Tohom yang juga Ketua Aglomerasi Watch menambahkan bahwa pola KPBU yang memberikan kompensasi nilai 10 persen dan jaminan pemerintah justru menjadi model kolaborasi masa depan.
“Skema KPBU ini strategis karena risiko finansial terukur, swasta mendapat kepastian, dan negara memperoleh infrastruktur berkualitas tanpa bebani APBN secara langsung. Inilah arsitektur pembiayaan publik modern yang perlu diperluas,” ujarnya.
Baca Juga:
Tinjau IKN, Rini Widyantini Pastikan ASN Siap Tinggal Nyaman dan Bekerja Efisien
Ia menilai kolaborasi seperti ini akan menciptakan pusat-pusat aglomerasi ekonomi baru yang menopang pertumbuhan kota, termasuk IKN.
Karena itu, ia mendorong agar BUMN karya, pengembang properti, perusahaan besar di sektor energi, telekomunikasi, hingga perbankan ikut mengadaptasi model serupa untuk membangun fasilitas lain seperti pemukiman ASN, kawasan perkantoran, pusat riset, hingga infrastruktur sosial.
“Era Prabowo–Gibran membutuhkan keberanian dan inovasi. Jika semua pihak ikut terlibat seperti Intiland dan Nindya Karya, maka lompatan pembangunan akan terjadi lebih cepat dari yang kita bayangkan,” tegas Tohom.
Baca Juga:
Investasi UEA Rp4 Triliun di IKN, MARTABAT Prabowo-Gibran Nilai Kepercayaan Dunia Kian Kuat
[Redaktur: Rinrin Khaltarina]
