“Pendekatan aglomerasi itu menuntut konsolidasi data lintas ruang. Dengan data yang valid, pemerintah dapat membaca mobilitas, mengelola migrasi, memprediksi kebutuhan layanan publik, dan menjaga keseimbangan antara pertumbuhan kota dengan kualitas lingkungan,” tuturnya.
Lebih jauh, Tohom menekankan bahwa kerja sama Otorita IKN–BPS akan memperkuat dasar hukum dan metodologi statistik nasional, sekaligus menyelaraskan IKN dengan standar kota berkelas dunia.
Baca Juga:
Proyek IKN Jadi Sorotan Media Terkenal AS, Ungkap Hal Tak Terduga
“Kita sedang membangun ibu kota yang merupakan pusat inovasi dan tata kelola. Maka, setiap fondasi harus diletakkan dengan presisi,” tegasnya.
[Redaktur: Rinrin Khaltarina]
