Nusantara.WAHANANEWS.CO - MARTABAT Prabowo-Gibran menyatakan dukungan penuh terhadap konsep pembangunan Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang mengadopsi sistem Multi Utility Tunnel (MUT) sebagai solusi penataan utilitas modern.
Menurut organisasi relawan nasional tersebut, konsep IKN yang bebas kabel semrawut dan tanpa galian jalan merupakan lompatan besar menuju standar kota maju yang layak ditiru oleh seluruh daerah di Indonesia.
Baca Juga:
Pemerintah: Perpindahan Ibu Kota ke IKN Dilakukan Terukur dan Bertahap
Ketua Umum MARTABAT Prabowo-Gibran, KRT Tohom Purba, menegaskan bahwa pendekatan infrastruktur bawah tanah seperti MUT mencerminkan arah pembangunan nasional yang visioner dan berkelas dunia.
“IKN menunjukkan bahwa Indonesia mampu keluar dari pola lama pembangunan yang tidak terintegrasi. Ini bukan sekadar estetika kota, tetapi transformasi cara berpikir dalam membangun peradaban modern,” ujarnya, belum lama ini.
Ia menjelaskan, sistem MUT yang mengintegrasikan kabel listrik, fiber optik, jaringan air, hingga gas dalam satu koridor bawah tanah memberikan efisiensi tinggi sekaligus meminimalkan gangguan terhadap aktivitas masyarakat.
Baca Juga:
MARTABAT Prabowo-Gibran: Hibah Rp39 Miliar dari AS Bukti Kepercayaan Global pada Visi IKN
“Selama ini kita terbiasa dengan kabel bergelantungan dan jalanan yang terus-menerus dibongkar. Di IKN, semua itu dihapus. Ini bukti bahwa perencanaan matang menghasilkan kualitas hidup yang lebih baik,” kata Tohom.
Menurutnya, keunggulan konsep tersebut tidak hanya berdampak pada keindahan kota, tetapi juga pada efisiensi operasional dan keberlanjutan lingkungan.
“Biaya pemeliharaan jangka panjang akan lebih rendah, risiko kerusakan akibat pekerjaan galian bisa ditekan, dan kota menjadi lebih ramah lingkungan. Ini adalah standar baru pembangunan perkotaan Indonesia,” tuturnya.
Tohom yang juga Ketua Umum Aglomerasi Watch menambahkan bahwa konsep MUT harus mulai direplikasi di kawasan-kawasan strategis lain, khususnya wilayah aglomerasi dan kota-kota besar.
“Kita tidak bisa lagi membangun kota secara parsial. Integrasi utilitas seperti di IKN harus menjadi model nasional, terutama untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan mobilitas yang efisien di kawasan perkotaan,” ujarnya.
Ia juga menilai proyek pembangunan MUT di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) yang dikerjakan oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk menjadi fondasi penting dalam mewujudkan kota pintar yang sesungguhnya.
Dengan panjang jalan mencapai sekitar 10,9 kilometer yang terintegrasi dengan terowongan utilitas, proyek ini dinilai sebagai bukti konkret keseriusan pemerintah dalam membangun infrastruktur berkelanjutan.
“Ke depan, keberhasilan IKN harus menjadi benchmark nasional. Semua daerah bisa meniru dengan menyesuaikan kapasitas fiskal dan kebutuhan wilayah masing-masing. Ini bukan soal mahal atau tidak, tetapi soal komitmen terhadap kualitas pembangunan,” kata Tohom.
Ia menutup dengan menegaskan bahwa langkah ini sejalan dengan visi besar Indonesia menuju negara maju.
“Kalau kita ingin sejajar dengan negara-negara maju, maka standar infrastrukturnya juga harus maju. IKN sudah memulai, sekarang saatnya daerah-daerah lain mengikuti,” pungkasnya.
[Redaktur: Rinrin Khaltarina]
