Nusantara.WAHANANEWS.CO - Relawan Nasional MARTABAT Prabowo-Gibran berkomitmen terus mengawal percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.
Sebagai bagian dari visi Indonesia Emas 2045, IKN dinilai sebagai titik tolak transformasi tata pemerintahan modern.
Baca Juga:
Dibawah Kepemimpinan Ketua PMI Paluta Tohong. ini Prestasi Saat lkuti Jumbara Tingkat Sumut. Di Langkat
Karena itu, MARTABAT Prabowo-Gibran mengimbau seluruh elemen bangsa untuk mendukung penuh langkah-langkah Otorita IKN, terutama dalam hal koordinasi lintas instansi dan pengawasan berkelanjutan.
Menanggapi dinamika terkini, Ketua Umum DPP MARTABAT Prabowo-Gibran, KRT Tohom Purba, menegaskan bahwa tantangan pembangunan IKN bukan terletak pada konstruksi fisik semata, melainkan pada tata kelola dan sinergi antarinstansi.
Ia menilai bahwa keberhasilan IKN sebagai ibu kota politik pada 2028 sangat bergantung pada kemampuan semua pemangku kepentingan menjalankan fungsi koordinasi secara efektif.
Baca Juga:
Kotorannya Berupa Emas, Bakteri Langka Ini Buka Jalan Baru Produksi Logam Mulia
“Fisik bisa dibangun dengan anggaran dan kontraktor, tapi ekosistem pemerintahan yang adaptif dan berdaya tahan hanya bisa dicapai dengan kepemimpinan yang tegas dan pengawasan yang cermat,” kata Tohom, Kamis (8/5/2025).
Tohom juga menyambut baik keputusan Presiden terpilih Prabowo Subianto yang merevisi desain awal kawasan legislatif dan yudikatif.
Menurutnya, penyesuaian ini mencerminkan arah pemerintahan baru yang lebih tanggap terhadap kompleksitas tata kelola, terutama dengan bertambahnya jumlah kementerian.
“Revisi desain infrastruktur berkaitan dengan penyesuaian struktural dan kebutuhan jangka panjang pemerintahan modern. Saya melihat Prabowo sangat serius membangun fondasi tata negara yang visioner,” ungkapnya.
Tohom yang juga Ketua Aglomerasi Watch menyoroti pentingnya pengawasan yang berbasis data, melibatkan lembaga independen, serta membuka ruang partisipasi publik.
Ia menegaskan bahwa pembangunan IKN adalah transformasi ruang dan sistem pemerintahan, bukan hanya pemindahan gedung.
“Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) harus menjadi model ekosistem kota cerdas yang terintegrasi secara sosial dan ekologis. Kita tidak bisa mengulang kesalahan kota-kota besar yang tumbuh tanpa arah,” jelasnya.
Ia juga menyoroti keterlibatan investor asing dalam pembangunan infrastruktur IKN. Menurut Tohom, partisipasi global adalah hal yang baik selama prinsip kedaulatan dan transparansi tetap dijaga.
“Kita terbuka terhadap investasi, tapi arah pembangunan harus tetap dikendalikan oleh negara. Jangan sampai kita jadi penonton di tanah sendiri,” tegasnya.
Lebih jauh, Tohom mendukung percepatan pembentukan Pemerintahan Daerah Khusus (Pemdasus) IKN yang diamanatkan oleh UU Nomor 3 Tahun 2022.
Ia menyebut Pemdasus sebagai pilar penting untuk memastikan bahwa IKN tidak hanya modern dalam bentuk, tapi juga dalam sistem pemerintahan.
“Pemdasus bukan hanya urusan administratif. Ini adalah kerangka kerja agar IKN memiliki kapasitas kelembagaan yang efisien, meritokratis, dan bebas dari beban birokrasi lama,” tuturnya.
Sebagai penutup, Tohom menegaskan bahwa MARTABAT Prabowo-Gibran akan terus menjadi mitra kritis dan konstruktif pemerintah dalam menjaga arah pembangunan IKN tetap selaras dengan visi kebangsaan.
“IKN bukan milik satu rezim, melainkan milik seluruh rakyat. Sudah saatnya kita tinggalkan ego sektoral dan bersatu untuk proyek peradaban ini,” pungkasnya.
[Redaktur: Sobar Bahtiar]
