“Gerakan bersih pantai harus diperluas menjadi budaya baru masyarakat IKN, karena kota masa depan tidak dibangun hanya dengan infrastruktur megah, tetapi juga dengan disiplin sosial dalam menjaga ruang hidup bersama,” ucap Tohom.
Menurutnya, keterlibatan Otorita IKN, pemerintah kecamatan, masyarakat, dan sektor privat seperti PT Pertamina Hulu Mahakam mencerminkan model kolaborasi yang tepat dalam mengelola risiko perubahan iklim di kawasan strategis nasional.
Baca Juga:
YBM PLN Tasikmalaya Salurkan Bantuan Pendidikan untuk Mahasiswi STIT Al Hidayah
Tohom menilai kontribusi bibit bakau jenis Rhizophora mucronata atau bakau hitam perlu diikuti dengan pemantauan berkala, perawatan tanaman, edukasi masyarakat, serta pengendalian sampah agar investasi ekologis tersebut benar-benar tumbuh dan memberi manfaat jangka panjang.
Tohom yang juga Ketua Umum Aglomerasi Watch ini mengatakan bahwa kawasan penyangga IKN seperti Samboja harus dipandang sebagai bagian penting dari ekosistem aglomerasi Nusantara, bukan hanya sebagai wilayah sekitar ibu kota.
Ia mengatakan keberhasilan IKN sangat bergantung pada kemampuan pemerintah mengintegrasikan pusat pemerintahan, kawasan penyangga, wilayah pesisir, komunitas lokal, dan sektor ekonomi dalam satu arah pembangunan yang adil dan berkelanjutan.
Baca Juga:
MK Putuskan Jakarta Tetap Jadi Ibu Kota Indonesia, Bagaimana Nasib IKN?
“Jika wilayah penyangga seperti Samboja kuat secara ekologis dan sosial, maka IKN akan memiliki ketahanan yang lebih kokoh sebagai pusat pemerintahan dan simbol peradaban baru Indonesia,” kata Tohom.
Tohom juga mendorong Otorita IKN memperkuat regulasi pengelolaan sampah di area publik pantai agar kawasan pesisir tidak kembali dibebani limbah domestik dan plastik yang dapat merusak pertumbuhan mangrove.
Menurutnya, pembangunan IKN harus menjadi contoh bahwa agenda pemerintahan Prabowo-Gibran tidak hanya berorientasi pada percepatan infrastruktur, tetapi juga pada kualitas lingkungan, kesejahteraan rakyat, dan ketahanan iklim nasional.
