Nusantara.WAHANANEWS.CO - Organisasi Relawan Nasional MARTABAT Prabowo-Gibran merespons positif pelantikan 555 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) angkatan pertama Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) oleh Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono di Taman Kusuma Bangsa, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, Senin (08/06/2026).
Ketua Umum MARTABAT Prabowo-Gibran, KRT Tohom Purba, mengatakan pelantikan tersebut menjadi tanda penting bahwa IKN tidak lagi hanya bergerak sebagai proyek pembangunan fisik, tetapi mulai memasuki fase operasional sebagai pusat pemerintahan baru.
Baca Juga:
PLN UP3 Sofifi Perkuat Keandalan Listrik Lewat Program PANDU dan Penggantian Kubikel
“Pelantikan 555 PNS Otorita IKN ini adalah sinyal kuat bahwa Ibukota IKN sudah mulai operasi secara kelembagaan. Negara sedang membangun mesin pemerintahannya di Nusantara, bukan hanya membangun gedung, jalan, atau kawasan,” kata Tohom, Selasa (09/06/2026).
Menurut Tohom, hadirnya ASN angkatan pertama Otorita IKN menjadi fondasi awal bagi terbentuknya budaya birokrasi baru yang lebih adaptif, profesional, dan berorientasi pada masa depan.
Ia menilai arahan Basuki Hadimuljono agar para pegawai menjadi “insan Otorita” merupakan pesan strategis yang harus dipahami sebagai ajakan untuk membangun karakter aparatur negara yang berbeda dari pola birokrasi lama.
Baca Juga:
Pemulihan Kelistrikan Sumut Dipercepat, PLN Terapkan Manajemen Beban Secara Dinamis
“Pak Basuki memberi pesan yang sangat tepat. ASN Otorita IKN harus punya identitas kerja yang kuat, punya rasa memiliki, dan punya tanggung jawab sejarah karena mereka adalah generasi pertama aparatur pemerintahan di ibu kota baru,” ujar Tohom.
Tohom mengatakan, pembangunan IKN membutuhkan aparatur yang tidak hanya mengerti administrasi, tetapi juga mampu membaca arah perubahan zaman, memahami tata kelola kota masa depan, serta memiliki keberanian untuk mengambil keputusan berbasis integritas.
Ia menyebut empat karakter yang disampaikan Basuki, yakni kompetensi, integritas, loyalitas profesional, dan inovasi, merupakan fondasi penting bagi birokrasi IKN agar tidak terjebak dalam rutinitas kerja yang kaku.
“IKN harus menjadi laboratorium pemerintahan modern Indonesia. Kalau ASN-nya kuat secara kompetensi, berani karena berintegritas, loyal pada profesi, dan mampu berinovasi, maka IKN bisa menjadi contoh reformasi birokrasi nasional,” ucapnya.
Tohom menambahkan, pelantikan 555 PNS tersebut juga menunjukkan adanya keberlanjutan pembangunan IKN di bawah pemerintahan Prabowo Subianto.
Menurutnya, keberlanjutan IKN penting karena proyek tersebut bukan milik satu periode pemerintahan, melainkan agenda besar negara untuk membangun pusat pertumbuhan baru yang lebih seimbang di luar Pulau Jawa.
“Dalam pandangan MARTABAT Prabowo-Gibran, keberlanjutan IKN adalah bagian dari kesinambungan visi besar Indonesia. IKN harus dilihat sebagai strategi pemerataan, strategi geopolitik, strategi ekonomi, dan strategi peradaban,” tutur Tohom.
Tohom yang juga Ketua Umum Aglomerasi Watch ini mengatakan bahwa keberadaan IKN harus tetap dibaca dalam hubungan yang saling melengkapi dengan kawasan aglomerasi besar lainnya, termasuk Jabodetabekjur.
Ia menjelaskan, Jakarta dan kawasan sekitarnya tetap akan menjadi pusat ekonomi, bisnis, jasa, dan konektivitas nasional, sementara IKN dapat berkembang sebagai pusat pemerintahan yang lebih tertata, hijau, dan berbasis teknologi.
“IKN bukan untuk mematikan Jakarta. IKN justru harus menjadi pasangan strategis bagi aglomerasi Jabodetabekjur. Negara besar seperti Indonesia membutuhkan banyak pusat pertumbuhan, bukan hanya satu titik yang menanggung semua beban,” katanya.
Tohom menilai pelatihan kedisiplinan, kekompakan, dan ketahanan mental ASN Otorita IKN bersama Grup 4 Komando Pasukan Khusus (Kopassus) juga merupakan langkah positif untuk membentuk aparatur yang tangguh.
Menurutnya, ASN yang bertugas di IKN akan menghadapi tantangan besar, mulai dari membangun sistem kerja kelembagaan, melayani masyarakat, menarik kepercayaan investor, hingga menjaga semangat kolektif dalam proses pemindahan pusat pemerintahan.
“ASN Otorita IKN harus punya mental pelopor. Mereka bukan hanya bekerja di tempat baru, tetapi sedang ikut menulis babak baru sejarah pemerintahan Indonesia,” ujar Tohom.
Ia berharap pelantikan PNS angkatan pertama Otorita IKN dapat menjadi momentum untuk mempercepat kesiapan kelembagaan, pelayanan publik, dan tata kelola pemerintahan di Nusantara.
Tohom juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung pembangunan IKN secara objektif, kritis, dan konstruktif, karena keberhasilan ibu kota baru akan berdampak pada masa depan bangsa dalam jangka panjang.
“Indonesia membutuhkan cara pandang besar. IKN bukan hanya soal hari ini, tetapi soal 50 sampai 100 tahun ke depan. Karena itu, MARTABAT Prabowo-Gibran mendukung langkah-langkah yang memperkuat operasional IKN sebagai ibu kota masa depan Indonesia,” pungkas Tohom.
[Redaktur: Rinrin Khaltarina]
