“IKN harus menjadi laboratorium pemerintahan modern Indonesia. Kalau ASN-nya kuat secara kompetensi, berani karena berintegritas, loyal pada profesi, dan mampu berinovasi, maka IKN bisa menjadi contoh reformasi birokrasi nasional,” ucapnya.
Tohom menambahkan, pelantikan 555 PNS tersebut juga menunjukkan adanya keberlanjutan pembangunan IKN di bawah pemerintahan Prabowo Subianto.
Baca Juga:
PLN UP3 Sofifi Perkuat Keandalan Listrik Lewat Program PANDU dan Penggantian Kubikel
Menurutnya, keberlanjutan IKN penting karena proyek tersebut bukan milik satu periode pemerintahan, melainkan agenda besar negara untuk membangun pusat pertumbuhan baru yang lebih seimbang di luar Pulau Jawa.
“Dalam pandangan MARTABAT Prabowo-Gibran, keberlanjutan IKN adalah bagian dari kesinambungan visi besar Indonesia. IKN harus dilihat sebagai strategi pemerataan, strategi geopolitik, strategi ekonomi, dan strategi peradaban,” tutur Tohom.
Tohom yang juga Ketua Umum Aglomerasi Watch ini mengatakan bahwa keberadaan IKN harus tetap dibaca dalam hubungan yang saling melengkapi dengan kawasan aglomerasi besar lainnya, termasuk Jabodetabekjur.
Baca Juga:
Pemulihan Kelistrikan Sumut Dipercepat, PLN Terapkan Manajemen Beban Secara Dinamis
Ia menjelaskan, Jakarta dan kawasan sekitarnya tetap akan menjadi pusat ekonomi, bisnis, jasa, dan konektivitas nasional, sementara IKN dapat berkembang sebagai pusat pemerintahan yang lebih tertata, hijau, dan berbasis teknologi.
“IKN bukan untuk mematikan Jakarta. IKN justru harus menjadi pasangan strategis bagi aglomerasi Jabodetabekjur. Negara besar seperti Indonesia membutuhkan banyak pusat pertumbuhan, bukan hanya satu titik yang menanggung semua beban,” katanya.
Tohom menilai pelatihan kedisiplinan, kekompakan, dan ketahanan mental ASN Otorita IKN bersama Grup 4 Komando Pasukan Khusus (Kopassus) juga merupakan langkah positif untuk membentuk aparatur yang tangguh.
