Nusantara.WAHANANEWS.CO - Organisasi Relawan Nasional MARTABAT Prabowo–Gibran menyambut positif langkah PT Intiland Development Tbk dan PT Nindya Karya (Persero) yang jadi pemrakarsa pembangunan pemukiman untuk pejabat kementerian dan ASN melalui skema KPBU di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Organisasi ini menilai inisiatif tersebut menunjukkan kolaborasi sehat antara pemerintah dan dunia usaha dalam mempercepat pemenuhan infrastruktur dasar pemerintahan di era Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Baca Juga:
OIKN Targetkan Daur Ulang Sampah 60 Persen dan Gencarkan Kampanye Zero Waste
Ketua Umum MARTABAT Prabowo–Gibran, KRT Tohom Purba, menilai langkah Intiland dan Nindya Karya harus menjadi contoh bagi BUMN maupun perusahaan swasta lain.
“Model KPBU ini membuktikan bahwa dunia usaha bisa menjadi motor percepatan pembangunan sekaligus menciptakan pola kerja yang efisien, transparan, dan rendah risiko bagi pemerintah,” ujarnya, Senin (1/12/2025).
Tohom menjelaskan bahwa proyek perumahan menteri yang diprakarsai Intiland—seluas sedikitnya 7 hektare dengan nilai investasi sekitar Rp2,88 triliun—serta proyek delapan tower rumah susun ASN oleh Nindya Karya senilai Rp2,7 triliun, menunjukkan komitmen swasta dan BUMN dalam mengisi kebutuhan permukiman pemerintahan yang modern.
Baca Juga:
HGU 190 Tahun Gugur, Ini Respons Tegas Airlangga soal Masa Depan IKN
Menurutnya, keberanian dua perusahaan itu masuk lebih awal melalui status pemrakarsa membuktikan tingkat kepercayaan tinggi terhadap arah pembangunan IKN di bawah pemerintahan baru.
Ia menekankan bahwa pembangunan hunian menteri berluas 390 meter persegi dengan skema DBFOMT, serta rumah susun ASN bertipologi 190 meter persegi, adalah fondasi penting bagi efektivitas kinerja birokrasi.
“Hunian yang layak bukan sekadar tempat tinggal, tetapi merupakan prasyarat mental dan operasional agar pejabat negara fokus bekerja,” kata Tohom.
Tohom yang juga Ketua Aglomerasi Watch menambahkan bahwa pola KPBU yang memberikan kompensasi nilai 10 persen dan jaminan pemerintah justru menjadi model kolaborasi masa depan.
“Skema KPBU ini strategis karena risiko finansial terukur, swasta mendapat kepastian, dan negara memperoleh infrastruktur berkualitas tanpa bebani APBN secara langsung. Inilah arsitektur pembiayaan publik modern yang perlu diperluas,” ujarnya.
Ia menilai kolaborasi seperti ini akan menciptakan pusat-pusat aglomerasi ekonomi baru yang menopang pertumbuhan kota, termasuk IKN.
Karena itu, ia mendorong agar BUMN karya, pengembang properti, perusahaan besar di sektor energi, telekomunikasi, hingga perbankan ikut mengadaptasi model serupa untuk membangun fasilitas lain seperti pemukiman ASN, kawasan perkantoran, pusat riset, hingga infrastruktur sosial.
“Era Prabowo–Gibran membutuhkan keberanian dan inovasi. Jika semua pihak ikut terlibat seperti Intiland dan Nindya Karya, maka lompatan pembangunan akan terjadi lebih cepat dari yang kita bayangkan,” tegas Tohom.
[Redaktur: Rinrin Khaltarina]
