Tohom yang juga Ketua Umum Aglomerasi Watch menambahkan bahwa konsep MUT harus mulai direplikasi di kawasan-kawasan strategis lain, khususnya wilayah aglomerasi dan kota-kota besar.
“Kita tidak bisa lagi membangun kota secara parsial. Integrasi utilitas seperti di IKN harus menjadi model nasional, terutama untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan mobilitas yang efisien di kawasan perkotaan,” ujarnya.
Baca Juga:
Tinjau Langsung Kondisi IKN, Ini Respons Tak Terduga dari PBB
Ia juga menilai proyek pembangunan MUT di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) yang dikerjakan oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk menjadi fondasi penting dalam mewujudkan kota pintar yang sesungguhnya.
Dengan panjang jalan mencapai sekitar 10,9 kilometer yang terintegrasi dengan terowongan utilitas, proyek ini dinilai sebagai bukti konkret keseriusan pemerintah dalam membangun infrastruktur berkelanjutan.
“Ke depan, keberhasilan IKN harus menjadi benchmark nasional. Semua daerah bisa meniru dengan menyesuaikan kapasitas fiskal dan kebutuhan wilayah masing-masing. Ini bukan soal mahal atau tidak, tetapi soal komitmen terhadap kualitas pembangunan,” kata Tohom.
Baca Juga:
Pertamina Akan Kelola 13 Sumur Baru di Kaltim, MARTABAT Prabowo-Gibran: Waspadai Dampak Terhadap Kawasan Otorita IKN
Ia menutup dengan menegaskan bahwa langkah ini sejalan dengan visi besar Indonesia menuju negara maju.
“Kalau kita ingin sejajar dengan negara-negara maju, maka standar infrastrukturnya juga harus maju. IKN sudah memulai, sekarang saatnya daerah-daerah lain mengikuti,” pungkasnya.
[Redaktur: Rinrin Khaltarina]
