Namun jika tidak diimbangi oleh dominasi pengusaha dalam negeri, Indonesia akan kehilangan potensi multiplier effect paling penting: penciptaan nilai tambah dan kepemilikan ekonomi nasional.
“Kalau investor asing sudah membaca peluang ini, maka pengusaha Indonesia harus jauh lebih berani. Jangan tunggu sampai seluruh sektor strategis diisi oleh mereka baru kita bergerak,” tegasnya.
Baca Juga:
Di Bawah Atap yang Rapuh, PLN UID Banten Bangun Harapan Baru untuk Generasi Citepuseun
Tohom yang juga Ketua Aglomerasi Watch ini menambahkan bahwa pembangunan kota baru seperti IKN bukan hanya proyek infrastruktur, tetapi proses pembentukan pusat ekonomi baru.
“Aglomerasi ekonomi adalah mesin pertumbuhan. Kalau pelaku usaha lokal tidak mengambil posisi strategis sejak awal, maka manfaat jangka panjang akan banyak mengalir ke pihak luar,” katanya.
Ia mengungkapkan perlunya strategi terpadu agar bisnis nasional mampu menguasai rantai pasok, terutama di sektor-sektor bernilai tambah tinggi seperti teknologi digital, industri hijau, dan layanan perkotaan modern.
Baca Juga:
Pelaku Usaha KEK Sei Mangkei Dapat Pendampingan Pajak, MARTABAT Prabowo-Gibran: Digitalisasi Perpajakan Perlu Terus Dikawal
Menurut Tohom, pemerintah sebaiknya memperkuat mekanisme pendampingan, pembiayaan, dan perluasan akses bagi UMKM hingga korporasi nasional agar dapat ikut serta.
“IKN ini laboratorium ekonomi masa depan. Kita harus memastikan bahwa yang tumbuh bukan hanya proyeknya, tapi juga pengusaha bangsanya,” ujarnya menutup pernyataannya.
Sebelumnya, Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengonfirmasi telah menerima 36 LoI dari perusahaan-perusahaan China yang tertarik berinvestasi di sektor energi, perumahan, teknologi digital, pengelolaan sampah, transportasi, hingga industri gaya hidup dan penyiaran.
