“Prinsipnya, rel kereta harus menjadi urat nadi aglomerasi baru di Kalimantan, sehingga IKN, Balikpapan, Samarinda, Bontang, Tanjung Selor, hingga wilayah perbatasan dapat tumbuh dalam satu ekosistem ekonomi yang saling menguatkan,” tutur Tohom.
Meski demikian, Tohom mengingatkan bahwa proyek sebesar Trans Borneo Railway membutuhkan kajian mendalam, terutama terkait kelayakan ekonomi, pembiayaan, regulasi lintas negara, kesiapan lahan, keamanan, dan dampak lingkungan.
Baca Juga:
Salah Transfer Jangan Dibiarkan, Nasabah Perlu Siapkan Bukti dan Segera Lapor Bank
Ia mengatakan, pemerintah Indonesia perlu bersikap terbuka namun tetap berhati-hati agar proyek tersebut benar-benar membawa manfaat bagi kepentingan nasional.
“Indonesia harus berada di posisi yang cerdas, terbuka terhadap kerja sama internasional, tetapi tetap memastikan kedaulatan, manfaat ekonomi, perlindungan lingkungan, dan kepentingan rakyat menjadi dasar utama setiap keputusan,” katanya.
Tohom juga menilai keterlibatan pemerintah pusat, Otorita IKN, pemerintah daerah di Kalimantan, pelaku usaha, dan masyarakat adat menjadi faktor penting apabila gagasan tersebut masuk ke tahap pembahasan lebih lanjut.
Baca Juga:
PLN Watch Apresiasi Darmawan Prasodjo, 60 Pembangkit Baru Dinilai Jadi Fondasi Energi Indonesia
Menurut dia, pembangunan rel modern di Kalimantan harus memperhatikan ruang hidup masyarakat lokal, kawasan konservasi, dan karakter ekologis Borneo sebagai salah satu wilayah hutan tropis terpenting di dunia.
“Modernisasi transportasi harus berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan, karena masa depan Kalimantan tidak boleh dibangun dengan mengorbankan alam dan masyarakat yang sudah lama hidup di sana,” ujar Tohom.
Ia menambahkan, pemerintahan Prabowo-Gibran memiliki momentum besar untuk menjadikan Kalimantan sebagai pusat pertumbuhan baru Indonesia melalui kombinasi pembangunan IKN, hilirisasi, energi, konektivitas, dan penguatan kawasan perbatasan.
