Nusantara.WAHANANEWS.CO - Di tengah masifnya pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai simbol masa depan Indonesia, Relawan Nasional MARTABAT Prabowo-Gibran menilai bahwa koordinasi lintas lembaga dan pengawasan ketat adalah fondasi utama percepatan pembangunan IKN.
Organisasi ini menyerukan agar seluruh elemen bangsa bersatu mendukung langkah-langkah Otorita IKN.
Baca Juga:
Interkoneksi Jalan di Kawasan Otorita IKN Terus Dilanjutkan, MARTABAT Prabowo-Gibran Apresiasi Rencana Pembangunan Tol Samarinda–Bontang Tahun 2028
“Apa yang kita bangun di Kalimantan Timur ini bukan hanya kota baru, melainkan sebuah peradaban baru. Maka keberhasilan IKN tak cukup hanya dengan anggaran dan beton, tetapi juga memerlukan ketepatan koordinasi, tata kelola, dan pengawasan berlapis,” ujar Ketua Umum DPP MARTABAT Prabowo-Gibran, KRT Tohom Purba, Selasa (10/6/2025).
Menurut Tohom, keberhasilan Otorita IKN dalam mengeksekusi 61,7 persen proyek dari total 109 paket APBN hingga 2024 patut diapresiasi, namun belum cukup untuk menjamin kelancaran jangka panjang.
"Angka progres itu bagus, tetapi jangan sampai kita puas duluan. Tantangan yang sebenarnya justru muncul ketika infrastruktur pemerintahan mulai dibangun, apalagi menyangkut lembaga tinggi negara seperti DPR, MA, dan MK," tegasnya.
Baca Juga:
Tanam Pohon di IKN, Gibran Tegaskan Komitmen pada Alam dan Budaya
Ia juga menyoroti pentingnya penyesuaian tata kelola, menyusul bertambahnya jumlah kementerian dari 34 menjadi 48 dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Tohom, dinamika ini memerlukan pendekatan yang lentur namun tegas agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan.
“Kita tidak ingin IKN dibangun dengan pola pikir lama. Yang kita perlukan adalah arsitektur kelembagaan yang adaptif dan modern, disokong oleh pengawasan partisipatif dari masyarakat sipil,” lanjutnya.
Tohom yang juga Ketua Aglomerasi Watch ini menambahkan bahwa tantangan pembangunan IKN tidak semata-mata berada di dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), tetapi juga dalam bagaimana wilayah-wilayah penyangga di sekelilingnya ditata sebagai bagian dari aglomerasi metropolitan Kalimantan Timur.
“Jangan sampai kita hanya fokus pada pusat, lalu lupa mengurus pinggiran. Konektivitas, akses air bersih, pendidikan, dan fasilitas dasar di luar KIPP harus dibangun seiring. IKN bukan pulau terpisah, ia adalah simpul dari ekosistem regional yang harus hidup dan terintegrasi,” tegasnya.
Tohom juga mengingatkan pentingnya partisipasi swasta dan akuntabilitas dalam skema investasi.
Dengan total nilai KPBU dan investasi murni yang mencapai lebih dari Rp 130 triliun, ia berharap ada sistem pengawasan yang kuat dan independen agar proyek tidak melenceng dari semangat keberlanjutan dan inklusivitas.
“Kita tidak ingin IKN menjadi ladang proyek para pemodal tanpa etika lingkungan atau tanpa kontribusi pada masyarakat sekitar. Harus ada garis tegas antara investasi sehat dan eksploitasi,” katanya.
Lebih jauh, Tohom mendorong agar seluruh elemen masyarakat, akademisi, tokoh lokal, LSM, hingga komunitas adat, dilibatkan aktif dalam diskusi dan pengawasan proyek.
“Pembangunan sebesar ini harus menjadi proyek bersama, bukan monopoli teknokrat,” ujarnya menutup pernyataan.
Sebelumnya, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menyampaikan bahwa tantangan utama dalam pembangunan bukan terletak pada konstruksi fisik, melainkan pada koordinasi antarinstansi serta pengawasan pelaksanaan di lapangan.
Ia juga mengungkapkan bahwa revisi desain infrastruktur pemerintahan tengah dilakukan untuk diselaraskan dengan visi Presiden Prabowo Subianto, seiring pembentukan Pemerintahan Daerah Khusus (Pemdasus) IKN yang ditargetkan rampung sebelum 2028.
[Redaktur: Sobar Bahtiar]
