Ia menekankan bahwa langkah ini harus diiringi dengan pembenahan kelembagaan dan kesiapan sumber daya manusia agar Otorita IKN dapat menjalankan fungsi pemerintahan yang efektif dan akuntabel.
“Pemdasus IKN 2028 bukan sekadar perubahan status hukum, tetapi perwujudan tata kelola baru yang menempatkan efisiensi dan integritas sebagai roh pemerintahan. Ini akan menjadi model baru bagi daerah lain di Indonesia,” tegas Tohom.
Baca Juga:
MARTABAT Prabowo-Gibran: Siapkan Lahan 63 Hektare untuk Kedutaan Besar Buktikan Kesiapan Kawasan Otorita IKN Jadi Kota Dunia
Lebih jauh, Tohom yang juga Ketua Aglomerasi Watch menyoroti pentingnya kolaborasi lintas wilayah dalam memastikan IKN tidak berdiri eksklusif, tetapi menjadi pusat pertumbuhan aglomerasi Kalimantan Timur yang terhubung dengan Balikpapan, Kutai Kartanegara, dan Penajam Paser Utara. Menurutnya, batas wilayah yang jelas justru memperkuat integrasi ekonomi dan sosial kawasan.
“Dalam konteks aglomerasi, batas itu bukan untuk memisahkan, melainkan untuk memperjelas tanggung jawab dan memperkuat sinergi. Dengan delineasi yang presisi, pembangunan antarwilayah akan saling menopang, bukan saling tumpang tindih,” jelasnya.
Tohom juga menekankan perlunya pendekatan berkeadilan dalam pembangunan IKN agar manfaatnya dirasakan hingga pelosok Kalimantan Timur.
Baca Juga:
Sebut Game Changer ASEAN, MARTABAT Prabowo-Gibran Apresiasi Rencana Sarawak Investasi di Kawasan Otorita IKN
Ia memuji langkah pemerintah yang mengintegrasikan peningkatan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia ke dalam agenda pembangunan IKN.
“Keberhasilan IKN bukan hanya diukur dari megahnya gedung, tetapi dari sejauh mana masyarakat lokal menjadi bagian dari ekosistem kemajuan itu. Itulah esensi pembangunan yang berkeadilan,” pungkas Tohom.
Dengan penetapan batas wilayah yang kini sudah disepakati, berbagai pihak berharap IKN semakin siap menapaki fase baru dalam tata kelola pemerintahan yang efisien, modern, dan berbasis kepastian hukum, sebuah visi yang selaras dengan arah kebijakan nasional di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran.
