WAHANANEWS.CO, Jakarta – Organisasi Relawan Nasional MARTABAT Prabowo-Gibran menyambut positif masuknya investasi asing bernilai jumbo dari Uni Emirat Arab (UEA) dalam pembangunan kawasan terpadu di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Langkah tersebut dinilai sebagai sinyal kuat meningkatnya kepercayaan investor global terhadap arah pembangunan nasional dan visi besar Indonesia ke depan.
Baca Juga:
RDMP Balikpapan Penopang IKN, MARTABAT Soroti Arah Baru Ketahanan Energi
Ketua Umum MARTABAT Prabowo-Gibran, KRT Tohom Purba, menegaskan bahwa kolaborasi antara Otorita IKN dan Ayedh Dejem Group merupakan bukti konkret bahwa pembangunan Nusantara bukan sekadar wacana, melainkan agenda strategis yang dipercaya dunia internasional.
“Masuknya investasi sekitar Rp4 triliun dari pengembang asal UEA ini menunjukkan bahwa IKN telah dipandang sebagai kawasan dengan prospek ekonomi jangka panjang yang sangat menjanjikan,” ujar Tohom, Minggu (25/1/2026).
Menurut Tohom, alokasi lahan seluas 9,7 hektare di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) 1A merupakan cerminan dari kejelasan tata kelola dan kepastian hukum yang ditawarkan pemerintah.
Baca Juga:
Masuk Tahap II, MARTABAT Prabowo–Gibran Tegaskan IKN Sudah Lewati “Point of No Return”
Hal tersebut, kata dia, menjadi faktor krusial bagi investor asing dalam mengambil keputusan besar.
“Keberanian investor global menanamkan modal di jantung pemerintahan masa depan Indonesia menandakan bahwa fondasi kebijakan, stabilitas politik, serta kesinambungan visi pembangunan nasional telah terbaca dengan baik,” katanya.
Lebih jauh, Tohom menyoroti rencana pembangunan kompleks perkantoran, area komersial, pusat perbelanjaan, hingga fasilitas ibadah sebagai pendekatan pembangunan yang holistik.
Ia menyebut konsep tersebut sejalan dengan semangat IKN sebagai kota modern yang tidak hanya berorientasi ekonomi, tetapi juga sosial dan budaya.
Tohom yang juga Ketua Aglomerasi Watch ini mengingatkan pentingnya integrasi antara pembangunan kawasan inti dengan wilayah penyangga di sekitarnya.
“Percepatan investasi di KIPP harus dibarengi dengan perencanaan aglomerasi yang matang agar manfaat ekonomi IKN dapat dirasakan secara merata, tidak menumpuk di satu titik saja,” ujarnya.
Ia menilai pembangunan infrastruktur pendukung, seperti jalan kawasan KIPP 1A dan kawasan yudikatif dengan nilai kontrak triliunan rupiah, merupakan langkah strategis untuk memastikan kelancaran aktivitas pemerintahan dan ekonomi di masa depan.
Namun, Tohom juga mengungkapkan pentingnya pengawasan berkelanjutan agar proyek-proyek tersebut tetap tepat waktu, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik.
“IKN harus menjadi etalase peradaban baru Indonesia. Investasi asing memang penting, tetapi yang lebih penting adalah memastikan bahwa pembangunan ini berkelanjutan, inklusif, dan memberi nilai tambah bagi rakyat,” pungkasnya.
[Redaktur: Rinrin Khaltarina]
