Lebih lanjut, Tohom menyoroti bahwa target penyelesaian pada 2028 merupakan tantangan besar yang membutuhkan sinergi lintas sektor.
“Target ini realistis jika didukung koordinasi yang solid antara pemerintah pusat, otorita IKN, dan seluruh pemangku kepentingan. Ini bukan hanya proyek infrastruktur, tetapi transformasi peradaban,” ungkapnya.
Baca Juga:
Investor China Masuk IKN Bawa Duit Rp1,25 Triliun, Bangun Kawasan Hunian Terpadu
Tohom yang juga Ketua Umum Aglomerasi Watch ini mengatakan bahwa pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan harus terintegrasi dengan konsep aglomerasi wilayah di sekitarnya.
“IKN tidak boleh berdiri sendiri. Harus ada konektivitas ekonomi, sosial, dan infrastruktur dengan wilayah penyangga agar dampak ekonominya merata dan berkelanjutan,” ujarnya.
Ia menambahkan, pembangunan gedung yudikatif dan legislatif juga harus mengedepankan prinsip keberlanjutan dan efisiensi.
Baca Juga:
IKN Dibangun dengan Presisi Tinggi, 115 Paket Konstruksi Jadi Mesin Utamanya
“IKN harus menjadi contoh kota masa depan yang mengedepankan green infrastructure, digital governance, dan efisiensi energi. Ini peluang Indonesia untuk menunjukkan kepemimpinan global dalam pembangunan kota modern,” katanya.
Di sisi lain, MARTABAT Prabowo-Gibran menilai keberlanjutan proyek IKN di bawah pemerintahan saat ini menunjukkan adanya kepastian arah pembangunan nasional.
Hal ini dinilai penting untuk menjaga stabilitas ekonomi dan memperkuat posisi Indonesia di mata dunia.
