Nusantara.WAHANANEWS.CO - Memasuki tahun 2026, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dinilai telah melewati fase paling krusial dalam sejarahnya.
Organisasi Relawan Nasional MARTABAT Prabowo–Gibran menegaskan bahwa dimulainya Tahap II Pembangunan IKN bukan lagi sekadar kelanjutan proyek, melainkan penanda bahwa IKN telah masuk jalur yang tidak bisa diputar balik atau point of no return.
Baca Juga:
Presiden Prabowo Tekankan Percepatan Pembangunan Fasilitas Negara di IKN
Ketua Umum MARTABAT Prabowo–Gibran, KRT Tohom Purba, menilai transformasi IKN dari kawasan konstruksi menjadi kota yang mulai diaktivasi secara fungsional merupakan bukti keseriusan negara dalam membangun pusat pemerintahan baru.
“Ketika fungsi-fungsi kekuasaan negara mulai dipindahkan, infrastruktur hunian disiapkan secara masif, dan layanan dasar telah aktif, maka secara politik dan administratif, IKN sudah melampaui fase uji coba,” ujarnya.
Menurut Tohom, dimulainya Tahap II yang berfokus pada penguatan IKN sebagai Ibu Kota Politik menunjukkan bahwa pembangunan kini bergerak dari simbol menuju substansi.
Baca Juga:
Presiden Prabowo Tiba di IKN, Tinjau Progres Pembangunan Infrastruktur
“Pembangunan gedung DPR/MPR, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, hingga hampir rampungnya Istana Wakil Presiden adalah sinyal kuat bahwa IKN sedang dipersiapkan sebagai pusat pengambilan keputusan nasional,” katanya.
Ia menambahkan, progres hunian vertikal ASN serta hunian TNI/Polri yang hampir tuntas memperlihatkan kesiapan negara dalam mengelola migrasi aparatur secara terstruktur.
“IKN bukan hanya soal gedung megah, tapi tentang bagaimana ekosistem pemerintahan dan kehidupan sosial dibangun secara simultan. Itu yang sekarang mulai terlihat,” tutur Tohom.
Dari sisi sosial dan kebangsaan, Tohom menilai penyelesaian kompleks rumah ibadah, mulai dari Masjid Negara hingga Basilika Fransiskus Xaverius Nusantara, menjadi simbol penting wajah Indonesia di masa depan.
“IKN diproyeksikan sebagai etalase peradaban Indonesia yang inklusif. Ketika rumah-rumah ibadah berdiri berdampingan dan dirancang monumental, itu bukan sekadar arsitektur, melainkan pesan kebangsaan,” ujarnya.
MARTABAT Prabowo–Gibran juga menyoroti aspek ekonomi dan keberlanjutan. Menurut Tohom, masuknya investasi swasta dan skema KPBU dengan nilai ratusan triliun rupiah menunjukkan tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap masa depan IKN.
“Investor tidak menanamkan modal pada proyek yang belum jelas arahnya. Fakta ini memperkuat kesimpulan bahwa IKN sudah melewati titik spekulasi,” katanya.
Ia menegaskan bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, IKN diposisikan sebagai proyek strategis jangka panjang lintas pemerintahan.
“IKN bukan agenda lima tahunan. Ini adalah fondasi Indonesia ke depan, dan Tahap II adalah fase konsolidasi menuju ibu kota politik yang sesungguhnya pada 2028,” ucap Tohom.
Menutup pernyataannya, Tohom menyebut bahwa perdebatan soal perlu atau tidaknya IKN kini sudah tidak relevan.
“Pertanyaannya bukan lagi ‘apakah IKN bisa’, tetapi ‘seberapa cepat dan seberapa baik kita mengelolanya’. Di titik ini, IKN sudah melaju, dan bangsa ini harus memastikan arah lajunya tepat,” pungkasnya.
[Redaktur: Rinrin Khaltarina]
