Nusantara.WAHANANEWS.CO – Organisasi Relawan Nasional MARTABAT Prabowo–Gibran menyambut positif langkah Pakistan yang menyatakan minat untuk berinvestasi di sektor perumahan dan pendidikan di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Organisasi ini menilai, langkah tersebut merupakan bukti bahwa proyek IKN telah mendapat pengakuan internasional dan menjadi magnet baru bagi investasi global.
Baca Juga:
Satu Tahun Prabowo-Gibran, Mesin Ekonomi Nasional Diklaim Melaju Stabil
MARTABAT Prabowo–Gibran mendorong Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) untuk tidak berhenti pada kerja sama bilateral semata, tetapi memperluas jejaring hingga ke berbagai negara di kawasan Asia, Eropa, dan Timur Tengah.
Menurut organisasi ini, semakin banyak negara yang berinvestasi, semakin kuat pula posisi IKN sebagai simbol kemajuan Indonesia di mata dunia.
Ketua Umum MARTABAT Prabowo–Gibran, KRT Tohom Purba, menilai langkah Pakistan merupakan sinyal positif sekaligus momentum untuk mempercepat penguatan ekosistem investasi di IKN.
Baca Juga:
Retno Marsudi Ingatkan Dunia: Air Bukan Sekadar Komoditas, tapi Fondasi Kehidupan
“Ini saat yang tepat bagi OIKN untuk membuka pintu lebih lebar. Jangan hanya menunggu, tapi aktif menjemput investor dari berbagai belahan dunia,” ujarnya, Kamis (23/10/2025).
Tohom menilai sektor pendidikan dan perumahan menjadi dua fondasi vital dalam membangun sebuah kota yang berkelanjutan.
Menurutnya, kehadiran investor dari Pakistan di kedua sektor tersebut akan membawa dampak jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan penduduk IKN.
“Ketika negara seperti Pakistan menaruh kepercayaan dengan membangun sekolah internasional dan proyek perumahan, itu berarti mereka melihat potensi besar Nusantara sebagai kota masa depan yang terbuka dan inklusif,” kata Tohom.
Tohom yang juga Ketua Aglomerasi Watch ini menekankan bahwa keberhasilan IKN tidak hanya diukur dari nilai investasi yang masuk, tetapi dari sejauh mana pembangunan tersebut mampu menciptakan keseimbangan antara pusat pemerintahan, pusat bisnis, dan kawasan pemukiman rakyat.
“Konsep aglomerasi di IKN harus terintegrasi secara sosial, ekonomi, dan lingkungan. Jangan sampai IKN menjadi kota elitis yang hanya bisa dinikmati kelompok tertentu,” tegasnya.
Ia juga mendorong pemerintah melalui OIKN agar memastikan bahwa kerja sama investasi luar negeri tetap sejalan dengan prinsip kedaulatan ekonomi nasional.
“Investasi asing harus menjadi katalis pembangunan, bukan pengendali arah pembangunan. Kuncinya adalah tata kelola yang transparan, adil, dan berpihak pada rakyat,” tambah Tohom.
Lebih jauh, Tohom menilai forum seperti Mahakam Investment Forum (MIF) 2025 merupakan langkah cerdas yang perlu digencarkan. Forum tersebut bukan hanya mempertemukan investor, tetapi juga memperlihatkan kesiapan Indonesia sebagai tuan rumah investasi dunia.
“IKN harus menjadi etalase peradaban baru Indonesia. Dengan pendekatan terbuka dan profesional, kita bisa mengundang partisipasi dari negara manapun tanpa kehilangan kendali atas kedaulatan,” ujarnya.
Sebagai penutup, Tohom mengingatkan agar semangat kolaborasi internasional di IKN tidak sekadar bersifat seremonial.
“Semua negara harus diberi ruang berkontribusi. Tapi yang terpenting, manfaatnya harus kembali ke rakyat Indonesia,” pungkasnya.
[Redaktur: Rinrin Khaltarina]
