WAHANANEWS.CO, Jakarta - Organisasi Relawan Nasional MARTABAT Prabowo-Gibran menilai langkah Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) yang menyiapkan lahan seluas 63 hektare untuk kawasan diplomatik merupakan bukti nyata bahwa pembangunan IKN semakin matang menuju status sebagai kota dunia.
MARTABAT menegaskan, kesiapan infrastruktur ini bukan hanya simbol administrasi, melainkan sinyal kuat bagi komunitas internasional bahwa Nusantara siap menjadi pusat diplomasi dan investasi global.
Baca Juga:
Jadi Pusat Investasi Dunia, MARTABAT Prabowo-Gibran Apresiasi Kazakhstan Investasi di IKN
Ketua Umum MARTABAT Prabowo-Gibran, KRT Tohom Purba, menyebut langkah Otorita IKN tersebut sebagai milestone penting dalam pembangunan kota yang berstandar internasional.
“Penyediaan lahan seluas 63 hektare untuk kompleks kedutaan besar menunjukkan bahwa IKN tidak sekadar proyek pemindahan ibu kota, tetapi transformasi menuju kota diplomatik berkelas dunia. Ini menegaskan keseriusan pemerintah dalam membangun ibu kota yang inklusif dan berdaya saing global,” ujar Tohom di Jakarta, Senin (7/10)/2025.
Menurutnya, penyiapan kawasan diplomatik juga menandakan kepercayaan diri Indonesia di mata dunia.
Baca Juga:
Desa Wisata Jadi Jantung Ekonomi Otorita IKN, MARTABAT Prabowo-Gibran Dorong Sosialisasi Masif ke Masyarakat
“Kawasan diplomatik bukan hanya tempat perwakilan negara sahabat, tapi juga simbol keterbukaan dan stabilitas politik. Negara mana pun yang memindahkan kedutaannya ke IKN berarti memberi pengakuan terhadap kredibilitas Indonesia sebagai pusat pemerintahan yang visioner dan aman,” tambahnya.
Tohom menilai, langkah ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menempatkan IKN sebagai kota global yang berlandaskan teknologi hijau dan tata ruang cerdas.
Ia menilai, pembangunan kompleks diplomatik tersebut harus diikuti dengan ketersediaan fasilitas modern seperti area bisnis, hunian ramah lingkungan, hingga akses transportasi publik yang efisien.
“Diplomatic compound itu tidak bisa berdiri sendiri. Ia harus terintegrasi dengan sistem transportasi massal, infrastruktur digital, dan keamanan cerdas yang menjadikan diplomat merasa nyaman dan produktif di IKN,” jelasnya.
Tohom yang juga Ketua Aglomerasi Watch ini menegaskan bahwa pembangunan kawasan diplomatik harus menjadi bagian dari rencana besar aglomerasi IKN sebagai pusat pertemuan peradaban dunia.
“IKN dirancang bukan hanya sebagai ibu kota pemerintahan, tapi juga episentrum ekonomi, teknologi, dan budaya baru Indonesia. Penyiapan lahan untuk kedutaan besar ini adalah bagian dari upaya menyiapkan Nusantara agar sejajar dengan kota dunia seperti Canberra, Brasília, atau Putrajaya,” ungkapnya.
Ia menambahkan, keberadaan kompleks diplomatik seluas 63 hektare akan memberi efek domino pada pertumbuhan kawasan sekitarnya, terutama sektor jasa, pendidikan internasional, dan perdagangan.
“Bayangkan dampak ekonominya. Dengan hadirnya kedutaan dari berbagai negara, akan tumbuh sekolah internasional, kawasan bisnis, pusat kuliner, hingga ekosistem ekonomi kreatif. Ini bukan sekadar pembangunan fisik, tapi katalis transformasi sosial-ekonomi di Kalimantan Timur,” kata Tohom.
Tohom juga menyoroti pentingnya koordinasi antara Otorita IKN, Kementerian Luar Negeri, dan pemerintah daerah agar pembangunan kawasan diplomatik berjalan selaras dengan nilai keberlanjutan dan efisiensi lahan.
“Kita harus memastikan kawasan ini ramah lingkungan, menggunakan energi hijau, dan menjadi contoh kota masa depan yang harmonis antara teknologi dan alam,” tegasnya.
Menurut Tohom, langkah IKN menyiapkan lahan diplomatik menunjukkan bahwa Indonesia sudah menyiapkan wajah baru untuk dunia internasional.
“Kita tidak hanya membangun kota, tetapi menanamkan identitas baru bangsa: Indonesia yang modern, berwawasan global, namun tetap berakar pada kearifan lokal,” ujarnya.
Sebelumnya, Otorita IKN bersama Kementerian Luar Negeri telah menyampaikan bahwa lahan seluas 62,9 hektare disiapkan untuk pembangunan diplomatic compound bagi kedutaan besar berbagai negara sahabat.
Kawasan ini akan dilengkapi fasilitas perdagangan, sekolah internasional, hunian diplomat, serta ruang terbuka hijau. Sejumlah negara, termasuk Bangladesh, telah menyatakan minat dan kesiapan untuk memindahkan kantor kedutaannya ke Nusantara pada 2028.
[Redaktur: Sobar Bahtiar]
