Dana itu digunakan untuk membangun sarana dan prasarana dasar seperti istana dan kompleks perkantoran.
Terkait hal ini, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyebutkan pembangunan IKN Nusantara pada 2023 berfokus untuk Kawasan Inti Pusat Pemerintahan ( KIPP ).
Baca Juga:
MARTABAT Prabowo-Gibran Nilai Langkah PPU-Kanada di Kawasan Otorita IKN Jadi Model Diplomasi Ekonomi Daerah Visioner
Nilai anggaran sebesar Rp 20,8 triliun untuk membangun KIPP itu berasal dari APBN, termasuk untuk membangun sarana dan prasarana air baku, air minum, sanitasi, serta drainase.
"Mudah-mudahan pada 2024 KIPP tahap pertama ini bisa selesai," ujar Basuki kala itu.
Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah mendorong pembentukan konsorsium atau perusahaan patungan oleh BUMN-BUMN Karya agar bisa mempercepat pembangunan IKN Nusantara.
Baca Juga:
Liberika Sepaku Dicetak Jadi Emas Hijau IKN, Qatar Sudah Menunggu 20 Kontainer
TNI Petakan Ancaman
Tentara Nasional Indonesia ( TNI ) telah memetakan beberapa ancaman potensial terhadap pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur.
"Sudah menjadi tugas pokok TNI untuk mengamankan pembangunan IKN, karena IKN merupakan lambang dan simbol kedaulatan negara," kata Kepala Kelompok Staf Ahli Pangdam VI Mulawarman Brigjen TNI Ivancius Siagian.
