“Pembangunan hunian bersubsidi dan ruang usaha mikro yang terjangkau harus menjadi prioritas. Jangan sampai Nusantara hanya menjadi milik para elit, sementara rakyat kecil hanya jadi penonton,” bebernya.
Ia juga mengimbau agar para pengusaha properti menggandeng koperasi, BUMDes, dan pelaku UMKM lokal dalam pembangunan ekosistem kawasan.
Baca Juga:
MARTABAT Prabowo–Gibran Nilai Proyek Tata Air Fatmawati Sejalan dengan Penataan Aglomerasi Jabodetabekjur
Menurutnya, ini akan mempercepat inklusi ekonomi sekaligus menciptakan stabilitas sosial jangka panjang di ibu kota baru.
Tohom yang juga Ketua Aglomerasi Watch ini mengingatkan pentingnya memastikan keterhubungan IKN dengan wilayah aglomerasi sekitarnya seperti Balikpapan, Samarinda, dan Kutai Kartanegara.
Ia menyebut bahwa investasi properti harus sejalan dengan strategi makro tata ruang dan mobilitas.
Baca Juga:
PLN Pertahankan Tarif Listrik, ALPERKLINAS Dorong Penguatan Layanan untuk Masyarakat dan UMKM
“Jangan sampai IKN jadi enclave modern yang terputus dari denyut ekonomi regionalnya. Investasi properti harus sinkron dengan pembangunan infrastruktur konektivitas dan transportasi massal lintas wilayah,” ujar Tohom.
Menutup pernyataannya, Tohom kembali menegaskan komitmen MARTABAT Prabowo-Gibran untuk mengawal seluruh agenda strategis pemerintahan, termasuk transformasi IKN sebagai kota dunia yang inklusif dan berkelanjutan.
“Kami ingin IKN tidak hanya menjadi simbol modernitas, tetapi juga simbol keadilan ruang dan kesempatan. Jika 16 peluang ini bisa menjadi gerbang keterlibatan semua lapisan bangsa, maka Prabowo-Gibran telah meletakkan pilar sejarah yang agung. Di situlah martabat itu hidup,” pungkasnya.
