Nusantara.WAHANANEWS.CO - Langkah progresif Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) yang mulai membangun rumah susun (rusun) untuk masyarakat umum mendapat sambutan hangat dari Organisasi Relawan Nasional MARTABAT Prabowo-Gibran.
Ketua Umum MARTABAT, KRT Tohom Purba, menyebut kebijakan ini sebagai titik balik penting yang menjadikan IKN bukan hanya pusat pemerintahan, tetapi juga cerminan kota dunia yang inklusif dan berkeadilan sosial.
Baca Juga:
Tegaskan Tak Bisa Suap Menyuap, MARTABAT Prabowo-Gibran Apresiasi Kepala OIKN Laksanakan PCM Tanda Dimulainya Proyek Tahap 2 Ibu Kota Nusantara
"Ketika hunian tidak lagi eksklusif untuk ASN dan personel Hankam, maka IKN benar-benar mulai mewujud sebagai kota untuk semua. Ini lompatan besar dalam arah kebijakan hunian nasional," ujar Tohom, Minggu (3/8/2025).
Tohom menilai bahwa kehadiran satu tower rusun untuk masyarakat umum, meski baru tahap awal, merupakan sinyal positif bahwa pembangunan IKN tidak hanya berpihak pada elite birokrasi dan militer, tetapi juga menyentuh rakyat kecil yang menjadi fondasi kota masa depan.
"Kita harus membaca ini sebagai langkah awal untuk pembukaan akses yang lebih luas bagi profesi-profesi umum seperti guru, petugas kebersihan, pedagang, perawat, bahkan pengemudi ojek, untuk ikut hidup dan tumbuh di IKN," lanjut Tohom.
Baca Juga:
IKN Butuh Akses Terbuka, DPR Bahas Perubahan Status Bandara Nusantara
Tohom juga memuji semangat inklusivitas yang ditunjukkan oleh Menteri Pekerjaan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait dan Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono, yang secara terbuka mendorong penyediaan hunian layak untuk masyarakat umum.
Menurut Tohom, arah kebijakan ini sejalan dengan semangat reformasi kota modern global, di mana kota tidak hanya dibangun secara fisik, tetapi juga secara sosial dan budaya.
"Kalau IKN ingin masuk peta kota dunia, maka fondasi sosialnya harus kuat, terbuka, setara, dan adil. Kota dunia bukan hanya soal gedung pencakar langit dan infrastruktur digital, tapi juga tentang keterlibatan semua kelas sosial dalam ruang hidup yang sama," bebernya.
Tohom yang juga Ketua Aglomerasi Watch ini mengatakan bahwa penyediaan hunian bagi masyarakat umum menjadi kunci utama keberhasilan konsep smart agglomeration di IKN.
Menurutnya, tanpa integrasi sosial yang adil, kota masa depan akan berisiko terjebak dalam segregasi modern.
"Kalau hanya ASN dan kalangan elite yang tinggal di pusat IKN, maka kawasan akan menjadi steril secara sosial. Padahal kota yang hidup justru tumbuh dari keberagaman dan interaksi antarprofesi dan lapisan masyarakat,” jelas Tohom.
Ia juga mendorong agar pembangunan rusun-rusun berikutnya dilakukan dengan memperhatikan prinsip keberlanjutan, aksesibilitas, dan konektivitas antarwilayah dalam aglomerasi Kalimantan Timur.
Sebelumnya, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menyampaikan bahwa Kementerian PKP akan memulai pembangunan rusun untuk masyarakat umum, sebagai bagian dari visi kota yang inklusif.
Hal ini ia sampaikan saat mendampingi Menteri Maruarar Sirait dalam kunjungan kerja ke beberapa lokasi pembangunan hunian di IKN.
“Ada inovasi yang dibawa bahwa Kementerian PKP akan membangun rusun tidak hanya untuk ASN Hankam, tapi juga untuk masyarakat. Walaupun satu tower, ini akan membawa kemajuan bahwa IKN juga menyediakan hunian untuk masyarakat,” kata Basuki.
Menteri PKP Maruarar Sirait menambahkan bahwa arahan Presiden Jokowi sangat jelas, IKN harus menjadi kota yang berkeadilan dan memberi ruang bagi semua golongan.
“Arahan Presiden harus juga ada hunian buat masyarakat, terutama masyarakat kecil. Memang penting TNI, Polri, dan ASN, tapi tentu rakyat kita juga penting untuk mendapatkan kesempatan,” tegas Maruarar.
[Redaktur: Rinrin Khaltarina]
