Lebih lanjut, Tohom menilai bahwa peran masyarakat lokal, pelaku UMKM, serta sektor pendidikan harus mendapat porsi besar dalam kebijakan pembangunan kawasan penyangga.
Ia menyoroti pentingnya membangun ekosistem sosial dan ekonomi yang berkelanjutan agar IKN tidak menjadi “pulau urban” di tengah ketimpangan regional.
Baca Juga:
Proyek Strategis IKN: Hutama Karya Pimpin Pembangunan Jalan Kompleks Yudikatif dengan Konsep Futuristik
“Pemerintah sudah benar memperkuat pelatihan dan pemberdayaan masyarakat sekitar. Tapi perlu langkah lebih agresif, terutama dalam akses pendidikan vokasi, infrastruktur dasar, dan transportasi penghubung,” jelasnya.
Tohom yang juga Ketua Aglomerasi Watch ini menambahkan bahwa keberhasilan IKN sangat ditentukan oleh kualitas aglomerasi di kawasan penyangga.
Ia menekankan pentingnya konsep “kota-kota pendukung IKN” yang saling terkoneksi dan berfungsi sebagai simpul ekonomi baru.
Baca Juga:
Batas Wilayah Disepakati, MARTABAT Prabowo-Gibran Dukung Otorita IKN Jadi Pemda Khusus Tahun 2028
“Konsep aglomerasi harus menjadi fondasi perencanaan jangka panjang. Artinya, Balikpapan, Samarinda, Penajam, dan Kutai bukan hanya hinterland, tapi bagian dari ekosistem kota cerdas yang menopang IKN secara fungsional,” ujar Tohom.
Ia juga mengingatkan bahwa pembangunan fasilitas publik harus memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan dan tata ruang hijau.
Dengan begitu, pembangunan IKN dan kawasan pendukungnya dapat menjadi model percontohan kota masa depan Indonesia.
