“Pegawai berintegritas adalah benteng utama dari praktik penyimpangan. Di IKN, standar itu harus dimulai sejak proses rekrutmen,” katanya.
Ia juga menilai orientasi Indonesia-sentris dalam pembangunan IKN membutuhkan aparatur yang adaptif, berwawasan kebangsaan, dan mampu bekerja kolaboratif.
Baca Juga:
Demi Percepatan Pembangunan Kawasan Otorita IKN, MARTABAT Prabowo-Gibran Apresiasi OIKN Permudah Investor Urus Sertifikat Tanah
CPNS hasil CAT BKN, lanjut Tohom, diharapkan cepat beradaptasi dengan tantangan institusional OIKN yang dinamis, sekaligus mampu menghadirkan layanan publik berkelas dunia.
Tohom yang juga Ketua Aglomerasi Watch mengatakan bahwa kualitas SDM OIKN akan berpengaruh langsung terhadap pengelolaan kawasan aglomerasi di sekitar IKN.
“IKN akan menjadi magnet pertumbuhan baru. Aparatur yang berintegritas dan kompeten akan menentukan apakah pertumbuhan itu inklusif, tertata, dan berkelanjutan, atau justru memunculkan persoalan baru,” ujarnya.
Baca Juga:
MARTABAT Prabowo-Gibran Dorong Konektivitas Transportasi IKN–Sarawak untuk Perkuat Ekonomi Kawasan
Menurut Tohom, penekanan BKN terhadap kompetensi manajerial, sosial budaya, dan integritas merupakan paket lengkap yang relevan dengan tantangan OIKN.
Ia berharap pola rekrutmen dan pembinaan ASN seperti ini dapat menjadi model nasional dalam penguatan birokrasi di kementerian dan lembaga lain.
“Kami melihat ini sebagai praktik baik yang patut dijaga konsistensinya. Jika SDM aparatur IKN kuat, maka visi besar menjadikan IKN sebagai pusat pemerintahan modern, bersih, dan melayani akan lebih mudah diwujudkan,” pungkas Tohom.
