Tohom yang juga Ketua Aglomerasi Watch ini mengatakan bahwa penyediaan hunian bagi masyarakat umum menjadi kunci utama keberhasilan konsep smart agglomeration di IKN.
Menurutnya, tanpa integrasi sosial yang adil, kota masa depan akan berisiko terjebak dalam segregasi modern.
Baca Juga:
Hunian Rp 4,73 Triliun untuk DPR RI Mulai Dibangun di IKN Tahun Ini
"Kalau hanya ASN dan kalangan elite yang tinggal di pusat IKN, maka kawasan akan menjadi steril secara sosial. Padahal kota yang hidup justru tumbuh dari keberagaman dan interaksi antarprofesi dan lapisan masyarakat,” jelas Tohom.
Ia juga mendorong agar pembangunan rusun-rusun berikutnya dilakukan dengan memperhatikan prinsip keberlanjutan, aksesibilitas, dan konektivitas antarwilayah dalam aglomerasi Kalimantan Timur.
Sebelumnya, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menyampaikan bahwa Kementerian PKP akan memulai pembangunan rusun untuk masyarakat umum, sebagai bagian dari visi kota yang inklusif.
Baca Juga:
Usul Tambahan Anggaran Sejumlah Kementerian di IKN Rp14,92 Triliun, Ini Hasilnya
Hal ini ia sampaikan saat mendampingi Menteri Maruarar Sirait dalam kunjungan kerja ke beberapa lokasi pembangunan hunian di IKN.
“Ada inovasi yang dibawa bahwa Kementerian PKP akan membangun rusun tidak hanya untuk ASN Hankam, tapi juga untuk masyarakat. Walaupun satu tower, ini akan membawa kemajuan bahwa IKN juga menyediakan hunian untuk masyarakat,” kata Basuki.
Menteri PKP Maruarar Sirait menambahkan bahwa arahan Presiden Jokowi sangat jelas, IKN harus menjadi kota yang berkeadilan dan memberi ruang bagi semua golongan.
