Nusantara.WAHANANEWS.CO - Organisasi Relawan Nasional MARTABAT Prabowo-Gibran merespons positif progres sejumlah proyek infrastruktur PT Hutama Karya di kawasan Ibu Kota Nusantara yang dinilai menjadi bukti bahwa agenda pembangunan ibu kota baru tetap bergerak dalam koridor percepatan, kualitas, dan kepentingan jangka panjang bangsa.
Ketua Umum MARTABAT Prabowo-Gibran KRT Tohom Purba mengatakan, progres pembangunan IKN harus dibaca sebagai bagian dari kerja besar negara dalam menyiapkan pusat pemerintahan baru yang lebih modern, terintegrasi, dan mampu menopang pemerataan ekonomi nasional.
Baca Juga:
Hibah Rp115,94 Miliar untuk Smart City IKN, MARTABAT Prabowo-Gibran: Investasi Pengetahuan dan Teknologi
"IKN bukan hanya proyek fisik, tetapi simbol keberanian Indonesia menata ulang arah pembangunan agar tidak terus bertumpu pada satu pusat pertumbuhan," ujar Tohom, Senin (29/6/2026).
Menurut Tohom, capaian Jalan Tol IKN Segmen 5B ruas Jembatan Pulau Balang–Simpang Riko yang telah mencapai 96,24 persen menunjukkan bahwa konektivitas menuju kawasan inti pemerintahan baru semakin siap untuk mendukung mobilitas manusia, barang, layanan publik, dan aktivitas ekonomi.
Ia juga melihat progres Jalan Tol IKN Segmen 3A-2 Karangjoang–KKT Kariangau yang sudah mencapai 88,35 persen sebagai sinyal penting bahwa pembangunan IKN mulai memasuki fase pembentukan jaringan penghubung yang akan menentukan efektivitas kawasan tersebut pada masa depan.
Baca Juga:
PAMA, UGM, dan Otorita IKN Hijaukan Nusantara Lewat Penanaman Pohon di Eco-Edu Forest
"Jalan tol, jembatan, kawasan yudikatif, gedung negara, dan sarana pemerintahan adalah fondasi awal agar IKN tidak hanya berdiri sebagai pusat administrasi, tetapi juga tumbuh sebagai pusat peradaban baru," katanya.
Tohom mengatakan, kunjungan Dewan Komisaris PT Danantara Asset Management ke proyek IKN juga memiliki makna strategis karena pengawasan terhadap proyek nasional harus berjalan beriringan dengan keberanian mengeksekusi agenda pembangunan.
Ia menilai peran Danantara dalam mengawal agenda strategis nasional perlu diarahkan untuk memastikan pembangunan IKN terhubung dengan agenda besar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, terutama dalam hal kemandirian energi, hilirisasi, industrialisasi, dan pemerataan ekonomi.
"Pembangunan IKN akan jauh lebih kuat jika terhubung dengan ekosistem energi, logistik, industri, pendidikan, kesehatan, teknologi, dan layanan publik yang bekerja dalam satu arah pembangunan nasional," ucapnya.
Tohom yang juga Ketua Umum Aglomerasi Watch ini mengatakan bahwa IKN harus dirancang sebagai simpul pertumbuhan yang mampu menggerakkan kawasan sekitarnya, bukan hanya menjadi kawasan pemerintahan yang berdiri sendiri.
Menurutnya, pembangunan ibu kota baru harus membuka ruang bagi tumbuhnya pusat ekonomi baru di Kalimantan Timur, memperkuat rantai pasok nasional, serta menciptakan manfaat nyata bagi masyarakat lokal, pelaku usaha, tenaga kerja, dan generasi muda.
"Kalau infrastruktur dasarnya kuat, maka investasi akan lebih percaya diri masuk, lapangan kerja bisa tumbuh, dan masyarakat sekitar harus menjadi bagian dari manfaat pembangunan itu," ujarnya.
Tohom juga mengapresiasi Hutama Karya yang telah menyelesaikan sejumlah proyek penting di IKN, antara lain Masjid Negara, Gedung Sarana dan Prasarana 1B, Jalan Otorita IKN Paket F, Jalan Tol IKN Segmen 3A-1, serta Jembatan Pulau Balang.
Ia mengatakan, pembangunan Jalan Kawasan Yudikatif yang telah mencapai 22,20 persen serta pembangunan gedung lembaga tinggi negara seperti Mahkamah Agung, Plaza Keadilan, dan Gedung MPR perlu terus dikawal agar memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, dan ketepatan waktu.
Menurut Tohom, keberhasilan pembangunan IKN tidak cukup diukur dari persentase progres konstruksi, tetapi juga dari kualitas tata kelola, transparansi pelaksanaan, kesiapan layanan dasar, dan kemampuan kawasan tersebut menghadirkan manfaat jangka panjang bagi negara.
"MARTABAT Prabowo-Gibran memandang IKN sebagai proyek peradaban yang harus dijaga bersama, karena di sana ada kepentingan pemerintahan, ekonomi, lingkungan, teknologi, dan masa depan generasi Indonesia," katanya.
Ia menambahkan, dukungan publik terhadap IKN akan semakin kuat apabila pemerintah, BUMN, Danantara, dan seluruh pelaksana proyek terus membuka informasi perkembangan secara proporsional serta memastikan setiap penugasan berjalan dengan disiplin dan akuntabel.
Tohom berharap pembangunan IKN menjadi contoh bagaimana proyek strategis nasional dapat dijalankan dengan visi besar, manajemen kuat, dan keberpihakan nyata terhadap kepentingan rakyat.
"Yang paling penting, IKN harus menjadi bukti bahwa pembangunan nasional di era Prabowo-Gibran mampu menghadirkan harapan baru, pusat pertumbuhan baru, dan masa depan Indonesia yang lebih merata," tuturnya.
[Redaktur: Sobar Bahtiar]
