi kota modern global, di mana kota tidak hanya dibangun secara fisik, tetapi juga secara sosial dan budaya.

"Kalau IKN ingin masuk peta kota dunia, maka fondasi sosialnya harus kuat, terbuka, setara, dan adil. Kota dunia bukan hanya soal gedung pencakar langit dan infrastruktur digital, tapi juga tentang keterlibatan semua kelas sosial dalam ruang hidup yang sama," bebernya.

Tohom yang juga Ketua Aglomerasi Watch ini mengatakan bahwa penyediaan hunian bagi masyarakat umum menjadi kunci utama keberhasilan konsep smart agglomeration di IKN. 

Menurutnya, tanpa integrasi sosial yang adil, kota masa depan akan berisiko terjebak dalam segregasi modern.

"Kalau hanya ASN dan kalangan elite yang tinggal di pusat IKN, maka kawasan akan menjadi steril secara sosial. Padahal kota yang hidup justru tumbuh dari keberagaman dan interaksi antarprofesi dan lapisan masyarakat,” jelas Tohom.

Ia juga mendorong agar pembangunan rusun-rusun berikutnya dilakukan dengan memperhatikan prinsip keberlanjutan, aksesibilitas, dan konektivitas antarwilayah dalam aglomerasi Kalimantan Timur.

Sebelumnya, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menyampaikan bahwa Kementerian PKP akan memulai pembangunan rusun untuk masyarakat umum, sebagai bagian dari visi kota yang inklusif. 

Hal ini ia sampaikan saat mendampingi Menteri Maruarar Sirait dalam kunjungan kerja ke beberapa lokasi pembangunan hunian di IKN.

“Ada inovasi yang dibawa bahwa Kementerian PKP akan membangun rusun tidak hanya untuk ASN Hankam, tapi juga untuk masyarakat. Walaupun satu tower, ini akan membawa kemajuan bahwa IKN juga menyediakan hunian untuk masyarakat,” kata Basuki.

Menteri PKP Maruarar Sirait menambahkan bahwa arahan Presiden Jokowi sangat jelas, IKN harus menjadi kota yang berkeadilan dan memberi ruang bagi semua golongan.

“Arahan Presiden harus juga ada hunian buat masyarakat, terutama masyarakat kecil. Memang penting TNI, Polri, dan ASN, tapi tentu rakyat kita juga penting untuk mendapatkan kesempatan,” tegas Maruarar.

[Redaktur: Rinrin Khaltarina]

Ketua Umum MARTABAT Prabowo-Gibran, KRT Tohom Purba, menilai langkah tersebut mencerminkan kesungguhan pemerintah dalam menjaga akuntabilitas serta memastikan proyek strategis nasional ini berjalan sesuai asas keterbukaan dan integritas publik.

Tohom menyatakan bahwa pernyataan tegas Basuki untuk menolak segala bentuk suap dan praktik tidak etis dalam pelaksanaan proyek adalah sinyal kuat bahwa proyek IKN bukan arena kompromi bagi perilaku menyimpang.

“Pembangunan IKN harus menjadi simbol peradaban baru, dan itu dimulai dari mentalitas pengelolanya, maka pernyataan Pak Basuki adalah komitmen yang sangat pantas diapresiasi dan harus dijaga bersama,” kata Tohom, Selasa (29/7/2025).

Ia juga memuji pendekatan teknis dan prosedural dalam PCM yang melibatkan koordinasi lintas pihak, penataan lalu lintas proyek, serta pembahasan risiko lingkungan, termasuk pentingnya menjaga kawasan riparian dan mengatur lalu lintas material secara disiplin.

Tohom menilai bahwa proyek pembangunan tahap dua ini akan sangat kompleks, sehingga perlu dikawal dengan standar tinggi dalam perencanaan dan pelaksanaannya, termasuk pengawasan terhadap batching plant dan pengangkutan material agar tidak merusak infrastruktur yang sudah terbangun.

Tohom yang juga Ketua Aglomerasi Watch ini mengatakan bahwa pembangunan IKN tidak bisa hanya dilihat dari sisi infrastruktur, tetapi juga harus dilihat sebagai momentum pembentukan sistem kota cerdas yang menjunjung transparansi fiskal, efisiensi logistik, serta keberlanjutan lingkungan.

Ia juga menekankan bahwa disiplin dalam pengelolaan waktu dan logistik selama fase kedua ini harus menjadi perhatian utama, terlebih karena pekerjaan berlangsung dalam waktu terbatas dan dalam kondisi cuaca yang menantang.

“Kita ingin IKN menjadi prototipe kota ideal Indonesia masa depan, bukan sekadar proyek beton dan baja, tapi juga wujud dari keadaban tata kelola,” tegas Tohom.

Ia menambahkan bahwa publik harus terlibat dalam pengawasan pembangunan IKN agar semangat anti-korupsi yang ditekankan oleh OIKN tidak hanya berhenti pada pernyataan, tetapi benar-benar diterapkan secara nyata di lapangan.

[Redaktur: Rinrin Khaltarina]

Organisasi ini menyerukan agar seluruh elemen bangsa bersatu mendukung langkah-langkah Otorita IKN.

“Apa yang kita bangun di Kalimantan Timur ini bukan hanya kota baru, melainkan sebuah peradaban baru. Maka keberhasilan IKN tak cukup hanya dengan anggaran dan beton, tetapi juga memerlukan ketepatan koordinasi, tata kelola, dan pengawasan berlapis,” ujar Ketua Umum DPP MARTABAT Prabowo-Gibran, KRT Tohom Purba, Selasa (10/6/2025).

Menurut Tohom, keberhasilan Otorita IKN dalam mengeksekusi 61,7 persen proyek dari total 109 paket APBN hingga 2024 patut diapresiasi, namun belum cukup untuk menjamin kelancaran jangka panjang. 

"Angka progres itu bagus, tetapi jangan sampai kita puas duluan. Tantangan yang sebenarnya justru muncul ketika infrastruktur pemerintahan mulai dibangun, apalagi menyangkut lembaga tinggi negara seperti DPR, MA, dan MK," tegasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya penyesuaian tata kelola, menyusul bertambahnya jumlah kementerian dari 34 menjadi 48 dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. 

Menurut Tohom, dinamika ini memerlukan pendekatan yang lentur namun tegas agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan.

“Kita tidak ingin IKN dibangun dengan pola pikir lama. Yang kita perlukan adalah arsitektur kelembagaan yang adaptif dan modern, disokong oleh pengawasan partisipatif dari masyarakat sipil,” lanjutnya.

Tohom yang juga Ketua Aglomerasi Watch ini menambahkan bahwa tantangan pembangunan IKN tidak semata-mata berada di dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), tetapi juga dalam bagaimana wilayah-wilayah penyangga di sekelilingnya ditata sebagai bagian dari aglomerasi metropolitan Kalimantan Timur.

“Jangan sampai kita hanya fokus pada pusat, lalu lupa mengurus pinggiran. Konektivitas, akses air bersih, pendidikan, dan fasilitas dasar di luar KIPP harus dibangun seiring. IKN bukan pulau terpisah, ia adalah simpul dari ekosistem regional yang harus hidup dan terintegrasi,” tegasnya.

Tohom juga mengingatkan pentingnya partisipasi swasta dan akuntabilitas dalam skema investasi. 

Dengan total nilai KPBU dan investasi murni yang mencapai lebih dari Rp 130 triliun, ia berharap ada sistem pengawasan yang kuat dan independen agar proyek tidak melenceng dari semangat keberlanjutan dan inklusivitas.

“Kita tidak ingin IKN menjadi ladang proyek para pemodal tanpa etika lingkungan atau tanpa kontribusi pada masyarakat sekitar. Harus ada garis tegas antara investasi sehat dan eksploitasi,” katanya.

Lebih jauh, Tohom mendorong agar seluruh elemen masyarakat, akademisi, tokoh lokal, LSM, hingga komunitas adat, dilibatkan aktif dalam diskusi dan pengawasan proyek. 

“Pembangunan sebesar ini harus menjadi proyek bersama, bukan monopoli teknokrat,” ujarnya menutup pernyataan.

Sebelumnya, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menyampaikan bahwa tantangan utama dalam pembangunan bukan terletak pada konstruksi fisik, melainkan pada koordinasi antarinstansi serta pengawasan pelaksanaan di lapangan. 

Ia juga mengungkapkan bahwa revisi desain infrastruktur pemerintahan tengah dilakukan untuk diselaraskan dengan visi Presiden Prabowo Subianto, seiring pembentukan Pemerintahan Daerah Khusus (Pemdasus) IKN yang ditargetkan rampung sebelum 2028.

[Redaktur: Sobar Bahtiar]

Proyek infrastruktur ini dinilai sebagai langkah konkret memperkuat konektivitas antarwilayah di Kalimantan Timur dan mendukung akselerasi pembangunan kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).

“MARTABAT Prabowo-Gibran melihat proyek Tol Sambo bukan sekadar infrastruktur fisik, tetapi fondasi penting dalam mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi di kawasan Kalimantan Timur dengan pusat pemerintahan baru di IKN,” demikian pernyataan resmi organisasi tersebut, Jumat (30/5/2025).

Ketua Umum DPP MARTABAT Prabowo-Gibran, KRT Tohom Purba, menilai bahwa proyek tol ini akan menciptakan dampak ekonomi multipel yang luar biasa, terutama dalam penguatan rantai pasok antarkota dan peningkatan efisiensi logistik. 

Ia menyebut konektivitas jalan sebagai kunci utama dalam mewujudkan ekosistem kota cerdas dan berkelanjutan di IKN.

“Pembangunan Tol Samarinda–Bontang adalah pernyataan komitmen negara terhadap pemerataan pembangunan. Ini bukan hanya soal menghubungkan titik A ke B, tetapi bagaimana jalan itu membuka peluang ekonomi, investasi, serta menciptakan mobilitas yang lebih manusiawi dan berkelanjutan,” ujar Tohom.

Tohom menjelaskan, wilayah pesisir seperti Bontang sangat bergantung pada jalur distribusi darat yang memadai agar sektor industri, perikanan, dan pariwisata lokal bisa tumbuh lebih optimal. 

Dengan hadirnya tol ini, kata dia, kawasan-kawasan yang selama ini terpinggirkan dari arus utama pembangunan akan lebih terkoneksi dan berdaya saing.

“Bayangkan nilai tambahnya bagi nelayan, UMKM, dan sektor pariwisata pesisir. Jalan tol bukan sekadar beton dan aspal, tapi jalur peradaban yang akan mengangkat Kalimantan Timur sebagai episentrum ekonomi baru,” tegasnya.

Tohom yang juga Ketua Aglomerasi Watch ini menyampaikan pentingnya memastikan integrasi proyek Tol Sambo dengan masterplan aglomerasi Kalimantan Timur. 

Menurutnya, konektivitas infrastruktur harus sejalan dengan pengembangan klaster-klaster ekonomi dan pusat pertumbuhan baru yang berbasis keberlanjutan.

“Kita tidak bisa bicara IKN sebagai kota masa depan kalau sistem transportasinya terfragmentasi. Tol Sambo harus terkoneksi secara sistemik dengan jalur logistik, pusat industri, permukiman, hingga simpul-simpul transportasi publik. Di sinilah pentingnya perencanaan yang visioner dan lintas sektor,” kata Tohom.

Ia mengungkapkan bahwa desain jalan tol harus ramah lingkungan dan menghindari dampak ekologis berlebih, terutama karena trase tol ini akan melintasi wilayah pesisir yang sensitif. 

Ia mendorong agar proyek ini mengedepankan prinsip smart and green infrastructure.

“Dengan anggaran Rp15 triliun, kita harus menjamin proyek ini tidak hanya selesai tepat waktu, tapi juga memberi manfaat ekologis dan sosial yang besar. Otorita IKN dan Pemprov Kaltim harus menyusun kerangka pengawasan partisipatif agar pembangunan berlangsung transparan dan efisien,” ujarnya lagi.

Tohom menilai, pembangunan tol ini akan menjadi etalase utama komitmen pemerintahan Prabowo-Gibran dalam membangun Indonesia dari pinggiran dengan tetap menjaga keseimbangan antarkawasan. 

MARTABAT Prabowo-Gibran, kata dia, akan terus mengawal pembangunan berbasis konektivitas ini agar menjadi warisan infrastruktur yang berkelanjutan dan inklusif.

“Visi Indonesia Emas 2045 tidak akan tercapai tanpa interkoneksi yang cerdas dan adil. Tol Samarinda–Bontang adalah langkah strategis ke arah itu,” pungkasnya.

[Redaktur: Rinrin Khaltarina]

Ketua Umum DPP MARTABAT Prabowo-Gibran, KRT Tohom Purba, menyebut langkah ini sebagai bentuk nyata dari visi Presiden dan Wakil Presiden terpilih dalam mempercepat transformasi Nusantara menjadi episentrum kemajuan bangsa.

"Langkah Pak Basuki ini sangat presisi dan berani. Ini bukan sekadar tawaran investasi, melainkan sinyal kuat bahwa pemerintah sedang mempersiapkan Nusantara sebagai kota masa depan yang terbuka, inklusif, dan memiliki ekosistem investasi yang sehat," ujar Tohom dalam pernyataan resminya, Jumat (23/5/2025).

Tohom menilai bahwa keterbukaan pemerintah kepada para pengusaha properti, khususnya anggota Real Estat Indonesia (REI), merupakan bentuk sinergi strategis antara negara dan dunia usaha dalam membangun peradaban baru. 

Ia menegaskan bahwa MARTABAT Prabowo-Gibran, sebagai gerakan yang mengawal visi besar pemerintahan, memandang inisiatif ini sebagai momentum yang tak boleh disia-siakan.

“Ketika negara memberi kepastian hukum, insentif fiskal, dan keberpihakan kebijakan kepada sektor swasta, maka sektor swasta wajib menjawabnya dengan etos kerja, kecepatan, dan keberanian mengambil risiko. Ini yang kami sebut sebagai investasi bermartabat,” tuturnya.

Pentingnya Aspek Sosial dalam Investasi IKN

Tohom menekankan bahwa investasi properti di IKN tak boleh hanya mengejar keuntungan, tetapi juga harus menyentuh aspek keadilan sosial. 

“Pembangunan hunian bersubsidi dan ruang usaha mikro yang terjangkau harus menjadi prioritas. Jangan sampai Nusantara hanya menjadi milik para elit, sementara rakyat kecil hanya jadi penonton,” bebernya.

Ia juga mengimbau agar para pengusaha properti menggandeng koperasi, BUMDes, dan pelaku UMKM lokal dalam pembangunan ekosistem kawasan. 

Menurutnya, ini akan mempercepat inklusi ekonomi sekaligus menciptakan stabilitas sosial jangka panjang di ibu kota baru.

Tohom yang juga Ketua Aglomerasi Watch ini mengingatkan pentingnya memastikan keterhubungan IKN dengan wilayah aglomerasi sekitarnya seperti Balikpapan, Samarinda, dan Kutai Kartanegara.

 Ia menyebut bahwa investasi properti harus sejalan dengan strategi makro tata ruang dan mobilitas.

“Jangan sampai IKN jadi enclave modern yang terputus dari denyut ekonomi regionalnya. Investasi properti harus sinkron dengan pembangunan infrastruktur konektivitas dan transportasi massal lintas wilayah,” ujar Tohom.

Menutup pernyataannya, Tohom kembali menegaskan komitmen MARTABAT Prabowo-Gibran untuk mengawal seluruh agenda strategis pemerintahan, termasuk transformasi IKN sebagai kota dunia yang inklusif dan berkelanjutan.

“Kami ingin IKN tidak hanya menjadi simbol modernitas, tetapi juga simbol keadilan ruang dan kesempatan. Jika 16 peluang ini bisa menjadi gerbang keterlibatan semua lapisan bangsa, maka Prabowo-Gibran telah meletakkan pilar sejarah yang agung. Di situlah martabat itu hidup,” pungkasnya.

Basuki sebelumnya mengungkapkan bahwa 16 peluang investasi tersebut tersebar di Sub Wilayah Perencanaan 1A, 1B, dan 1C di KIPP IKN, dan mencakup hunian komersial hingga subsidi. 

Pemerintah juga menawarkan berbagai insentif seperti tax holiday, pembebasan PPN, BPHTB, serta super tax deduction hingga 200% bagi investor yang memberikan donasi.

[Redaktur: Sobar Bahtiar]

Menurutnya, komitmen pemerintah dalam mengakselerasi pembangunan infrastruktur inti di kawasan IKN membuktikan bahwa visi Indonesia Sentris yang diusung Presiden Joko Widodo akan berlanjut secara konkret di era pemerintahan mendatang.

“Fakta bahwa 16 tower kantor pemerintahan telah rampung, bandara sudah lengkap, serta tol penghubung menuju Balikpapan ditargetkan selesai akhir 2025, ini semua adalah tonggak penting dalam sejarah pemindahan ibu kota negara,” kata Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Organisasi Relawan Nasional MARTABAT Prabowo-Gibran, KRT Tohom Purba, Sabtu (17/5/2025).

Tohom menilai keberhasilan penyelesaian infrastruktur dasar ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun IKN sebagai pusat pertumbuhan baru yang berbasis pada tata kota modern, teknologi hijau, dan konektivitas tinggi.

“IKN lebih dari pemindahan gedung, lebih dari itu, merupakan pemindahan pola pikir menuju pemerintahan masa depan yang efisien, terintegrasi, dan terhubung dengan kawasan aglomerasi secara strategis,” ujar Tohom.

Ia menambahkan, rampungnya sejumlah infrastruktur utama hingga akhir 2025 akan menjadi fondasi kokoh bagi pengelolaan pemerintahan di era Prabowo-Gibran, yang menurutnya telah berkomitmen melanjutkan pembangunan IKN dengan pendekatan berkelanjutan.

“Mereka bukan hanya akan menjaga warisan pembangunan Presiden Jokowi, tetapi juga memberi akselerasi tambahan dengan sentuhan inovasi dan teknologi,” tuturnya.

Tohom yang juga Ketua Aglomerasi Watch ini menegaskan bahwa keberadaan IKN harus diposisikan sebagai pusat gravitasi pembangunan kawasan Timur Indonesia. 

Menurutnya, perencanaan IKN tidak boleh berdiri sendiri, tetapi harus sinergis dengan pengembangan wilayah-wilayah aglomerasi seperti Balikpapan, Samarinda, hingga Banjarmasin.

"Keberhasilan IKN sangat bergantung pada keterkaitannya secara fungsional dengan kawasan-kawasan sekitarnya. Jalan tol, bandara, pelabuhan, serta fasilitas pendidikan dan kesehatan regional perlu terintegrasi dalam satu ekosistem pembangunan. Inilah tantangan besar yang perlu dijawab pada fase berikutnya,” paparnya.

Tohom juga menyoroti pentingnya dukungan dari sektor pertahanan dan pendidikan nasional, khususnya dengan dibangunnya SMA Taruna Nusantara di kawasan IKN. 

Baginya, kehadiran sekolah unggulan ini akan menjadi pilar pembentukan SDM unggul yang siap menjadi pemimpin masa depan dari jantung negara.

“Saya mengapresiasi langkah Kementerian Pertahanan yang turut membangun SMA Taruna Nusantara di IKN. Ini sinyal kuat bahwa generasi penerus akan dibentuk langsung dari pusat kendali negara yang baru,” tambahnya.

Sebelumnya, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Basuki Hadimuljono, menyampaikan bahwa sejumlah infrastruktur inti telah rampung dan siap digunakan, termasuk 16 tower perkantoran, bandara baru lengkap dengan fasilitas pendukung, serta akses jalan utama ke IKN. 

Ia juga menegaskan bahwa pemindahan ASN sudah dalam tahap persiapan teknis dan administratif, tinggal menunggu keputusan dari Kementerian PAN-RB dan BKN.

Selain itu, jalan tol Balikpapan-IKN ditargetkan selesai pada akhir 2025, dan fasilitas penunjang seperti lapangan golf serta taman safari juga akan dibangun. 

[Redaktur: Sobar Bahtiar]

Sebagai bagian dari visi Indonesia Emas 2045, IKN dinilai sebagai titik tolak transformasi tata pemerintahan modern. 

Karena itu, MARTABAT Prabowo-Gibran mengimbau seluruh elemen bangsa untuk mendukung penuh langkah-langkah Otorita IKN, terutama dalam hal koordinasi lintas instansi dan pengawasan berkelanjutan.

Menanggapi dinamika terkini, Ketua Umum DPP MARTABAT Prabowo-Gibran, KRT Tohom Purba, menegaskan bahwa tantangan pembangunan IKN bukan terletak pada konstruksi fisik semata, melainkan pada tata kelola dan sinergi antarinstansi. 

Ia menilai bahwa keberhasilan IKN sebagai ibu kota politik pada 2028 sangat bergantung pada kemampuan semua pemangku kepentingan menjalankan fungsi koordinasi secara efektif.

“Fisik bisa dibangun dengan anggaran dan kontraktor, tapi ekosistem pemerintahan yang adaptif dan berdaya tahan hanya bisa dicapai dengan kepemimpinan yang tegas dan pengawasan yang cermat,” kata Tohom, Kamis (8/5/2025).

Tohom juga menyambut baik keputusan Presiden terpilih Prabowo Subianto yang merevisi desain awal kawasan legislatif dan yudikatif. 

Menurutnya, penyesuaian ini mencerminkan arah pemerintahan baru yang lebih tanggap terhadap kompleksitas tata kelola, terutama dengan bertambahnya jumlah kementerian.

“Revisi desain infrastruktur berkaitan dengan penyesuaian struktural dan kebutuhan jangka panjang pemerintahan modern. Saya melihat Prabowo sangat serius membangun fondasi tata negara yang visioner,” ungkapnya.

Tohom yang juga Ketua Aglomerasi Watch menyoroti pentingnya pengawasan yang berbasis data, melibatkan lembaga independen, serta membuka ruang partisipasi publik. 

Ia menegaskan bahwa pembangunan IKN adalah transformasi ruang dan sistem pemerintahan, bukan hanya pemindahan gedung.

“Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) harus menjadi model ekosistem kota cerdas yang terintegrasi secara sosial dan ekologis. Kita tidak bisa mengulang kesalahan kota-kota besar yang tumbuh tanpa arah,” jelasnya.

Ia juga menyoroti keterlibatan investor asing dalam pembangunan infrastruktur IKN. Menurut Tohom, partisipasi global adalah hal yang baik selama prinsip kedaulatan dan transparansi tetap dijaga.

“Kita terbuka terhadap investasi, tapi arah pembangunan harus tetap dikendalikan oleh negara. Jangan sampai kita jadi penonton di tanah sendiri,” tegasnya.

Lebih jauh, Tohom mendukung percepatan pembentukan Pemerintahan Daerah Khusus (Pemdasus) IKN yang diamanatkan oleh UU Nomor 3 Tahun 2022. 

Ia menyebut Pemdasus sebagai pilar penting untuk memastikan bahwa IKN tidak hanya modern dalam bentuk, tapi juga dalam sistem pemerintahan.

“Pemdasus bukan hanya urusan administratif. Ini adalah kerangka kerja agar IKN memiliki kapasitas kelembagaan yang efisien, meritokratis, dan bebas dari beban birokrasi lama,” tuturnya.

Sebagai penutup, Tohom menegaskan bahwa MARTABAT Prabowo-Gibran akan terus menjadi mitra kritis dan konstruktif pemerintah dalam menjaga arah pembangunan IKN tetap selaras dengan visi kebangsaan.

“IKN bukan milik satu rezim, melainkan milik seluruh rakyat. Sudah saatnya kita tinggalkan ego sektoral dan bersatu untuk proyek peradaban ini,” pungkasnya.

[Redaktur: Sobar Bahtiar]

Ketua Umum DPP MARTABAT Prabowo-Gibran, KRT Tohom Purba, menilai bahwa deklarasi ini merupakan langkah monumental menuju terwujudnya Indonesia Emas 2045.

"IKN merupakan langkah nyata bagi Indonesia untuk menunjukkan kemajuan dan peradaban baru. Kita harus mendukung rencana ini dengan sepenuh hati, karena ini adalah investasi masa depan bagi anak cucu kita," ujar Tohom, Senin (28/4/2025).

Tohom menegaskan bahwa pembangunan IKN merupakan keputusan strategis yang sejalan dengan visi Indonesia untuk menciptakan ibu kota negara yang modern, inklusif, dan berkelanjutan.

Ia juga memberikan apresiasi terhadap komitmen pemerintah dalam memastikan pembangunan IKN berjalan sesuai dengan rencana dan dalam waktu yang tepat.

"Keberhasilan pembangunan IKN akan menentukan kualitas kehidupan masa depan. Tidak hanya infrastruktur, tetapi juga tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien," tambah Tohom.

Ia menuturkan pentingnya keterlibatan aktif seluruh pihak, baik pemerintah pusat, daerah, maupun masyarakat, untuk menjamin keberlanjutan proyek besar ini.

Tohom yang juga Ketua Aglomerasi Watch ini mengungkapkan bahwa proyek IKN harus melibatkan prinsip-prinsip keberlanjutan lingkungan dan sosial.

"Kita harus memastikan bahwa pembangunan ini tidak hanya megah di permukaan, tetapi juga ramah lingkungan dan berdampak positif bagi masyarakat sekitar," ujar Tohom.

Di tengah perkembangan pesat, termasuk komitmen investasi dan alokasi anggaran besar, Tohom mengingatkan agar koordinasi antarinstansi tetap berjalan lancar.

"Proyek sebesar ini memerlukan kerja sama lintas sektor dan waktu yang tepat. Keberhasilan pembangunan IKN akan tergantung pada seberapa baik kita mengelola semua tantangan ini," jelasnya.

Sebelumnya, Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menyatakan bahwa deklarasi IKN sebagai ibu kota negara pada 2028 merupakan milestone yang sangat penting.

"Kami sudah bekerja keras untuk menyelesaikan infrastruktur yang dibutuhkan, baik untuk eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Ini akan menjadi fondasi yang kuat bagi IKN sebagai pusat pemerintahan Indonesia," ujar Basuki.

Sebagai bagian dari persiapan, IKN juga akan melibatkan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dengan total nilai investasi yang mencapai Rp 132 triliun.

[Redaktur: Sobar Bahtiar]

Menanggapi transisi strategis ini, MARTABAT Prabowo-Gibran mengimbau pada pada seluruh pihak untuk bersatu mendukung percepatan pembangunan IKN menuju tahun 2028.

Menurut Ketua Umum DPP MARTABAT Prabowo-Gibran, KRT Tohom Purba, pengalihan mandat pembangunan infrastruktur ke OIKN tak hanya perubahan administratif, melainkan juga merupakan momentum krusial untuk menyelaraskan visi besar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam membangun pusat pemerintahan baru yang memiliki fasilitas lengkap dan modern.

“Percepatan pembangunan IKN harus menjadi proyek nasional yang mendapatkan legitimasi moral dan politik dari seluruh elemen bangsa. Ini bukan proyek milik satu pemerintahan saja, tetapi warisan strategis bagi masa depan Indonesia," tegas Tohom, Rabu (23/4/2025).

MARTABAT Prabowo-Gibran, yang merupakan wadah masyarakat pendukung visi pemerintahan Prabowo-Gibran, menilai bahwa percepatan pembangunan IKN akan memperkuat integrasi antarwilayah dan mengurangi ketimpangan antar-pulau.

Tohom juga mengapresiasi langkah Presiden Prabowo yang langsung memfinalisasi usulan penambahan anggaran Rp 8,1 triliun untuk kawasan legislatif dan yudikatif, serta Rp 5,4 triliun untuk pembangunan jalan.

“Saat anggaran sudah dipastikan, yang diperlukan adalah konsistensi dalam eksekusi dan transparansi dalam pengelolaan. OIKN harus menjelma sebagai institusi teknokratis yang efektif, bukan birokrasi tambal sulam,” ujar Tohom.

Tohom yang juga Ketua Aglomerasi Watch ini mengungkapkan pentingnya kolaborasi antarkementerian dan daerah penyangga.

Ia menegaskan, IKN tidak bisa dibangun secara eksklusif tanpa mengintegrasikan wilayah Kalimantan Timur dan sekitarnya sebagai satu kesatuan aglomerasi baru.

"Visi besar IKN sebagai pusat gravitasi baru tidak boleh berdiri sendiri. Perlu keterpaduan dengan wilayah Balikpapan-Samarinda dan optimalisasi pelabuhan, bandara, serta jalur logistik regional,” ujar Tohom.

Menyambut target 2028, Tohom menyatakan optimismenya bahwa di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran, pembangunan IKN akan menunjukkan kemajuan signifikan dalam tiga tahun pertama, dengan catatan pemerintah menjaga prinsip partisipasi publik dan keberlanjutan lingkungan.

"Kami meyakini, ketika semua pihak menanggalkan ego sektoral dan mulai bergerak bersama, maka IKN akan menjadi simbol transformasi nyata bangsa ini. Dengan semangat gotong royong, kami siap berjalan seiring menuju masa depan yang lebih baik,” pungkas Tohom.

[Redaktur: Rimma Patria Simorangkir]

Gubernur Jawa Tengah itu menyoroti pembangunan infrastruktur hingga pemindahan Ibu Kota Negara (IKN).

Demikian disampaikan Ganjar Pranowo saat memberikan sambutan dalam puncak peringatan Bulan Bung Karno 2023.

Awalnya, Ganjar berbicara bahwa Gelora Bung Karno menjadi saksi bagaimana pidato Presiden Pertama RI itu selalu menggetarkan.

Satu di antaranya dedication of life yang mengajarkan pengabdian kepada bangsa dan negara.

"Disini mengajarkan kita agar bisa mengabdi kepada bangsa dan negara. Bukan mengabdi kepada perorangan ataupun kelompok. Disini juga harkat dan martabat bangsa tampil, mimpi bung karno tentang persatuan, tentang kegotong royongan dan bedikari mulai diwujudkan," kata Ganjar.

Ganjar menuturkan bahwa Presiden Jokowi pun mewujudkan mimpi Bung Karno tersebut.

Dia memuji Eks Gubernur DKI Jakarta itu yang telah membangun infrastruktur hingga pemindahan ibu kota negara.

"Pak Jokowi mewujudkan itu, infrastruktur yang hebat, IKN yang tidak hanya memindahkan tempat dan ibu kota tetapi membuka mindset, mengubah mindset untuk menjadi negara maju termasuk hilirisasi industri yang akhirnya kita diperhitungkan oleh dunia seperti mbak Puan tadi sampaikan," jelasnya.

Lebih lanjut, Ganjar menambahkan kebijakan Presiden Jokowi itu harus dipertahankan dan dilanjutkan.

Hal itu tidak bisa terlaksana jika PDIP tidak kembali memenangkan Pemilu 2024.

"Itu yang mesti kita pertahankan kita lanjutkan. Namun itu tidak bisa terlaksana kalau kita tidak menang hatrick. Bapak ibu itu tidak akan terwujud kalau kita tidak kompak. Maka pesan Ibu Mega kepada kita semuanya agar kita bisa bersatu, kita berdiri seteguh karang yang tetap tegar dalam gempuran ombak sekeras apapun," pungkasnya.[ss]

Meski masih terhitung arus mudik Lebaran, namun PT Dharma Lautan Utama (DLU) cabang Balikpapan telah bersiap untuk menghadapi arus balik Idul Fitri terutama dari kalangan pekerja IKN Nusantara.

Pekerja IKN Nusantara di Kaltim diperkirakan bakal naik seiring arus balik Lebaran.

Saat ini arus mudik Lebaran 2023 sudah mulai mengalami lonjakan.

Di Kalimantan Timur, lonjakan penumpang terlihat di kawasan Pelabuhan Semayang dan Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS) Sepinggan selalu dipadati para penumpang.

Dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com, banyak di antara mereka yang ingin merayakan Lebaran bersama keluarga setelah beberapa tahun tak bisa pulang karena pandemi Covid-19.

Tanpa terkecuali pekerja yang berada di IKN Nusantara turut pulang kampung untuk merayakan Idul Fitri bersama keluarganya.

Namun, situasi ini lah yang menjadi atensi khususnya bagi DLU cabang Balikpapan.

Hal ini dikarenakan, arus balik diprediksi akan meningkat lantaran para pekerja IKN yang akan balik ke Kalimantan Timur kemungkinan membawa teman-temannya yang lain untuk bekerja di IKN.

“Iya ada dampaknya juga IKN di sini.

Jadi habis Lebaran prediksinya arus balik itu semakin tinggi karena banyak para pekerja IKN yang habis pulang kampung terus mau kembali kerja di sini dia itu ajak teman-temannya,” ujar Saleh, Kepala Cabang DLU Balikpapan pada Senin (17/4/2023).

Hal ini juga dikarenakan pemerintah tengah mengejar progres pembangunan IKN.

Sehingga dibutuhkan banyak pekerja untuk mempercepat progres pembangunan yang ditarget tahun 2024 sudah bisa terlihat infrastruktur di kawasan IKN.

“Kami juga mewawancara dengan mitra kami dan penggunanya langsung bahwa ada tren kemungkinan setelah Lebaran seperti itu.

Jadi, arus balik pencari kerja dari pulau Jawa dan Sulawesi itu kemungkinan akan naik, nah itu yang harus diantisipasi,” ungkapnya.

Guna mengantisipasi lonjakan arus balik mudik tersebut, DLU menyiapkan satu armada tambahan untuk mengakomodir penumpang.

“Kebanyakan para pekerja IKN itu dari Surabaya, nah ini kami ada siapkan satu armada tambahan untuk berjaga-jaga kalau terjadi lonjakan,” pungkasnya

Fasilitas di Hunian Pekerja IKN Nusantara

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berencana membangun mesin ATM di hunian pekerja konstruksi (HPK) Ibu Kota Nusantara, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

Hal ini dilakukan untuk memberikan edukasi bagi para pekerja konstruksi di IKN terkait pembiayaan dan produk perbankan dari BNI yang bisa dimanfaatkan mereka.

Sebelumnya, SVP Optimalisasi Bisnis Divisi CMA Bank BNI Hermita mengatakan, para pekerja konstruksi telah memanfaatkan kartu multifungsi saat kunjungan kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke IKN beberapa waktu lalu.

"Ke depan kami juga tengah berkoordinasi dengan Kementerian PUPR guna menyiapkan mesin ATM di HPK IKN dan memberikan edukasi khusus terkait pembiayaan dan produk perbankan dari BNI yang bisa dimanfaatkan para pekerja," kata Hermita dalam siaran pers, Jumat (7/4/2023).

Herminta menuturkan, pihaknya siap mendukung penuh ekosistem digital yang sedang dibangun pemerintah di IKN.

Melalui pemanfaatan kartu multifungsi ini, para pekerja tidak perlu membawa uang tunai saat bekerja.

Selain itu, juga menjadi kartu identitas dan pembayaran gaji.

Menurut Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto, kartu multifungsi BNI ini sangat bermanfaat bagi para pekerja konstruksi di IKN.

"Jadi, kami akan berupaya memaksimalkan transaksi non-tunai sekaligus mewujudkan smart digital city (kota pintar digital) di IKN," ucap Iwan.

Pembangunan IKN, kata Iwan, juga menjadi upaya Indonesia untuk memajukan perekonomian dan pemerataan pembangunan.

Saat ini, sudah banyak investor dari luar negeri dan perwakilan negara lain yang berkunjung ke IKN guna melihat progres pembangunan infrastruktur di sana.

Kementerian PUPR juga memiliki tanggung jawab besar dalam pembangunan infrastruktur dan prasarana pendukung serta melakukan edukasi pada para pekerja konstruksi di IKN.

Untuk itu, kolaborasi dan dukungan dari berbagai pihak agar ekosistem digital bisa diwujudkan dan dimulai dari para pekerja yang membangun infrastruktur dan tinggal di HPK IKN.[ss]

MoU itu terkait kolaborasi dalam pengembangan sektor smart energy, smart city, smart building, infrastruktur mobilitas cerdas, dan sistem otomasi industri cerdas di IKN.

Kepala OIKN, Bambang Susantono mengatakan, MoU ini menandai langkah penting untuk menjadikan Nusantara sebagai pusat inovasi dan teknologi yang menarik pengembangan bisnis dan ekonomi hijau di Indonesia.

"Kami percaya bahwa kolaborasi dengan Siemens akan membawa wawasan dan keahlian yang berharga bagi pengembangan smart konsep kota di Nusantara, dan kami berharap dapat bekerja sama dengan mereka dalam pelaksanaan proyek ini," ujarnya dalam keterangan resmi dikutip dari laman IKN.

MoU tersebut bertujuan memperkuat kerja sama antara kedua pihak serta bertukar pikiran dan pengalaman dalam perencanaan dan implementasi konsep smart city di IKN yang mendukung pengembangan ekonomi hijau di Indonesia.

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:

•Membentuk kelompok kerja dengan pemangku kepentingan terkait untuk pengembangan lingkup smart city.

•Melakukan studi kelayakan awal di bidang tertentu (akan ditentukan kemudian) berdasarkan informasi yang tersedia.

•Menjajaki kerja sama strategis dalam pelaksanaan proyek.

OIKN bermaksud untuk membangun IKN menjadi kota pintar yang menggunakan teknologi digital untuk meningkatkan kemampuannya, mengurangi biaya dan konsumsi, serta terlibat lebih aktif dan efektif dengan warganya.

Siemens sebagai penyedia teknologi dan keahlian, berkomitmen untuk mendukung pengembangan sektor smart energy, smart city, smart building, infrastruktur mobilitas cerdas, dan sistem otomasi industri cerdas di nusantara.

"MoU ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mewujudkan tujuan tersebut dan mempererat kemitraan kedua belah pihak," pungkas Bambang.[ss]