“Pembangunan hunian bersubsidi dan ruang usaha mikro yang terjangkau harus menjadi prioritas. Jangan sampai Nusantara hanya menjadi milik para elit, sementara rakyat kecil hanya jadi penonton,” bebernya.
Ia juga mengimbau agar para pengusaha properti menggandeng koperasi, BUMDes, dan pelaku UMKM lokal dalam pembangunan ekosistem kawasan.
Baca Juga:
Beri Kepastian Hukum Bagi Investor, ALPERKLINAS Apresiasi Kementerian ESDM yang Terbitkan Permen Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik dari Pembangkit
Menurutnya, ini akan mempercepat inklusi ekonomi sekaligus menciptakan stabilitas sosial jangka panjang di ibu kota baru.
Tohom yang juga Ketua Aglomerasi Watch ini mengingatkan pentingnya memastikan keterhubungan IKN dengan wilayah aglomerasi sekitarnya seperti Balikpapan, Samarinda, dan Kutai Kartanegara.
Ia menyebut bahwa investasi properti harus sejalan dengan strategi makro tata ruang dan mobilitas.
Baca Juga:
MARTABAT Prabowo-Gibran Minta DPR RI dan DPRDSU Dapil Karo-Dairi-Pakpak Barat Desak Menteri PU Alokasikan Anggaran Pelebaran Jalan Merek-Sidikalang
“Jangan sampai IKN jadi enclave modern yang terputus dari denyut ekonomi regionalnya. Investasi properti harus sinkron dengan pembangunan infrastruktur konektivitas dan transportasi massal lintas wilayah,” ujar Tohom.
Menutup pernyataannya, Tohom kembali menegaskan komitmen MARTABAT Prabowo-Gibran untuk mengawal seluruh agenda strategis pemerintahan, termasuk transformasi IKN sebagai kota dunia yang inklusif dan berkelanjutan.
“Kami ingin IKN tidak hanya menjadi simbol modernitas, tetapi juga simbol keadilan ruang dan kesempatan. Jika 16 peluang ini bisa menjadi gerbang keterlibatan semua lapisan bangsa, maka Prabowo-Gibran telah meletakkan pilar sejarah yang agung. Di situlah martabat itu hidup,” pungkasnya.
