Nusantara.WAHANANEWS.CO - Organisasi Relawan Nasional MARTABAT Prabowo-Gibran menyambut positif gagasan pembangunan Trans Borneo Railway yang diproyeksikan menghubungkan Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam dalam satu jaringan kereta cepat lintas negara.
“Ini gagasan besar yang sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam membangun konektivitas Indonesia dari pinggiran, memperkuat IKN, dan membuka pusat pertumbuhan ekonomi baru di Kalimantan,” kata Ketua Umum MARTABAT Prabowo-Gibran, KRT Tohom Purba, Jumat (12/06/2026).
Baca Juga:
Salah Transfer Jangan Dibiarkan, Nasabah Perlu Siapkan Bukti dan Segera Lapor Bank
Tohom mengatakan, rencana Trans Borneo Railway dapat menjadi lompatan strategis bagi Kalimantan karena jaringan tersebut tidak hanya bicara soal transportasi, tetapi juga masa depan logistik, perdagangan, investasi, pariwisata, dan pemerataan ekonomi kawasan.
Menurut dia, apabila proyek itu benar-benar terealisasi, Ibu Kota Nusantara atau IKN berpeluang menjadi simpul utama konektivitas regional yang menghubungkan Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Brunei Darussalam, Sarawak, hingga Sabah.
“Bayangkan ketika Otorita IKN, wilayah Indonesia di Kalimantan, Malaysia, dan Brunei tersambung dalam satu koridor modern, maka yang bergerak bukan hanya manusia, tetapi juga barang, modal, teknologi, ide, dan peluang ekonomi baru,” ujar Tohom.
Baca Juga:
PLN Watch Apresiasi Darmawan Prasodjo, 60 Pembangkit Baru Dinilai Jadi Fondasi Energi Indonesia
Ia menilai, konsep Trans Borneo Railway perlu dilihat sebagai bagian dari transformasi besar Pulau Kalimantan menuju kawasan strategis yang lebih terintegrasi dengan ekonomi ASEAN.
Tohom berpandangan, pembangunan IKN akan semakin kuat apabila ditopang oleh infrastruktur lintas wilayah yang mampu menurunkan biaya logistik dan mempercepat mobilitas masyarakat.
“IKN tidak boleh berdiri sendiri sebagai pusat pemerintahan, tetapi harus menjadi pusat gravitasi ekonomi baru yang terhubung dengan kawasan sekitarnya, termasuk negara-negara tetangga di Pulau Borneo,” katanya.
Gagasan Trans Borneo Railway sebelumnya ditawarkan oleh perusahaan asal Brunei Darussalam, Brunergy Utama Sdn Bhd, melalui rencana pembangunan jaringan kereta cepat sepanjang sekitar 1.620 kilometer.
Jalur tersebut diproyeksikan membentang dari Kalimantan Barat menuju Sarawak, Brunei Darussalam, Sabah, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Balikpapan, hingga IKN.
Dalam konsep yang dipublikasikan Brunergy, proyek itu dirancang menggunakan teknologi kereta cepat dengan kecepatan operasional sekitar 300 hingga 350 kilometer per jam.
Dengan konsep tersebut, waktu tempuh antarkawasan di Pulau Kalimantan yang selama ini bisa memakan waktu berjam-jam bahkan berhari-hari berpotensi dipangkas secara signifikan.
Tohom mengatakan, kehadiran kereta cepat lintas negara di Borneo dapat menjadi jawaban atas persoalan klasik konektivitas Kalimantan yang selama ini banyak bergantung pada jalan raya, sungai, dan transportasi udara.
“Kalau konektivitas dibangun dengan benar, maka pedalaman Kalimantan tidak lagi menjadi halaman belakang pembangunan, tetapi bisa tumbuh menjadi beranda baru ekonomi Indonesia,” ucapnya.
Tohom yang juga Ketua Umum Aglomerasi Watch ini mengatakan bahwa konsep Trans Borneo Railway harus dibaca dalam kerangka aglomerasi kawasan yang lebih luas, khususnya hubungan antara IKN, kota-kota penyangga, kawasan industri, pelabuhan, bandara, dan pusat ekonomi lintas negara.
Menurut dia, konektivitas modern akan membuat pertumbuhan tidak hanya terkonsentrasi di satu titik, melainkan menyebar ke banyak wilayah yang selama ini belum menikmati akses infrastruktur secara optimal.
“Prinsipnya, rel kereta harus menjadi urat nadi aglomerasi baru di Kalimantan, sehingga IKN, Balikpapan, Samarinda, Bontang, Tanjung Selor, hingga wilayah perbatasan dapat tumbuh dalam satu ekosistem ekonomi yang saling menguatkan,” tutur Tohom.
Meski demikian, Tohom mengingatkan bahwa proyek sebesar Trans Borneo Railway membutuhkan kajian mendalam, terutama terkait kelayakan ekonomi, pembiayaan, regulasi lintas negara, kesiapan lahan, keamanan, dan dampak lingkungan.
Ia mengatakan, pemerintah Indonesia perlu bersikap terbuka namun tetap berhati-hati agar proyek tersebut benar-benar membawa manfaat bagi kepentingan nasional.
“Indonesia harus berada di posisi yang cerdas, terbuka terhadap kerja sama internasional, tetapi tetap memastikan kedaulatan, manfaat ekonomi, perlindungan lingkungan, dan kepentingan rakyat menjadi dasar utama setiap keputusan,” katanya.
Tohom juga menilai keterlibatan pemerintah pusat, Otorita IKN, pemerintah daerah di Kalimantan, pelaku usaha, dan masyarakat adat menjadi faktor penting apabila gagasan tersebut masuk ke tahap pembahasan lebih lanjut.
Menurut dia, pembangunan rel modern di Kalimantan harus memperhatikan ruang hidup masyarakat lokal, kawasan konservasi, dan karakter ekologis Borneo sebagai salah satu wilayah hutan tropis terpenting di dunia.
“Modernisasi transportasi harus berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan, karena masa depan Kalimantan tidak boleh dibangun dengan mengorbankan alam dan masyarakat yang sudah lama hidup di sana,” ujar Tohom.
Ia menambahkan, pemerintahan Prabowo-Gibran memiliki momentum besar untuk menjadikan Kalimantan sebagai pusat pertumbuhan baru Indonesia melalui kombinasi pembangunan IKN, hilirisasi, energi, konektivitas, dan penguatan kawasan perbatasan.
“Trans Borneo Railway bisa menjadi simbol babak baru bahwa pembangunan Indonesia tidak lagi Jawa-sentris, tetapi bergerak menuju Indonesia-sentris dengan Kalimantan sebagai salah satu poros utamanya,” katanya.
Tohom berharap gagasan tersebut dapat dikaji secara serius, transparan, dan melibatkan para pemangku kepentingan terkait agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Indonesia.
“Kalau dirancang dengan visi besar dan tata kelola yang baik, Trans Borneo Railway dapat menjadi warisan konektivitas lintas generasi bagi Indonesia, Malaysia, dan Brunei,” ucapnya.
[Redaktur: Rinrin Khaltarina]
