Nusantara.WAHANANEWS.CO, Jakarta - Pembubaran Satgas Pembangunan Infrastruktur IKN yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 408/KPTS/M/2025 menjadi sinyal bahwa tahapan baru pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) kini sepenuhnya diemban Otorita IKN (OIKN).
Menanggapi transisi strategis ini, MARTABAT Prabowo-Gibran mengimbau pada pada seluruh pihak untuk bersatu mendukung percepatan pembangunan IKN menuju tahun 2028.
Baca Juga:
Atasi Masalah Sampah, MARTABAT Prabowo-Gibran Minta Pemda Tiru Pemkab Pandeglang Pinjam Uang ke Bank untuk Biayai Pembangunan Infrastruktur
Menurut Ketua Umum DPP MARTABAT Prabowo-Gibran, KRT Tohom Purba, pengalihan mandat pembangunan infrastruktur ke OIKN tak hanya perubahan administratif, melainkan juga merupakan momentum krusial untuk menyelaraskan visi besar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam membangun pusat pemerintahan baru yang memiliki fasilitas lengkap dan modern.
“Percepatan pembangunan IKN harus menjadi proyek nasional yang mendapatkan legitimasi moral dan politik dari seluruh elemen bangsa. Ini bukan proyek milik satu pemerintahan saja, tetapi warisan strategis bagi masa depan Indonesia," tegas Tohom, Rabu (23/4/2025).
MARTABAT Prabowo-Gibran, yang merupakan wadah masyarakat pendukung visi pemerintahan Prabowo-Gibran, menilai bahwa percepatan pembangunan IKN akan memperkuat integrasi antarwilayah dan mengurangi ketimpangan antar-pulau.
Baca Juga:
MARTABAT Prabowo-Gibran Minta Seluruh Elemen Masyarakat Dukung Rencana Presiden Deklarasi IKN Jadi Ibu Kota Negara Tahun 2028
Tohom juga mengapresiasi langkah Presiden Prabowo yang langsung memfinalisasi usulan penambahan anggaran Rp 8,1 triliun untuk kawasan legislatif dan yudikatif, serta Rp 5,4 triliun untuk pembangunan jalan.
“Saat anggaran sudah dipastikan, yang diperlukan adalah konsistensi dalam eksekusi dan transparansi dalam pengelolaan. OIKN harus menjelma sebagai institusi teknokratis yang efektif, bukan birokrasi tambal sulam,” ujar Tohom.
Tohom yang juga Ketua Aglomerasi Watch ini mengungkapkan pentingnya kolaborasi antarkementerian dan daerah penyangga.
Ia menegaskan, IKN tidak bisa dibangun secara eksklusif tanpa mengintegrasikan wilayah Kalimantan Timur dan sekitarnya sebagai satu kesatuan aglomerasi baru.
"Visi besar IKN sebagai pusat gravitasi baru tidak boleh berdiri sendiri. Perlu keterpaduan dengan wilayah Balikpapan-Samarinda dan optimalisasi pelabuhan, bandara, serta jalur logistik regional,” ujar Tohom.
Menyambut target 2028, Tohom menyatakan optimismenya bahwa di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran, pembangunan IKN akan menunjukkan kemajuan signifikan dalam tiga tahun pertama, dengan catatan pemerintah menjaga prinsip partisipasi publik dan keberlanjutan lingkungan.
"Kami meyakini, ketika semua pihak menanggalkan ego sektoral dan mulai bergerak bersama, maka IKN akan menjadi simbol transformasi nyata bangsa ini. Dengan semangat gotong royong, kami siap berjalan seiring menuju masa depan yang lebih baik,” pungkas Tohom.
[Redaktur: Rimma Patria Simorangkir]
