Nusantara.WAHANANEWS.CO - MARTABAT Prabowo-Gibran menyambut positif progres awal pembangunan gedung yudikatif dan legislatif di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang telah memasuki tahap land clearing atau pembersihan lahan.
Organisasi relawan nasional tersebut menilai langkah ini sebagai sinyal kuat kesinambungan pembangunan IKN sekaligus bentuk komitmen nyata pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam mempercepat operasional pusat pemerintahan baru.
Baca Juga:
Operasional Total Tol IKN Ditargetkan Rampung 2027, MARTABAT Prabowo-Gibran: Percepat Konektivitas dan Ekonomi Kawasan
Ketua Umum MARTABAT Prabowo-Gibran, KRT Tohom Purba, mengatakan bahwa dimulainya tahapan awal ini menunjukkan arah kebijakan pembangunan yang semakin terstruktur dan terukur.
“Kami melihat progres ini sebagai bagian dari konsistensi pemerintah dalam memastikan IKN tidak hanya menjadi simbol, tetapi benar-benar berfungsi sebagai pusat pemerintahan modern yang lengkap,” ujarnya, Minggu (5/4/2026).
Menurut Tohom, pembangunan gedung legislatif dan yudikatif merupakan elemen krusial dalam mewujudkan keseimbangan kekuasaan negara di IKN.
Baca Juga:
DIPA 2026 Otorita Resmi Turun, MARTABAT Prabowo-Gibran Imbau Investor Investasi di Ibukota Nusantara
“Tidak cukup hanya eksekutif, kehadiran lembaga legislatif dan yudikatif di IKN akan memperkuat sistem checks and balances, sehingga tata kelola pemerintahan bisa berjalan lebih optimal dan kredibel,” katanya.
Ia juga menilai percepatan pembangunan pasca-Lebaran sebagai momentum penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proyek strategis nasional tersebut.
“Akselerasi setelah Lebaran ini harus dijaga ritmenya. Jangan sampai ada jeda yang mengurangi kepercayaan investor maupun masyarakat. Konsistensi adalah kunci,” tegasnya.
Lebih lanjut, Tohom menyoroti bahwa target penyelesaian pada 2028 merupakan tantangan besar yang membutuhkan sinergi lintas sektor.
“Target ini realistis jika didukung koordinasi yang solid antara pemerintah pusat, otorita IKN, dan seluruh pemangku kepentingan. Ini bukan hanya proyek infrastruktur, tetapi transformasi peradaban,” ungkapnya.
Tohom yang juga Ketua Umum Aglomerasi Watch ini mengatakan bahwa pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan harus terintegrasi dengan konsep aglomerasi wilayah di sekitarnya.
“IKN tidak boleh berdiri sendiri. Harus ada konektivitas ekonomi, sosial, dan infrastruktur dengan wilayah penyangga agar dampak ekonominya merata dan berkelanjutan,” ujarnya.
Ia menambahkan, pembangunan gedung yudikatif dan legislatif juga harus mengedepankan prinsip keberlanjutan dan efisiensi.
“IKN harus menjadi contoh kota masa depan yang mengedepankan green infrastructure, digital governance, dan efisiensi energi. Ini peluang Indonesia untuk menunjukkan kepemimpinan global dalam pembangunan kota modern,” katanya.
Di sisi lain, MARTABAT Prabowo-Gibran menilai keberlanjutan proyek IKN di bawah pemerintahan saat ini menunjukkan adanya kepastian arah pembangunan nasional.
Hal ini dinilai penting untuk menjaga stabilitas ekonomi dan memperkuat posisi Indonesia di mata dunia.
Sebelumnya, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menyampaikan bahwa pembangunan gedung yudikatif dan legislatif saat ini masih berada pada tahap land clearing dan akan dilanjutkan ke tahap fondasi setelah Lebaran.
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan fasilitas legislatif dan yudikatif di IKN dapat rampung pada 2028.
[Redaktur: Rinrin Khaltarina]
