Nusantara.WAHANANEWS.CO - Organisasi Relawan Nasional MARTABAT Prabowo-Gibran menyambut positif pergeseran paradigma transmigrasi yang kini tidak lagi sekadar program kependudukan, melainkan menjadi instrumen strategis penggerak ekonomi nasional, khususnya di kawasan penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
Organisasi ini menilai temuan potensi energi di wilayah transmigrasi sebagai peluang besar untuk mempercepat kemandirian ekonomi daerah sekaligus memperkuat fondasi pembangunan nasional berbasis sumber daya domestik.
Baca Juga:
Jepang Butuh 40 Ribu Tenaga Kerja Indonesia, Gaji Tembus Rp 55 Juta per Bulan
Ketua Umum MARTABAT Prabowo-Gibran, KRT Tohom Purba, menegaskan bahwa transformasi ini mencerminkan arah kebijakan yang visioner dan adaptif terhadap dinamika global.
“Perubahan pendekatan transmigrasi dari sekadar relokasi penduduk menjadi pembangunan ekosistem ekonomi adalah lompatan besar dalam kebijakan pembangunan nasional. Ini menunjukkan keberanian negara dalam membaca potensi riil di lapangan,” ujarnya, Minggu (19/4/2026).
Menurut Tohom, ditemukannya puluhan sumur minyak di kawasan transmigrasi di Kutai Kartanegara beberapa waktu lalu menjadi bukti bahwa wilayah-wilayah tersebut memiliki nilai strategis yang selama ini belum dimaksimalkan.
Baca Juga:
Jepang Butuh 40.000 Tenaga Kerja Indonesia, Gaji Tinggi tapi Biaya Hidup Mencekik
Ia menilai integrasi antara sektor migas dan kawasan transmigrasi akan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang lebih berdaya saing.
“Ketika kawasan transmigrasi terhubung langsung dengan industri energi, maka yang tercipta bukan hanya aktivitas ekonomi, tetapi juga multiplier effect yang luas—mulai dari penciptaan lapangan kerja, peningkatan infrastruktur, hingga tumbuhnya industri turunan,” jelasnya.
Tohom juga menyoroti pentingnya pengelolaan potensi tersebut secara inklusif dan berkeadilan.
Ia menyebutkan bahwa masyarakat lokal dan transmigran harus menjadi aktor utama dalam rantai nilai ekonomi yang terbentuk.
“Jangan sampai eksploitasi sumber daya hanya menguntungkan segelintir pihak. Harus ada skema distribusi manfaat yang adil agar kesejahteraan benar-benar dirasakan masyarakat di kawasan tersebut,” tegasnya.
Tohom yang juga Ketua Umum Aglomerasi Watch ini mengatakan bahwa penyelesaian sengketa lahan melalui program Transmigrasi Tuntas (Transtuntas) menjadi kunci utama untuk membuka pintu investasi.
Tanpa kepastian hukum, potensi sebesar apa pun tidak akan bisa dimanfaatkan secara optimal.
Ia menambahkan bahwa keberhasilan pengembangan kawasan transmigrasi berbasis energi di sekitar IKN akan menjadi model baru pembangunan kawasan terpadu di Indonesia.
Dengan dukungan infrastruktur, energi, dan kebijakan yang terintegrasi, kawasan tersebut berpotensi menjadi episentrum pertumbuhan ekonomi baru di luar Pulau Jawa.
“Ke depan, kita harus melihat transmigrasi sebagai platform pembangunan kawasan berbasis potensi lokal. Jika dikelola dengan tepat, ini bisa menjadi kekuatan utama Indonesia dalam menghadapi tantangan ekonomi global sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional,” pungkasnya.
[Redaktur: Rinrin Khaltarina]
