“Diplomatic compound itu tidak bisa berdiri sendiri. Ia harus terintegrasi dengan sistem transportasi massal, infrastruktur digital, dan keamanan cerdas yang menjadikan diplomat merasa nyaman dan produktif di IKN,” jelasnya.
Tohom yang juga Ketua Aglomerasi Watch ini menegaskan bahwa pembangunan kawasan diplomatik harus menjadi bagian dari rencana besar aglomerasi IKN sebagai pusat pertemuan peradaban dunia.
Baca Juga:
Investasi IKN Tembus Rp72 Triliun, MARTABAT Prabowo-Gibran: Dunia Mulai Percaya Masa Depan Nusantara
“IKN dirancang bukan hanya sebagai ibu kota pemerintahan, tapi juga episentrum ekonomi, teknologi, dan budaya baru Indonesia. Penyiapan lahan untuk kedutaan besar ini adalah bagian dari upaya menyiapkan Nusantara agar sejajar dengan kota dunia seperti Canberra, Brasília, atau Putrajaya,” ungkapnya.
Ia menambahkan, keberadaan kompleks diplomatik seluas 63 hektare akan memberi efek domino pada pertumbuhan kawasan sekitarnya, terutama sektor jasa, pendidikan internasional, dan perdagangan.
“Bayangkan dampak ekonominya. Dengan hadirnya kedutaan dari berbagai negara, akan tumbuh sekolah internasional, kawasan bisnis, pusat kuliner, hingga ekosistem ekonomi kreatif. Ini bukan sekadar pembangunan fisik, tapi katalis transformasi sosial-ekonomi di Kalimantan Timur,” kata Tohom.
Baca Juga:
Komitmen Kabareskrim Polri Memberantas Mafia BBM Dikangkangi di Jambi, 2 Truck BBM Ilegal Diduga Milik Asri DPO Kembali Diamankan Di Tebo
Tohom juga menyoroti pentingnya koordinasi antara Otorita IKN, Kementerian Luar Negeri, dan pemerintah daerah agar pembangunan kawasan diplomatik berjalan selaras dengan nilai keberlanjutan dan efisiensi lahan.
“Kita harus memastikan kawasan ini ramah lingkungan, menggunakan energi hijau, dan menjadi contoh kota masa depan yang harmonis antara teknologi dan alam,” tegasnya.
Menurut Tohom, langkah IKN menyiapkan lahan diplomatik menunjukkan bahwa Indonesia sudah menyiapkan wajah baru untuk dunia internasional.
