WAHANANEWS.CO, Jakarta - MARTABAT Prabowo–Gibran menyatakan dukungan penuh terhadap langkah strategis Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Badan Pusat Statistik (BPS) yang telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) terkait penyediaan dan pengembangan data statistik.
Organisasi relawan nasional ini menilai pendataan penduduk IKN merupakan pondasi penting bagi tata kelola pemerintahan modern yang berbasis data akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Baca Juga:
Proyek IKN Jadi Sorotan Media Terkenal AS, Ungkap Hal Tak Terduga
“Langkah ini mempercepat lahirnya pemerintahan cerdas yang mampu merespons perubahan secara presisi,” ujar Ketua Umum MARTABAT Prabowo–Gibran, KRT Tohom Purba, Sabtu (6/12/2025).
Menurutnya, MoU tersebut menegaskan bahwa pembangunan IKN bukan semata proyek fisik, tetapi transformasi sistemik menuju tata kelola digital yang mengutamakan akurasi, transparansi, dan efisiensi.
“Data adalah bahan bakar utama smart government. Tanpa fondasi statistik yang kuat, kebijakan hanya akan bersandar pada asumsi. Dengan pendataan penduduk yang terstruktur, IKN bisa memulai masa depannya dengan pijakan yang tepat,” ungkap Tohom.
Baca Juga:
OIKN Targetkan Daur Ulang Sampah 60 Persen dan Gencarkan Kampanye Zero Waste
Ia menjelaskan bahwa keberadaan data kependudukan yang presisi akan menentukan kualitas perencanaan wilayah, pemetaan layanan publik, hingga desain ekosistem sosial-ekonomi di kawasan inti pemerintahan baru.
“IKN membutuhkan arsitektur data yang hidup, adaptif, dan terintegrasi lintas sektor. Pendataan ini adalah pintunya,” katanya.
Tohom yang juga Ketua Aglomerasi Watch ini mengatakan bahwa IKN harus menjadi contoh terbaik bagaimana kota baru dikelola dengan pendekatan aglomerasi modern.
“Pendekatan aglomerasi itu menuntut konsolidasi data lintas ruang. Dengan data yang valid, pemerintah dapat membaca mobilitas, mengelola migrasi, memprediksi kebutuhan layanan publik, dan menjaga keseimbangan antara pertumbuhan kota dengan kualitas lingkungan,” tuturnya.
Lebih jauh, Tohom menekankan bahwa kerja sama Otorita IKN–BPS akan memperkuat dasar hukum dan metodologi statistik nasional, sekaligus menyelaraskan IKN dengan standar kota berkelas dunia.
“Kita sedang membangun ibu kota yang merupakan pusat inovasi dan tata kelola. Maka, setiap fondasi harus diletakkan dengan presisi,” tegasnya.
[Redaktur: Rinrin Khaltarina]
