Ia menyebutkan bahwa masyarakat lokal dan transmigran harus menjadi aktor utama dalam rantai nilai ekonomi yang terbentuk.
“Jangan sampai eksploitasi sumber daya hanya menguntungkan segelintir pihak. Harus ada skema distribusi manfaat yang adil agar kesejahteraan benar-benar dirasakan masyarakat di kawasan tersebut,” tegasnya.
Baca Juga:
Jepang Butuh 40 Ribu Tenaga Kerja Indonesia, Gaji Tembus Rp 55 Juta per Bulan
Tohom yang juga Ketua Umum Aglomerasi Watch ini mengatakan bahwa penyelesaian sengketa lahan melalui program Transmigrasi Tuntas (Transtuntas) menjadi kunci utama untuk membuka pintu investasi.
Tanpa kepastian hukum, potensi sebesar apa pun tidak akan bisa dimanfaatkan secara optimal.
Ia menambahkan bahwa keberhasilan pengembangan kawasan transmigrasi berbasis energi di sekitar IKN akan menjadi model baru pembangunan kawasan terpadu di Indonesia.
Baca Juga:
Jepang Butuh 40.000 Tenaga Kerja Indonesia, Gaji Tinggi tapi Biaya Hidup Mencekik
Dengan dukungan infrastruktur, energi, dan kebijakan yang terintegrasi, kawasan tersebut berpotensi menjadi episentrum pertumbuhan ekonomi baru di luar Pulau Jawa.
“Ke depan, kita harus melihat transmigrasi sebagai platform pembangunan kawasan berbasis potensi lokal. Jika dikelola dengan tepat, ini bisa menjadi kekuatan utama Indonesia dalam menghadapi tantangan ekonomi global sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional,” pungkasnya.
[Redaktur: Rinrin Khaltarina]
