Nusantara.WAHANANEWS.CO - Organisasi Relawan Nasional MARTABAT Prabowo-Gibran menyampaikan apresiasi terhadap langkah strategis pemerintah melalui Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) yang menyiapkan kawasan penunjang sebagai daerah mitra untuk memperkuat fungsi IKN sebagai superhub ekonomi baru Indonesia.
Menurut MARTABAT, kebijakan ini menunjukkan keseriusan negara dalam membangun pusat pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya terpusat di IKN, tetapi juga berdampak luas bagi wilayah sekitar dan kawasan lain di Indonesia.
Baca Juga:
Presiden Prabowo Tiba di IKN, Tinjau Progres Pembangunan Infrastruktur
Ketua Umum Organisasi Relawan Nasional MARTABAT Prabowo-Gibran, KRT Tohom Purba, menilai pendekatan yang ditempuh pemerintah mencerminkan visi jangka panjang pembangunan nasional.
“Penataan daerah mitra IKN dengan dasar hukum yang jelas adalah langkah visioner. Ini bukan sekadar membangun ibu kota baru, tetapi membangun ekosistem ekonomi nasional yang saling terhubung dan berkeadilan,” ujar Tohom, Minggu (18/1/2026).
Ia menegaskan, keberadaan IKN sebagai superhub ekonomi akan menjadi motor baru pemerataan pembangunan jika dikelola secara inklusif dan akuntabel.
Baca Juga:
IKN Dikepung Banjir Awal 2026, Mentawir hingga Jalan Nasional Terendam
Menurutnya, Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 menjadi fondasi penting agar kerja sama antarwilayah berjalan transparan dan memberi kepastian bagi investor.
“Dengan kepastian hukum, arus investasi tidak akan menumpuk di satu titik. Daerah mitra akan tumbuh bersama IKN, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan daya saing regional,” kata Tohom.
Tohom juga menilai kebijakan Otorita IKN yang membuka peluang daerah mitra tidak hanya terbatas di Kalimantan sebagai terobosan strategis.
Ia melihat konsep superhub ekonomi memungkinkan integrasi antarpulau, sehingga IKN berfungsi sebagai simpul penggerak ekonomi nasional.
“Ini sejalan dengan semangat Indonesia sentris. IKN harus menjadi pemantik kolaborasi ekonomi lintas wilayah, bukan simbol pemusatan baru,” ujarnya.
Lebih jauh, Tohom menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan pelaku usaha agar konsep superhub ekonomi benar-benar terwujud.
Ia menilai, kerja sama yang diatur melalui Keputusan Kepala Otorita IKN dapat menjadi instrumen efektif untuk memastikan tata kelola yang sehat dan saling menguntungkan.
Tohom juga Ketua Aglomerasi Watch ini menyoroti pentingnya pengawasan terhadap pengembangan kawasan mitra agar tidak menimbulkan ketimpangan baru.
Tohom yang juga Ketua Aglomerasi Watch ini mengatakan bahwa penguatan daerah mitra harus dibarengi pengendalian tata ruang, infrastruktur berkelanjutan, serta perlindungan sosial bagi masyarakat lokal.
“Superhub ekonomi harus tumbuh dengan prinsip keberlanjutan. Jangan sampai pembangunan cepat justru mengorbankan keseimbangan sosial dan lingkungan,” tegasnya.
Ia optimis, di bawah kepemimpinan nasional Prabowo-Gibran, konsep IKN sebagai pusat ekonomi baru dapat menjadi warisan pembangunan yang memperkuat daya saing Indonesia di tingkat global.
“Jika konsisten dijalankan, IKN bukan hanya ibu kota pemerintahan, tetapi episentrum ekonomi masa depan Indonesia,” pungkas Tohom.
[Redaktur: Rinrin Khaltarina]
